Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Anak Putus Sekolah Masih Tinggi, Gubernur Sulbar Minta Akar Masalah Digali Tuntas

Anak Putus Sekolah Masih Tinggi, Gubernur Sulbar Minta Akar Masalah Digali Tuntas

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id — Persoalan anak putus sekolah (APS) di Sulawesi Barat (Sulbar) masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Meski berbagai upaya perbaikan layanan pendidikan terus dilakukan, penurunan angka APS dinilai belum menunjukkan hasil signifikan.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menegaskan, penanganan anak putus sekolah harus dimulai dengan mengurai persoalan dari akarnya. Menurutnya, pemerintah perlu memperoleh data detail terkait penyebab utama anak tidak melanjutkan pendidikan.

“Pertama kita cari akar masalahnya. Bisa saja karena sarana, misalnya jumlah bangku SMP kelas tiga tidak seimbang dengan ketersediaan di SMA dan SMK. Tapi kalau ternyata seimbang, berarti ada persoalan lain, bisa ekonomi, mental, bahkan persoalan tenaga kerja,” ujar Suhardi Duka, Selasa (13/1/2026).

Gubernur Sulbar menekankan, pemetaan masalah secara jelas akan menentukan ketepatan program intervensi yang dijalankan pemerintah.

“Kalau gambaran dasarnya sudah kita ketahui, barulah kita bisa mengambil kebijakan dan menentukan intervensi yang tepat sasaran,” jelasnya.

SDK menilai persoalan anak putus sekolah bukan isu sepele dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia mengaku telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera menelusuri faktor-faktor penyebab meningkatnya APS.

“APS ini adalah masalah serius dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kalau ini bisa kita atasi, maka upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar juga bisa lebih maksimal,” tegasnya.

Pada 2025, IPM Sulbar tercatat mengalami kenaikan satu poin. Namun SDK meyakini capaian tersebut bisa jauh lebih baik jika penanganan APS dilakukan secara serius dan terarah. Ia pun menargetkan IPM Sulbar dapat menembus kisaran 75–76.

Sementara itu, dalam pertemuan bersama Komisi IV DPRD Sulbar dan Dinas Pendidikan, muncul usulan pembentukan tim khusus untuk mengusut penyebab utama anak putus sekolah.

Usulan tersebut disambut positif oleh Suhardi Duka. Ia menilai pembentukan tim terpadu dapat mempercepat pengumpulan data lapangan, mulai dari kondisi sekolah, ekonomi keluarga, hingga faktor sosial yang membuat anak berhenti bersekolah.

“Boleh, boleh kita bentuk tim. Bisa tim terpadu pemerintah, melibatkan kabupaten, bahkan lembaga sosial. Saya sambut baik,” pungkas SDK.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • AIM daftar pdip Sulbar

    Ketua PDIP Sulbar Sambut Hangat AIM Daftar Kandidat Pilgub

    • calendar_month Selasa, 7 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 160
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Barat, Agus Ambo Djiwa menyambut hangat kehadiran Mantan Bupati Polewali Mandar (Polman), Andi Ibrahim Masdar (AIM) saat melakukan pendaftaran bakal calon kepala daerah di Kantornya di Jl. Mustafa Kadja, Mamuju, Senin (6/5/2024). Menurut Agus Ambo Djiwa, pendaftaran yang dibuka partainya itu selanjutnya akan menjaring para kandidat untuk […]

  • Imsakiyah Pasangkayu

    Jadwal Imsakiyah-Buka Puasa Pasangkayu dan Sekitarnya Ramadhan 1447 H/2026

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 1.122
    • 0Komentar

    PASANGKYU, Mekora.id – Umat Muslim di Indonesia khususnya di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, mulai mempersiapkan diri menyambut Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada pada 19 Februari 2026. Jadwal Imsakiyah merupakan hal penting untuk mempersiapkan ibadah lebih baik. Untuk itu kami telah merangkum jadwal imsakiyah untuk wilayah Kabupaten Pasangkayu dan Sekitarnya. Berikut jadwal imsakiyah resmi yang […]

  • Denda Pinjol

    97 Pinjol Disanksi KPPU Terkait Kartel Suku Bunga, Berikut Daftarnya

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 476
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Sebanyak 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) dijatuhi sanksi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) setelah terbukti melakukan praktik kartel suku bunga. Putusan itu tertuang dalam perkara nomor 05/KPPU-I/2025, pada Kamis, (26/3/2026). Para Perusahaan Pinjol dinilai melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. […]

  • Wapres Tanam Sukun di Sulbar

    Wapres Labeli Bahtiar Gubernur Sukun dan Pisang

    • calendar_month Rabu, 22 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 190
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id –  Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut Bahtiar Baharuddin sebagai Gubernur sukun dan pisang, hal itu dilontarkannya setelah saat berkunjung ke Mamuju, Sulawesi Barat, pada, Rabu, (22/5/2024). Menurut Wapres Ma’ruf Amin, sukun merupakan tanaman khas yang masih jarang dijumpai, untuk itu rencana penanaman sukun di Sulbar dinilai bisa menjadi ciri khas tersendiri untuk daerah. […]

  • Rapat Paripurna DPRD Sulbar

    DPRD Sulbar Bahas 5 Ranperda, Ada Perlindungan Bagi Investor

    • calendar_month Jumat, 8 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 122
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna untuk membahas lima rancangan peraturan daerah (Ranperda). Rapat itu dilaksanakan pada Kamis, (07/03/2024). Adapun 5 (lima) ranperda tersebut yakni 2 (dua) Ranperda atas prakarsa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu : 1. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor. 2. Ranperda Ranperda tentang […]

  • Pajak Bone Ditunda

    Ricuh Demo PBB-P2, Pemkab Bone Putuskan Tunda Kenaikan Pajak

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 214
    • 0Komentar

    BONE, Mekora.id – Pemerintah Kabupaten Bone akhirnya menunda kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah aksi demonstrasi ribuan massa berujung ricuh pada Selasa (19/8/2025). Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Andi Saharuddin, mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan arahan Bupati Bone, Kementerian Dalam Negeri, serta mempertimbangkan desakan publik. “Pimpinan menyampaikan kepada kami untuk […]

expand_less