Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Warga Sampaga Minta DPRD dan ESDM Sulbar Tinjau Ulang Izin Tambang di Wilayahnya

Warga Sampaga Minta DPRD dan ESDM Sulbar Tinjau Ulang Izin Tambang di Wilayahnya

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Kamis, 21 Nov 2024
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Rencana pertambangan pasir di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menjadi isu krusial yang membutuhkan penanganan bijak dan transparan. Berbagai pihak menyerukan pentingnya dialog konstruktif untuk menghindari konflik dan menjaga stabilitas keamanan.

Tokoh masyarakat dan pemerintah setempat telah mengimbau agar DPRD Sulawesi Barat serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), meninjau ulang lokasi dan izin pertambangan tersebut.

Menurut Tokoh Masyarakat, Yusuf, keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam proses ini adalah kunci untuk meredakan keresahan. Selain itu, ia menekankan perlunya mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sebelum mengambil keputusan.

“Proses ini perlu dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat, sehingga tidak ada lagi keresahan yang timbul akibat ketidakpastian izin pertambangan,” ungkap Yusuf, Rabu (20/11/2024).

Senada dengan itu, Kepala Desa setempat. Agus Salim, menekankan perlunya dialog sehat antara masyarakat dan pihak perusahaan. Hal ini juga diamini oleh CV. Surya Stone, perusahaan yang mengajukan izin tambang, yang menyatakan kesediaannya untuk berdialog secara terbuka guna memastikan operasional tambang sesuai aturan tanpa merugikan masyarakat.

Komitmen dari semua pihak diharapkan dapat menciptakan solusi yang saling menguntungkan dan memastikan keamanan serta ketertiban masyarakat tetap terjaga. Hal ini menjadi semakin penting mengingat masa menjelang Pilkada seringkali rawan terhadap provokasi yang dapat memperkeruh suasana.

“Kami ingin proses ini berjalan dengan damai dan mengedepankan dialog yang sehat antara masyarakat dan pihak perusahaan. Semua pihak perlu duduk bersama mencari solusi terbaik yang dapat menguntungkan semua,” tegasnya.

Masyarakat Sampaga di imbau untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai, sehingga pihak terkait dapat mempertimbangkannya dengan serius. Dengan pendekatan ini, harapannya isu tambang dapat diselesaikan tanpa mengganggu jalannya Pemilukada, yang diharapkan berlangsung aman dan lancar.

“Pemerintah dan otoritas terkait akan terus memantau situasi untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” kata Agus.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • NTP Sulbar

    NTP Sulbar November 2025 Anjlok 2,8 Persen, Picu Daya Beli Petani Tertekan

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 243
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Barat (Sulbar) turun signifikan pada November 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP Sulbar melemah dari 130,63 menjadi 126,96, atau turun 2,80 persen dibanding bulan sebelumnya. Penurunan ini menjadi sinyal kuat melemahnya daya beli petani di tengah tekanan harga komoditas pertanian. BPS menyebut, pelemahan NTP disebabkan oleh […]

  • Sarinah GMNI Polewali Mandad, Hervita. Dok. Istimewa

    Sanksi Ringan untuk Oknum Polisi GB Dikecam, GMNI Polman Minta Pelaku Dipidana

    • calendar_month Minggu, 28 Sep 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 235
    • 0Komentar

    POLMAN, Mekora.id – Kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan oknum polisi berinisial GB di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali mencuri perhatian publik. GB dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial RN karena telah menghamilinya. Meski terbukti melanggar etik, GB hanya dijatuhi sanksi penundaan kenaikan pangkat dan penahanan selama satu bulan. Penanganan internal ini dinilai tidak sebanding dengan […]

  • Randis Pemprov Sulbar

    Pemprov Sulbar Tarik 23 Randis Dari Mantan Pejabat, Sisanya Wajib Kembali Dua Hari Mendatang

    • calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 194
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil menarik kembali 23 dari total 43 unit kendaraan dinas (randis) yang sebelumnya tidak diketahui keberadaannya. Penarikan aset ini merupakan bagian dari upaya penertiban aset daerah oleh Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Plh. Sekretaris Provinsi Sulbar, Herdin Ismail, mengatakan bahwa pengembalian […]

  • Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu Mamuju

    Bawaslu Mamuju Ajak Mahasiswa Hukum Jadi Mitra Awasi Tahapan Pilkada 2024

    • calendar_month Jumat, 7 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 103
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mamuju melakukan sosialisasi produk hukum kepada Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) di Kota Mamuju, Kamis, (6/6/2024) kemarin. Anggota Bawaslu Mamuju, Zulkifli mengatakan, sosialisasi itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Permahi dianggap sebagai generasi muda yang bisa menjadi mitra bagi Bawaslu. “Tahapan Pilkada serentak 2024 […]

  • Dugaan Intiidasi Petani Sawit Pasangkayu

    APSP Kecam Tindakan Represif Aparat ke Petani Sawit di Pasangkayu

    • calendar_month Minggu, 6 Jul 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 253
    • 4Komentar

    PASANGKAYU, Mekora.id – Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu (APSP) melalui kuasa hukumnya, Hasri, mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian, khususnya Polres Pasangkayu dan Brimob Polda Sulawesi Barat, dalam penanganan konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit Grup PT Astra Agro Lestari (AAL), termasuk PT Letawa, PT Mamuang, dan PT Pasangkayu. Dalam pernyataannya, Sabtu, 5 Juli […]

  • Kantor DPRD Sulawesi Barat

    Gedung Baru DPRD Sulawesi Barat Diresmikan Pasca Rehabilitasi, Berikut Fasilitasnya

    • calendar_month Senin, 9 Sep 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 322
    • 1Komentar

    Mamuju, Mekora.id – Gedung baru DPRD Sulawesi Barat resmi diresmikan pada Senin (9/9/2024), setelah mengalami pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-gempa 2021. Gedung ini dirancang dengan spesifikasi tahan gempa hingga 7 magnitudo, memiliki luas 9.800 meter persegi, dan terdiri dari tiga lantai. Gedung baru DPRD Sulawesi Barat ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk ruang paripurna, ruang […]

expand_less