HIPMAB Tantang Gubernur Bongkar Dugaan Skandal Pengadaan Ikan Nila dan Bibit Durian di Pemprov Sulbar
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ramli Ketua HIBMAB
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Pengadaan bibit durian dan ikan nila tahun 2024 lalu di Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar), kini sedang disorot. Himpunan Pelajar Mahasiswa Botteng (HIPMAB) menantang Gubernur dan Wakilnya segera menyelesaikan persoalan ini.
Ketua HIPMAB, Ramli, SH, mengungkapkan pihaknya telah melakukan advokasi dan mengumpulkan bukti terkait adanya indikasi yang mengarah pada dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penganggaran proyek pengadaan bibit durian dan ikan nila tahun yang menggunakan APBD Sulbar tahun 2024 ini,
“Kalau Inspektorat tidak mampu mengusut ini, kami siap memberikan semua data dan informasi yang telah kami kumpulkan. Jangan sampai ada permainan kotor yang mengorbankan kepentingan rakyat!” tegas Ramli.
Selain itu, HIPMAB turut menantang pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Sulawesi Barat (Sulbar) untuk segera turun tangan dan memeriksa seluruh dinas yang terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Kita ingin melihat apakah Gubernur yang baru ini benar-benar menjalankan perintah Presiden RI atau justru memilih jalan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi!” tambahnya.
HIPMAB menyebut, jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Pemprov dan aparat penegak hukum, mereka siap melaporkan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menggandeng aktivis di ibu kota.
“Ini bukan main-main! Jika para mafia anggaran terus dibiarkan, Sulawesi Barat akan terus terjebak dalam kubangan korupsi yang menghancurkan masa depan daerah ini!” tegas Ramli.
HIPMAB menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih harus dibangun di atas prinsip meritokrasi, dengan kebijakan anggaran yang berorientasi pada pembangunan nyata.
Pemerintah didesak untuk menyelesaikan berbagai masalah fundamental di Sulawesi Barat, seperti angka putus sekolah yang tinggi, kemiskinan ekstrem, serta stunting, bukan malah sibuk memperkaya segelintir oknum melalui praktik KKN.
“Kami tidak akan diam! Jangan coba-coba bermain dengan uang rakyat!” tutup Ramli.
Kini, bola panas berada di tangan Pemprov dan aparat penegak hukum. Akankah mereka berani membongkar dugaan skandal ini? Publik menunggu tindakan nyata.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
