Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EKONOMI » Industri Hotel di Sulbar Lesu di Tengah Efisiensi Anggaran

Industri Hotel di Sulbar Lesu di Tengah Efisiensi Anggaran

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Jumat, 11 Apr 2025
  • comment 5 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Efek domino kebijakan efisiensi anggaran, mulai berimbas pada industri hotel di Sulawesi Barat. Hal itu menyebabkan okupansi alias tamu hotel merosot signifikan. Hal itu dialami oleh Hotel Maleo Town Square (Matos) Mamuju.

Manager Operasional Matos Hotel (Matos) Mamuju, Wawa, menyebut sepanjang tahun 2025 ini tamu hotel dan kegiatan-kegiatan dari pemerintahan nihil. Hal itu berimbas pada pendapatan Hotel dan berimbas pada sejumlah pekerja lepas yang terpaksa dirumahkan.

“Selama tahun 2025 ini untuk tamu ataupun kegiatan-kegiatan pemerintahan tidak ada sama sekali. Karena kurangnya kegiatan ini, kami terpaksa merumahkan pekerja harian,” kata Wawa.

Selain melepas pekerjaan harian, Wawa mengaku juga melakukan efisiensi dengan pengurangan jam kerja para karyawan tetap. Hal itu dilakukan untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Untuk PHK sebisa mungkin kami tidak lakukan, yang bisa kami lakukan adalah mengurangi jam kerja,” ujarnya.

Wawa berharap adanya intervensi kebijakan yang ramah dengan perputaran ekonomi di daerah. Menurutnya, Mamuju atau Sulawesi Barat, sejatinya masih bergantung atau berharap pada perjalanan dinas atau kegiatan-kegiatan pemerintahan.

“Ya, mungkin pemerintah bisa mengambil langkah perbaikan ekonomi sektor lain yang bisa memperbaiki ekonomi. Khususnya perhotelan dan pariwisata. Karena perhotelan dan pariwisata ini dampaknya multi efek. Termasuk mengganggu perputaran ekonomi petani dan pelaku UMKM,” bebernya.

Di Hotel Matos misalnya, Wawa menyebut bahwa saat ini, pihaknya juga telah mengurangi belanja bahan dapur. Seperti ikan, sayur, dan buah-buahan, karena tamu hotel berkurang drastis.

“Sejak ada Inpres Efisiensi Anggaran itu, kami langsung berdampak. Hingga saat ini belum ada satupun kegiatan pemerintahan yang terlaksana. Itu berdampak pada okupansi hotel,” tutupnya.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat memenerikan pemaran tentang stunting.

    Ciptakan Generasi Emas, Wali Kota Bontang Optimis Zero Angka Stunting

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle zul
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Mekora.id – Pemerintah Kota Bontang terus berupaya menurunkan angka stunting melalui berbagai intervensi, baik spesifik maupun sensitif. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan bahwa pihaknya optimis untuk menekan angka stunting jadi zero. Katanya, masa depan generasi emas dimulai dari perbaikan gizi ibu hamil dan balita. “Masyarakat juga harus berperan aktif serta peningkatan akses air bersih dan […]

  • AIM Maju Pilkada Sulbar

    Disambut Massa, AIM-Asanudin Sokong Pastikan Maju Pilgub Sulbar Daftar ke KPU Besok

    • calendar_month Selasa, 27 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 151
    • 1Komentar

    Polman, Mekora.id – Mantan Bupati Polewali Mandar (Polman) Andi Ibrahim Masdar (AIM) dan Asanuddon Sokong terlihat disambut antusias oleh ratusan pendukung di Jl. Todilaling, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Selasa, (27/8/2024). Panitia penyambutan, Abdul Rahman, mengatakan AIM dan Asanuddin Sokong dipastikan maju dalam kontestasi Pilgub Sulbar 2024. Dengan begitu AIM dan Asanuddin Sokong menjadi […]

  • Paripurna APBD 2026 Sulbar

    Fiskal Sulbar Tertekan, APBD 2026 Turun Lebih dari Rp300 Miliar Dipastikan Tanpa DAK

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 295
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Fiskal keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk tahun 2026 mengalami tantangan. Hal itu setelah Pemerintah Provinsi bersama DPRD menyepakati APBD 2026 hanya berkisar Rp 1,7 Triliun, pada Selasa, (9/9/2025) malam. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam penjelasannya mengakui, APBD 2026 Sulbar ini turun signifikan dibanding perencanaan awal sebesar Rp 2,1 Triliun […]

  • Pria dari Ulumanda lapor Polres Majene

    Pria di Ulumanda Dianiaya Cuma Karena Tanyakan Kepindahan Anaknya Sekolah

    • calendar_month Rabu, 31 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 235
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Seorang pria bernama Aras, warga Dusun Batananto, Desa Popenga, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, mendatangi kantor Polisi, dan melaporkan dugaan kekerasan penganiayaan yang baru saja dialaminya oleh terduga pelaku berinisial RS. Pada, Rabu, (32/7/2024) siang. Menurut keterangan Kuasa Hukum korban, Ahmada Udin,S.H bersama Partner Marzuki, S.H, Kliennya saat ini mengalami kesakitan dibagian pinggan […]

  • Pembatasan HP di Sekolah

    Pemprov Sulbar Berlakukan Pembatasan Siswa Bawa HP ke Sekolah, Berlaku Mulai 12 Februari 2026

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 389
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Mulai pertengahan Februari 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi membatasi penggunaan handphone (HP) di sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar yang diterbitkan pada 12 Februari 2026, sebagai langkah strategis menekan distraksi digital sekaligus membentuk karakter siswa di era […]

  • Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, soroti belanja pegawai.

    Simalakama Batas Belanja Pegawai 30 Persen, Gubernur Sulbar : Bisa Lumpuhkan APBD Daerah

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 178
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Penerapan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) terus menuai sorotan kepala daerah, termasuk di Sulawesi Barat (Sulbar). Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menilai kebijakan yang mulai berlaku pada 2027 itu berpotensi mengganggu stabilitas APBD […]

expand_less