Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Pasar Murah Jadi Program Andalan Pemprov Sulbar Tekan Inflasi

Pasar Murah Jadi Program Andalan Pemprov Sulbar Tekan Inflasi

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Senin, 5 Agt 2024
  • comment 4 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, mekora.id – Gerakan pangan murah (GPM) secara konsisten rutin dilaksanakan Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar). Hal itu nampak saat pasar murah itu konsisten dilaksanakan setiap hari Senin, di Taman Karema Mamuju, pada, Senin, (5/8/2023).

Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar, gerakan pangan murah itu secara konsisten terus dilaksanakan di enam kabupaten di Sulbar. Dalam gerakan itu, Pemprov Sulbar bekerja sama Pemkab hingga Forkopimda untuk mengendalikan inflasi.

“Makanya GPN wajib kita lakukan di setiap Senin-Selasa. Ini cara kita mengelola harga harga pangan,” kata Bahtiar.

Setelah gerakan pangan murah yang dilaksanakan pagi itu, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar, bersama Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, melakukan pantau harga bahan pokok di Pasar Sentral (Pasar Lama) dan Pasar Regional (Pasar Baru) Mamuju.

Dari hasil pantauan harga pangan itu, Bahtira mengatakan, saat ini harga sejumlah bahan pokok terpantau kondusif. Meski begitu, harga cabe rawit mengalami kenaikan namun tidak signifikan.

“Ini agenda kegiatan rutin kita, hari ini bersama Pemda kabupaten.  Diharapkan terus bekerja sama dengan baik dalam melakukan pengendalian inflasi,” kata Bahtiar.

Dengan pantauan harga bahan pokok itu, Bahtiar mengatakan, operasi pasar murah di Sulbar dilakukan untuk pengendalian inflasi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya inflasi Sulbar saat ini terbilang bagus dan konsisten pada level terbaik ketiga secara nasional.

Dia juga berharap, Sulbar di masa mendatang perlu mendorong kemandirian pangan, olehnya dia berharap APBD kedepan lebih fokus untuk menyentuh langsung kepada masyarakat, khususnya petani agar bisa memproduksi pangan.

“Kita konsisten pada level itu, inflasi terlalu rendah itu jadi masalah. Jadi sebenarnya ada angka antara 2,5 sampai 3,5 Jangan bilang kalau 1, kita terbaik. Kalau terlalu murah kasian petani kita,” ucap Bahtiar.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Garap Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi, DPRD Sulbar Studi Banding ke Unhas Makassar

    Pansus DPRD Sulbar Studi Banding ke Unhas Makassar Untuk Ranperda Jasa Konstruksi

    • calendar_month Selasa, 18 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 123
    • 0Komentar

    MAKASSAR, Mekora.id – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembinaan Jasa Konstruksi DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan konsultatif ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, pada Senin (18/3/2024). Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, H. Taufiq Agus, dengan tujuan menggali masukan akademis guna menyempurnakan substansi Ranperda yang tengah disusun. “Awalnya Perda […]

  • Komisi II DPRD Mamuju dan Dinas Ketahanan Pangan Rapat RAPBD 2025

    Komisi II DPRD Mamuju dan Dinas Ketahanan Pangan Bahas RAPBD 2025, Ini Besarannya

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 142
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – DPRD Kabupaten Mamuju melalui komisi II, melakukan pembahasan Rancangan APBD Pokok 2025 dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, di ruang Paripurna, Selasa, (19/11/2024). Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Asdar, mengatakan pagu anggaran yang ditawarkan oleh Dinas Ketahanan pangan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara keseluruhan sebesar Rp. 2,8 miliar. “Dari angka Rp. […]

  • Sekwan dan Tim Media DPRD Sulbar

    Tim Media DPRD Sulbar Dapat Penghargaan Strategi Media Branding Dari Pj Gubernur

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 189
    • 2Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Hamzih, dan jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengikuti pengarahan secara virtual yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulbar. Acara tersebut dihadiri oleh Pj Gubernur, Zudan Arif Fakrulloh yang memberikan arahan mengenai strategi media branding, Senin, (1/4/2024). Dalam pengarahan tersebut, Pj […]

  • Kotak Suara KPU Mamuju

    4.222 Kotak Suara Tiba di KPU Mamuju

    • calendar_month Jumat, 20 Okt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 86
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – 4.222 lembar kotak suara berbahan dasar kardus, tiba di Gudang Logistik KPU Kabupaten Mamuju, Jumat (20/10/2023). Kedatangan kotak suara ini, diterima langsung jajaran komisioner KPU dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Ketua KPU Kabupaten Mamuju, Indo Upe, mengatakan logistik itu akan didistribusikan ke 836 TPS di Kabupaten Mamuju. Pada Pemilu, 14 […]

  • AKBP Dipecat Polda Sulbar

    Terlibat Penggelapan Mobil, Perwira AKBP di Polda Sulbar Berujung Dipecat

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 318
    • 3Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Seorang perwira menengah di jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar), AKBP Rahman Arif (RA), resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) usai terlibat dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil milik seorang wanita asal Jakarta. Putusan PTDH tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar pada Mei […]

  • Rapat Komisi III dengan OPD

    Komisi III DPRD Sulbar Bahas Hasil Temuan BPK Bersama OPD Pemprov Sulbar

    • calendar_month Rabu, 5 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 98
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar)melaksanakan rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar. Rabu, (5/6/2024). Rapat tersebut membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, serta solusi yang akan diambil oleh pemerintah provinsi dalam […]

expand_less