Dihadapan OKP, Gubernur Sulbar Ungkap Ancaman PHK PPPK jika Batas Belanja Pegawai Tak Direlaksasi
- account_circle mekora.id
- calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Guberrnur Sulbar, Suhardi Duka, berdialog dengan organisasi mahasiswa di Mamuju.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, membuka ruang dialog dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, serta perwakilan PPPK terkait tekanan fiskal daerah akibat kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dalam APBD.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (10/4), itu turut dihadiri Sekretaris Daerah, Junda Maulana. Forum tersebut membahas dampak penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), khususnya Pasal 146, yang akan berlaku pada 2027.
Dalam pemaparannya, Suhardi menyebut kondisi fiskal Sulawesi Barat saat ini berada dalam tekanan. Rata-rata belanja pegawai di kabupaten disebut telah menyentuh angka 40 persen, sementara di tingkat provinsi sekitar 38 persen.
“Pemprov Sulbar harus melakukan penyesuaian anggaran hingga Rp220 miliar. Jika tidak ada relaksasi dari pemerintah pusat, ini bisa menjadi bencana bagi daerah, bahkan berpotensi menyebabkan shutdown,” ujarnya.
Dialog Terbuka, Aspirasi Menguat
Dalam forum tersebut, pemerintah tidak hanya menyampaikan kondisi keuangan, tetapi juga membuka ruang diskusi langsung dengan peserta, termasuk perwakilan PPPK paruh waktu dan organisasi kepemudaan.
Perwakilan PKC PMII Sulbar, Reza, berharap tidak ada pihak yang dikorbankan dalam kebijakan ini dan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi daerah.
Sementara itu, perwakilan HMI MPO Mamuju, Aco Riswan, menilai kebijakan tersebut menimbulkan kebingungan di daerah dan berdampak hingga ke masyarakat bawah.
Ia mendorong agar pemerintah pusat menunda penerapan aturan tersebut, sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Relaksasi Jadi Harapan
Pemerintah Provinsi Sulbar menegaskan akan terus mendorong relaksasi kebijakan, terutama terkait batas maksimal belanja pegawai, agar tidak berdampak pada stabilitas pemerintahan dan nasib tenaga PPPK.
Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi bersama yang akan disampaikan ke pemerintah pusat, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah.
Di tengah tekanan fiskal, Pemprov Sulbar menilai dialog terbuka dengan masyarakat sipil menjadi penting untuk memastikan setiap keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
Saat ini belum ada komentar