Mereka juga mendorong pembentukan tim terpadu lintas kementerian dan lembaga, melibatkan ATR/BPN, Kementerian LHK, Ditjen Pajak, BPK, hingga Ombudsman RI.
“Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Tidak boleh ada impunitas hanya karena yang terlibat adalah korporasi besar,” tambah Irwan.
Saat ditanya mengenai nilai kerugian triliunan rupiah yang disebutkan, Irwan menegaskan bahwa semuanya telah dirinci secara lengkap dalam berkas laporan, dan Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk membuktikan potensi kerugian secara faktual.
Respons Kejati Sulbar Dinilai Tak Serius
Sebelumnya, laporan awal telah dilayangkan ke Kejati Sulbar pada 4 Juni 2025 dengan Nomor Surat: 035/HJ-B&P/VI/2025, dan dipertegas kembali lewat permohonan tindak lanjut pada 17 Juni 2025. Namun, hingga laporan ini ke Kejagung diajukan, belum ada langkah nyata yang ditunjukkan oleh Kejati Sulbar.
“Kami menilai Kejati Sulbar abai, dan ini membuka ruang dugaan adanya kongkalikong atau tekanan politik yang membuat proses hukum tersendat,” ucap Irwan.
Laporan ini juga ditembuskan ke sejumlah pejabat negara, termasuk Ketua Komisi II DPR RI, Menteri ATR/BPN, Menteri LHK, Dirjen Pajak, Gubernur Sulawesi Barat, serta pimpinan APSP Pasangkayu.
Masyarakat berharap Kejaksaan Agung RI dapat menangani kasus ini secara independen, profesional, dan tuntas, demi tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap hak masyarakat di daerah.
Ini akibat dipimpin era jokowi…korupsi merajalela ….sampai trilyunan…
Dapur rumah tetangga waktu masak terbakar lupa matikan kompor. Ini pasti ulah Jokowi juga
Bodoh kali rakyat kita ini.. Mau dibohongi oleh pengusaha dan penguasa sdh berpuluh puluh tahun.. Bayangkan selana 25 tahun.. Berarti mulai dari era megawati, SBY sampe jokowi
Kucing berak depan rumah juga yang di salahkan jokowi. Di pemerintahan itu ada kementrian yang dari partai, ada kepala daerah dan ada pejabat lainnya. Kalau ada yang bacot semua karena jokowi, lihat dulu deh di lingkungan lu. Ada Rt/Rw yang gak bisa di kerjain sendirian, apalagi pemerintahan.
Astra Agro sudah ada sejak th 1988 an..bukan 10 tahun belakangan.
KASIHAN kali isi RAM orang ini, langsung menuduh era kepemimpinan Jkw.
Pajak dan person responsibility saat berjalan
Astra Agro sudah ada sejak th 1988 an..bukan 10 tahun belakangan.
KASIHAN kali isi RAM orang ini, langsung menuduh era kepemimpinan Jkw. Sidik
Pajak dan person responsibility saat
berjalan .
Yg salah selalu yang terakhir karena tidak memperbaiki, apalagi memang semakin merajalela korupsi di berbagai lini di era beliau
Makanya pemerintah sekarang mau bersih2 sekalian cari uang buat bayar hutang negara karena berjibun di era Jkw, pembangunan yg tidak selaras dengan pendapatan negara.
Yang berakibat ppn naik dlsb, ekonomi lesu dlsb
r2xmp9