Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Tak Ada Demokrat Dalam AKD DPRD Sulbar, Berikut Daftarnya

Tak Ada Demokrat Dalam AKD DPRD Sulbar, Berikut Daftarnya

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 5 Nov 2024
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Rapat paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), selesai dilaksanakan. Selasa, (5/11/2024).

Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, mengatakan dengan selesainya pembentukan AKD ini menjadi kepingan puzzle untuk lembaga DPRD Sulbar periode 2024-2029. Terlebih kata dia, saat ini DPRD akan segera membahas APBD pokok 2025.

“Dengan selesainya pembentukan dan pemilihan AKD ini kita inginkan DPRD bukan lagi berjalan tapi berlari mengejar kerja-kerja yang ada di depan mata. Apalagi sebentar lagi kita akan membahas APBD pokok 2025,” kata Amalia, setelah paripurna pengesahan AKD.

Selain itu, Amalia, berharap seluruh kerja-kerja DPRD Sulbar dapat berjalan lancar dan bersinergi dalam mengambil kebijakan.

“Kita harapkan setiap pengambilan keputusan DPRD nantinya selalu bersinergi, sehingga keputusan yang dilahirkan dapat bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Sulawesi Barat,” tutur Amalia.

Meski sempat diwarnai aksi walk out dari Fraksi Demokrat, namun rapat pembentukan AKD DPRD Sulbar berjalan lancar dengan 6 dari 7 fraksi menyelesaikannya.

Amalia Fitri menyebut, rapat itu telah sesuai mekanis dan tata tertib DPRD Sulbar. Sehingga pengesahan seluruh anggota AKD langsung diselesaikan.

“Rapat pembentukan AKD ini berjalan lancar dan sesuai dengan tata acara yang telah ditentukan,” pungkasnya.

Berikut Daftar nama dan gelar AKD DPRD Sulbar :

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Ketua : Drs. H. Habsi Wahid, M.M (PDIP)
Wakil : Dr. H. Muliadi Bintaha, M.Pd (Golkar)

Badan Kehormatan Dewan (BKD)

Ketua : drg. H. Nurwan Katta, MARS (Gerindra)
Wakil : Abdul Azis Kulla (Hanura)

Komisi I (Bidang Pemerintahan)

Ketua : H. Irwan SP Pababari, SH., MTP (Golkar)
Wakil : M. Irbad Kaimuddin, S.PI (PDIP)
Sekretaris : H. Haluddin, S.Pd., M.M.Pd (PAN)

Komisi II (Bidang Perekonomian)

Ketua : H. Syarifuddin, SH (Gerindra)
Wakil : Dra. Hj. Jumiati Andi Mahmud (PKB)
Sekretaris : Ary Iftikhar Shihab (Nasdem)

Komisi III (Bidang Pembangunan)

Ketua : H. Usman Suhuriah, S.Pd., M.Si (Golkar)
Wakil : Fredi Boy (Nasdem)
Sekretaris : Harun Lululangi (Hanura)

Komisi IV (Bidang Kesejahteraan)

Ketua : H. Abdul Rahim, S.Ag, MH (NASDEM)
Wakil : H. Ahmad Junaedi, S.IP., M.IP (PAN)
Sekretaris : Sabar Budiman, SH., MH (PDIP)

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala Dinas Pendidikan Sulbar

    Pemprov Sulbar Respons Ketakutan Siswa SMPN 6 Kalumpang Usai Sekolah Nyaris Tersapu Banjir

    • calendar_month Sabtu, 12 Apr 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 117
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Ketakutan yang dirasakan para siswa SMPN 6 Kalumpang, Kabupaten Mamuju, pasca sekolah mereka nyaris tersapu banjir, memantik perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar, Mithar, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju untuk mengambil langkah penanganan di SMPN […]

  • Ketua DPP GMNI Risyad Fahlefi

    GMNI Minta Putusan MKD Jadi Pintu Ungkap Dalang Kerusuhan Agustus

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 284
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menilai putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap lima anggota DPR nonaktif yang dijatuhi sanksi etik, harus menjadi langkah awal untuk membuka secara terang benderang dalang di balik kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025 lalu. Ketua DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, mengatakan […]

  • BWS Sulawesi V Mamuju

    Balai Wilayah Sungai (BWS) V Mamuju di Sulbar Resmi Terbentuk

    • calendar_month Rabu, 6 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 591
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju, Sulawesi Barat, di Jl. RE Martadinata, di resmi berdiri dan berpisah dengan BWS Sulawesi III Palu. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad, mengatakan terbentuknya kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju itu atas Kerjasama semua pihak. Termasuk intervensi […]

  • Pelaku penyiram air keras ke Aktivis KontraS

    4 Anggota TNI Jadi Tersangka Penyiraman Aktivis KontraS, Ada Kapten

    • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 189
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Pusat Polisi Militer TNI menetapkan empat oknum prajurit sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Keempat tersangka masing-masing berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Mereka kini telah ditahan dan status perkaranya dinaikkan ke tahap penyidikan. Komandan Puspom TNI, Yusri Nuryanto, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan […]

  • Pemkot Bontang Tegaskan Komitmen Sinergi dalam Perumusan APBD 2026

    Pemkot Bontang Tegaskan Komitmen Sinergi dalam Perumusan APBD 2026

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle zul
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Mekora.id – Proses perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang untuk tahun 2026 memasuki tahap penting yang menandai langkah serius Pemerintah Kota dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat. Suara, harapan, serta masukan dari berbagai fraksi DPRD disampaikan secara resmi kepada Pemkot Bontang dalam Rapat Kerja DPRD yang berlangsung di […]

  • Jadwal PSU Mamuju

    KPU Mamuju Punya Syarat Untuk Pengguna Hak Pilih di PSU, DPK Ini Tidak Dilayani

    • calendar_month Rabu, 21 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 145
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Temuan Bawaslu pada enam TPS di Mamuju yang direkomendasi melakukan PSU diantaranya, disebabkan oleh adanya pemilik KTP-EL yang tidak terdaftar dan bukan penduduk daerah tersebut melakukan pencoblosan. Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengatakan, temuan itu setidaknya terjadi pada tingkat pemilihan Presiden/Wakil Presiden (PPWP), DPR RI, dan DPD terkait pemilih yang ketahuan melakukan pencoblosan […]

expand_less