Pemprov Sulbar Minta Perusahaan Bayar THR Paling Lambat 4 April

MAMUJU, mekora.id – Dugaan pungukutan liar (Pungli) di Kemeneterian Agama (Kemenag) Kabupaten Mamuju terkait biaya transportasi jamaah haji dari Mamuju ke Makassar sedang berada dalam penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju. Kasi Intelijen Kejari Mamuju, Baharuddin mengatakan, kasus dugaan Pungli biaya haji di Kemenag Mamuju tersebut dilaporkan dan sedang dalam proses. “Iya benar, ada laporan masuk […]

MAMUJU, mekora.id – Dugaan kasus korupsi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dilaporkan oleh lembaga pegiat anti korupsi Sulbar ke Polda Sulawesi Barat. Juru bicara gabungan lembaga anti korupsi Sulbar, Husaeni, mengatakan laporan itu telah dimasukkan sejak 17 Juli 2024 lalu ke Direktorat Kriminal Khusus (Dit Krimsus) Polda Sulbar. Menurut Husaeni, […]

MAMUJU, mekora.id – Akses jalan penghubung di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, dikeluhkan warga, pasalnya jalan tersebut rusak berat, bagaikan kubangan kerbau yang penuh lumpur. Salah satu warga yang melewali jalur itu, Yoyoda mengatakan, saat musim penghujang tiba, warga terpaksa bermalam untuk menunggu jalan kering. Hal itu dikarenakan akses jalan di Kecamatan Kalumpang itu rusak berat […]

JAKARTA, Mekora.id – Dugaan mega korupsi yang melibatkan Grup PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL) resmi dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI oleh Kantor Hukum HJ Bintang & Partners, Rabu siang (25/6/2025). Langkah ini ditempuh setelah laporan serupa yang dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar) pada awal […]

DONGGALA, Mekora.id – PT Astra Agro Lestari melalui PT Mamuang menyalurkan bantuan ribuan ekor bibit ikan lele dan pelatihan budidaya ikan, dengan tajuk “Mengembangkan Kemampuan dan Keterampilan Budidaya yang Efektif” kepada kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar di Desa Panca Mukti, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (8/7/2025). Langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan […]

MAMUJU, Mekora.id – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menyetujui usulan Pemprov Sulbar terkait bantuan senilai Rp2,7 miliar bagi 487 kepala keluarga (KK) miskin. Bantuan tersebut akan disalurkan dalam skema Rp5 juta per KK sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan di daerah. Bantuan itu disepakati usai audiensi antara Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, dan Gubernur […]

MAMUJU, Mekora.id – Layanan pemberkasan beasiswa Pemprov Sulbar mencatat tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 93,85 pada evaluasi Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menempatkan layanan yang dikelola Biro Pemkesra Setda Sulbar dalam kategori mutu pelayanan A atau “sangat baik”, merujuk pada standar Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman […]

MAMUJU, Mekora.id – Kasus dugaan penipuan yang melibatkan oknum ASN Pemprov Sulbar berinisial IRM kini memasuki tahap penuntutan, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Mamuju, Selasa (14/4/2026). Dengan status tersebut, penyidik Satreskrim Polresta Mamuju telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Kasi Humas Polresta Mamuju, Herman Basir, menyatakan proses […]

JAKARTA, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan berbasis data melalui penandatanganan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (13/4). Kesepakatan yang berlangsung di Kantor Pusat BPS RI ini mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih presisi. Penandatanganan tersebut dihadiri langsung Kepala BPS […]

MAMUJU, Mekora.id – Penerapan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) terus menuai sorotan kepala daerah, termasuk di Sulawesi Barat (Sulbar). Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menilai kebijakan yang mulai berlaku pada 2027 itu berpotensi mengganggu stabilitas APBD […]