Anggota DPR RI Desak Polda Sulbar Evaluasi Penerimaan Polri Pasca Pengeroyokan Kader HMI
- account_circle mekora.id
- calendar_month Kamis, 2 Jan 2025
- comment 1 komentar
- print Cetak
Ajbar Anggota DPR RI Dapil Sulbar.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Peristiwa pengeroyokan terhadap seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, yang diduga melibatkan sekelompok polisi pada 1 Januari 2024, memicu kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Ajbar.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengecam tindakan tersebut, menilainya sebagai pelanggaran serius terhadap semangat pengayoman yang diemban institusi kepolisian.
Ajbar menegaskan bahwa perilaku brutal aparat dalam menangani konflik harus segera dihentikan, dan setiap tindakan seperti ini memerlukan penanganan tegas agar tidak menjadi preseden buruk.
“Amat saya sesalkan jika aparat sebagai pengayom masyarakat justru bertindak brutal. Jika terus dibiarkan, persoalan seperti ini akan terus berulang,” ujar Ajbar, Kamis malam (2/1/2024).
Ajbar meminta institusi Polri untuk introspeksi dan mengevaluasi proses rekrutmen bintara kepolisian. Menurutnya, tindakan represif oleh oknum polisi menunjukkan adanya potensi kekurangan dalam seleksi anggota.
“Kepemimpinan lembaga kepolisian harus tegas mengevaluasi masalah ini. Tidak boleh terus berdalih bahwa itu hanya ‘oknum’. Ada sesuatu yang salah dalam rekrutmen anggota kepolisian jika tindakan kekerasan terus terjadi,” tegasnya.
Keributan berawal di Asrama Putri Ikatan Pelajar dan Mahasiswa (IPM) Kabupaten Mamuju Tengah, yang berlokasi di Kompleks BTN Manakarra, Mamuju. Insiden tersebut melibatkan polisi dari angkatan 51.
Dalam kejadian itu, seorang kader HMI mengalami luka akibat pengeroyokan, yang kemudian memicu aksi protes besar-besaran oleh massa HMI di Polresta Mamuju.
Pengeroyokan tersebut juga direspons dengan gelombang demonstrasi yang menyerukan keadilan bagi korban dan tindakan tegas terhadap pelaku dari institusi kepolisian.
Hingga kini, kasus ini masih menjadi sorotan publik, terutama terkait kredibilitas Polri dalam menangani anggota mereka yang terlibat kekerasan dan komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
