MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka menegaskan seluruh fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien, terutama masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pelayanan medis.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin apel pagi virtual Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (3/8/2026), yang diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) se-Sulbar.
Suhardi mengatakan pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus diberikan tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kemampuan ekonomi.
Ia meminta seluruh fasilitas kesehatan memberikan pelayanan secara cepat dan profesional dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien.
“Jangan sampai ada masyarakat yang datang berobat lalu ditolak hanya karena miskin atau memiliki keterbatasan biaya. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat,” tegasnya.
Arahan tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.
Menindaklanjuti instruksi itu, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, mengatakan pihaknya akan memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan program Quick Wins Sulbar Sehat yang menempatkan Jaminan Kesehatan Universal atau Universal Health Coverage (UHC) sebagai salah satu prioritas.
Program tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkeadilan.
