MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan proses pengisian jabatan Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar pengganti almarhum Salim S. Mengga harus melalui kesepakatan seluruh tujuh partai politik pengusung pasangan SDK-JSM pada Pilgub 2024.
Ia menyebut, kesepakatan tersebut menjadi syarat sebelum dua nama calon wakil gubernur diajukan kepada DPRD Sulbar untuk dipilih melalui rapat paripurna.
Penegasan itu disampaikan Suhardi Duka dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Senin (14/9/2026), setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Tujuh partai pengusung yang dimaksud adalah Partai Demokrat, Nasdem, PKS, PSI, Gelora, Partai Buruh, dan Partai Ummat.
Suhardi Duka mengatakan, konsultasi dengan Kemendagri dilakukan untuk memastikan mekanisme serta landasan hukum pengisian jabatan wakil gubernur antarwaktu setelah pejabat sebelumnya meninggal dunia.
“Di area publik wacananya pemilihan wakil gubernur ini semakin liar. Oleh karena itu saya langsung ke Mendagri beberapa hari yang lalu untuk berkonsultasi bagaimana sesungguhnya mekanisme dan landasan hukum dari proses pemilihan wakil gubernur pengganti antarwaktu akibat wafatnya Pak Wakil Gubernur,” kata Suhardi Duka.
Ia merujuk pada Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa apabila wakil gubernur berhenti karena meninggal dunia atau mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengajukan dua nama calon melalui gubernur untuk dipilih DPRD.
Berdasarkan konsultasi tersebut, Suhardi Duka menegaskan tujuh partai pengusung harus mencapai kesepakatan sebelum usulan diteruskan kepada gubernur.
“Jadi tujuh-tujuhnya harus sepakat bulat baru bisa mengusulkan kepada gubernur dan akan gubernur tindak lanjuti ke DPRD untuk dilakukan proses pemilihan dalam rapat paripurna,” ujarnya.
Ia bahkan memastikan kesepakatan enam partai tidak akan diteruskan jika masih terdapat satu partai yang belum menyetujui dua nama calon.
“Bagi enam partai politik itu bisa saja sah, tapi kalau sudah sampai di sini saya akan kembalikan. Menjadi tidak sah, harus tetap tujuh,” tegasnya.
Suhardi Duka mengungkapkan, salah satu partai politik sebelumnya telah menyampaikan satu nama calon kepadanya. Namun, usulan tersebut dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan jumlah kandidat.
Menurutnya, usulan satu maupun tiga nama tidak dapat diproses. Regulasi mengharuskan dua nama calon yang disepakati untuk diajukan.
“Kalau tiga nama yang diusulkan juga akan saya kembalikan. Karena dalam undang-undang hanya dua nama,” katanya.
Ia menjelaskan, masing-masing partai tidak harus mengusulkan dua nama secara bersamaan. Perbedaan pilihan masih dapat dikomunikasikan sepanjang seluruh partai akhirnya menyepakati dua kandidat yang sama.
Suhardi Duka mengaku ingin proses pengisian jabatan tersebut segera diselesaikan. Ia menilai keberadaan wakil gubernur penting untuk membantu menjalankan pemerintahan di enam kabupaten di Sulbar.
“Sesungguhnya saya ingin mengisi jabatan Wakil Gubernur ini, karena saya merasa kalau saya sendiri terlalu berat memimpin enam kabupaten. Kita ingin mengisi segera,” ujarnya.
Ia memastikan pemerintah provinsi tidak akan membutuhkan waktu lama untuk meneruskan usulan ke DPRD apabila kesepakatan tujuh partai telah tercapai.
“Paling satu hari, dua hari, saya langsung kirim ke DPRD,” katanya.
Namun, selama belum ada kesepakatan, ia tidak akan meneruskan proses tersebut. Ia berharap komunikasi dan lobi antarpimpinan partai dapat menjadi jalan keluar atas perbedaan usulan yang berkembang.
Suhardi Duka juga mengungkapkan telah ada tiga rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik. Menurutnya, rekomendasi tersebut perlu dikomunikasikan kembali agar tidak memunculkan lebih dari dua nama calon.
Terkait tenggat waktu, ia menjelaskan tidak ada batas waktu khusus bagi tujuh partai untuk mencapai kesepakatan. Batas maksimal 30 hari baru berlaku setelah usulan resmi masuk ke DPRD.
“Yang punya tenggat waktu itu adalah DPRD. Kalau sudah masuk DPRD paling lama 30 hari harus sudah ada keputusan di sana,” jelasnya.
Selain persoalan mekanisme, Suhardi Duka juga menyampaikan pertimbangan geopolitik mengenai asal wilayah kandidat. Ia menyarankan agar kedua nama yang diusulkan berasal dari Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Menurutnya, usulan dua kandidat dari wilayah yang sama akan menjaga keseimbangan keterwakilan wilayah dalam kepemimpinan Sulbar.
“Sebaiknya dua-dua dari Polman. Dengan demikian, siapapun yang terpilih di DPRD tetap dari Polman,” ujarnya.
Ia mengakui pertimbangan tersebut bukan bagian dari ketentuan hukum, melainkan saran yang berkaitan dengan etika politik dan keseimbangan geopolitik daerah. (**)
