MAMUJU, mekora.id – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Hatta Kainang dan Firman Argo menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Barat di Graha Sandeq Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Kamis, (20/6/2024).
Selain perwakilan DPRD Sulbar, kegiatan TPAKD itu mengambil tema “Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Ketahanan/Kedaulatan Pangan”, turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur, Forkopimda Sulbar, Bank-bank se Sulbar, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulbar.
Menurut Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, rakor itu bertujuan mendorong ekonomi inklusif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, dalam melakukan usaha.
Selain itu, Bahtiar juga mengharapkan di usia ke 20 Sulbar ini dapat mandari di sisi finansial. Hal itu karena hingga saat ini Sulbar masih bergantung 77 persen dari transfer keuangan pusat untuk menunjang APBD. Untuk itu sebagai daerah otonom, Sulbar perlu memperluas alternatif untuk menambah pendapatan daerah.
“Bagaimana mungkin mendorong ekonomi inklusif dengan jumlah APBD di Sulbar tidak cukup 15 Triliun maka jalan satu satunya harus mendapatkan dukungan KUR,” ucap Bahtiar.
Saat ini, Sulbar memiliki dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak Rp 3,3 triliun, namun begitu baru sekitar Rp 900 miliar yang dapat dimanfaatkan. Bahtiar mengatakan untuk kurangnya serapan yang masih tersisa Rp 2,4 triliun tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk mendorong sektor produktif termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Salah satunya itu bisa kita kembangkan pisang Cavendish,” ungkapnya.
