Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Anak Putus Sekolah Masih Tinggi, Gubernur Sulbar Minta Akar Masalah Digali Tuntas

Anak Putus Sekolah Masih Tinggi, Gubernur Sulbar Minta Akar Masalah Digali Tuntas

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id — Persoalan anak putus sekolah (APS) di Sulawesi Barat (Sulbar) masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Meski berbagai upaya perbaikan layanan pendidikan terus dilakukan, penurunan angka APS dinilai belum menunjukkan hasil signifikan.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menegaskan, penanganan anak putus sekolah harus dimulai dengan mengurai persoalan dari akarnya. Menurutnya, pemerintah perlu memperoleh data detail terkait penyebab utama anak tidak melanjutkan pendidikan.

“Pertama kita cari akar masalahnya. Bisa saja karena sarana, misalnya jumlah bangku SMP kelas tiga tidak seimbang dengan ketersediaan di SMA dan SMK. Tapi kalau ternyata seimbang, berarti ada persoalan lain, bisa ekonomi, mental, bahkan persoalan tenaga kerja,” ujar Suhardi Duka, Selasa (13/1/2026).

Gubernur Sulbar menekankan, pemetaan masalah secara jelas akan menentukan ketepatan program intervensi yang dijalankan pemerintah.

“Kalau gambaran dasarnya sudah kita ketahui, barulah kita bisa mengambil kebijakan dan menentukan intervensi yang tepat sasaran,” jelasnya.

SDK menilai persoalan anak putus sekolah bukan isu sepele dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia mengaku telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera menelusuri faktor-faktor penyebab meningkatnya APS.

“APS ini adalah masalah serius dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kalau ini bisa kita atasi, maka upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar juga bisa lebih maksimal,” tegasnya.

Pada 2025, IPM Sulbar tercatat mengalami kenaikan satu poin. Namun SDK meyakini capaian tersebut bisa jauh lebih baik jika penanganan APS dilakukan secara serius dan terarah. Ia pun menargetkan IPM Sulbar dapat menembus kisaran 75–76.

Sementara itu, dalam pertemuan bersama Komisi IV DPRD Sulbar dan Dinas Pendidikan, muncul usulan pembentukan tim khusus untuk mengusut penyebab utama anak putus sekolah.

Usulan tersebut disambut positif oleh Suhardi Duka. Ia menilai pembentukan tim terpadu dapat mempercepat pengumpulan data lapangan, mulai dari kondisi sekolah, ekonomi keluarga, hingga faktor sosial yang membuat anak berhenti bersekolah.

“Boleh, boleh kita bentuk tim. Bisa tim terpadu pemerintah, melibatkan kabupaten, bahkan lembaga sosial. Saya sambut baik,” pungkas SDK.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ekonomi Sulbar 2023

    Ekonomi Sulbar Tumbuh 7,5 Persen Pada Triwulan III 2023, Tertinggi Sejak 2016

    • calendar_month Kamis, 30 Nov 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 62
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan ke-III tahun 2023 tumbuh diangkah 7,5 persen secara year on year (YoY). Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Barat, Achmad mengatakan, Pertumbuhan ekonomi Sulbar itu jadi yang tertinggi sejak 2016. “Berdasarkan data kami, pertumbuhan triwulan III 2023 ini yang tertinggi sejak 2016,” kata Achmad setelah pertemuan tahunan Bank […]

  • Ceramah Das'ad Latif di Mamuju

    Ceramah Das’ad Latif di Mamuju Disambut Antusias Warga Meski Diguyur Hujan

    • calendar_month Selasa, 5 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 95
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Ceramah Ustad Das’ad Latif di Mapolda Sulawesi Barat, kota Mamuju jadi magnet bagi warga ibu kota Sulawesi Barat meski sempat diguyur hujan. Ustad Das’ad Latif jadi pengisi utama ceramah dalam acara Isra Miraj yang dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Barat, Senin (04/03/2024) malam. Antusias warga Mamuju menyambut Ustad kondang itu terlihat sejak awal […]

  • Rapat Bappemperda DPRD Sulbar

    Bapemperda DPRD Sulbar Gelar Rapat Kajian dan Monitoring Persiapan Ranperda 2025

    • calendar_month Selasa, 18 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 50
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kajian dan monitoring dalam rangka persiapan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025. Rapat berlangsung di ruang Komisi III DPRD Sulbar pada Senin, (17/2/2025). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Bapemperda, Drs. H. […]

  • GMNI Sulbar

    Akhiri Fragmentasi, GMNI Sulbar Sepakat Bersatu dan Siap Konferda Bersama

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 217
    • 0Komentar

    MATENG, Mekora.id – Gaung persatuan nasional di tubuh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang dideklarasikan di Bali berdampak hingga ke daerah. Di Sulawesi Barat (Sulbar), dua kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI akhirnya sepakat mengakhiri konflik internal dan menyatakan bersatu. Kesepakatan persatuan tersebut mengemuka dalam Rapat Konsolidasi Pra Konferda Persatuan GMNI Sulawesi Barat yang digelar […]

  • Anggota DPRD Mamuju Dilantik

    30 Anggota DPRD Mamuju 2024-2029 Dilantik, Berikut Daftarnya

    • calendar_month Senin, 2 Sep 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 176
    • 4Komentar

    Mamuju, Mekora.id – 30 Anggota DPRD Kabupaten Mamuju periode 2024-2024 resmi dilantik, yang dilaksanakan di ruang Paripurna, Kantor DPRD Mamuju, Jl. Ahmad Yani, Senin, (2/9/20204). Pelantikan itu dilaksanakan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Rustam, yang membacakan surat keputusan Gubernur Nomor 1033 Tahun 2024 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju […]

  • Warga Karossa dimediasi

    Polisi Mediasi Dua Kelompok Warga yang Kisruh Soal Tambang di Karossa

    • calendar_month Kamis, 1 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 123
    • 0Komentar

    MATENG, Mekora.id – Kepolisian Resor Mamuju Tengah melakukan upaya mediasi antara dua kelompok warga di Desa Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, yang bersitegang akibat polemik tambang pasir. Mediasi ini digelar pada Rabu (30/4/2025) sebagai bentuk langkah preventif meredam konflik horizontal di masyarakat. Kapolres Mamuju Tengah, AKBP Hengky Kristanto Abadi, dalam keterangannya pada Kamis pagi […]

expand_less