Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » KPU Mamuju Jamin Tidak Ada DPT Ganda Pada Pemilu 2024

KPU Mamuju Jamin Tidak Ada DPT Ganda Pada Pemilu 2024

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Rabu, 13 Des 2023
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, mekora.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju menyebut masalah klasik terkait kegandaan pemilih pada Pemilu 2024 kini akan teratasi, setelah sistem data informasi data pemilih (Sidalih) terkoneksi se-Indonesia.

Dengan begitu tidak akan lagi ada data pemilih ganda seperti pada Pemilu-pemilu sebelumnya, hal itu lantaran Sidalih akan langsung mendeteksi NIK yang ganda.

Menurut  Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Parmas KPU Mamuju, Ibnu Imat Totori, Sidalih akan secara otomatis menolak NIK ganda. Sehingga terjadinya pemilih ganda sangat tidak mungkin terjadi.

“Dengan koneksi Sidalih secara nasional, maka akan secara otomatis NIK ganda akan tertolak dan terdeteksi,” kata Imat Totori, saat Coffee Morning dengan puluhan jurnalis di Kantornya, Rabu (13/12/2023).

Untuk itu, KPU Mamuju menjamin tidak ada lagi kegandaan pemilih dengan sistem berbasis data elektronik yang diadopsi KPU saat ini.

“Kami bisa garansi tidak ada lagi pemilih ganda dalam DPT, karena semua sudah diproses melalui koneksi se-Indonesia oleh Sidalih. Kalau misalnya pemilih terdaftar di Rimuku, lalu juga terdata di Karema maka akan langsung tertolak karena akan membaca kegandaan NIK.” tutur Imat.

Selain itu, KPU juga masih akan memproses DPT tambahan hingga minum 30 hari sebelum pencoblosan atau hingga 15 Januari mendatang.

KPU Mamuju meminta masyarakat yang pindah atau belum terdaftar agar segera melaporkan diri pada PPS sebelum tanggal yang dimaksud berakhir.

“Jadi untuk yang sakit, pindah tugas, menjalankan tugas itu bisa memilih dimanapun. Sementara yang pindah domisili akan masuk di DPTB. Jadi tinggal menyesuaikan sesuai dengan kategorinya nanti, jadi silahkan melaporkan diri pada PPS setempat dan akan diproses dan di update ke Sidalih,” ujarnya.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi Reformasi Polri

    10 Anggota Komisi Reformasi Polri Dilantik Presiden Prabowo

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 185
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id — Presiden Prabowo Subianto melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025) sore. Komisi ini diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008, Jimly Asshiddiqie, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Selain Jimly yang […]

  • DPP GMNI

    DPP GMNI Desak Kementerian ESDM Cabut Izin Perusahaan Tambang yang Tak Jalankan Reklamasi Lingkungan

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 244
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bidang Sumber Daya Alam mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut izin perusahaan tambang yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi lingkungan. Penegasan ini disampaikan menyusul diterbitkannya sanksi penghentian sementara kegiatan penambangan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM melalui surat […]

  • Bawaslu rekomendasi 5 TPS PSU di Mamuju

    Bawaslu Mamuju Endus 5 TPS Potensi PSU, Gara-gara Curang?

    • calendar_month Kamis, 15 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 159
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Bawaslu Mamuju menemukan lima Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi dilakukan pemungutan ulang atau PSU. Di antaranya, dua TPS di Kecamatan Simboro dan masing-masing satu TPS di Kecamatan Mamuju, Tommo, dan Kalukku. Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin menyatakan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan kecurangan di TPS. Namun untuk saat ini baru […]

  • Rakerkonas Apindo 2025

    Gubernur Suhardi Duka Jadi Narasumber Utama di Rakerkonas Apindo 2025, Promosikan Potensi Investasi Sulbar

    • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 108
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mekora.id — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, tampil sebagai salah satu pembicara utama dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, (5/8/2025). Kehadiran Gubernur Suhardi Duka di forum nasional bergengsi ini menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi investasi serta kekayaan sumber […]

  • RSUD Majene

    Direktur RSUD Majene Dilaporkan ke Kejari Atas Dugaan Proyek Fiktif

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 174
    • 0Komentar

    MAJENE, mekora.id – Direkrut Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Majene dilaporkan oleh pegiat anti korupsi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene, atas dugaan proyek fiktif, pada, Senin, 27 Mei 2024 kemarin. Pelaporan Dirut RSUD Majene itu atas dugaan pencairan dana fiktif sebesar Rp 500 juta atas pekerjaan yang diduga belum berjalan tahun anggaran […]

  • Rapat Banggar DPRD Sulbar

    Banggar DPRD Sulbar Bahas Dana Pilkada Serentak 2024

    • calendar_month Senin, 4 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 127
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat, itu dilakukan untuk membahas rencana kebutuhan anggaran pengamanan Pilkada 2024. Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi bersama Kepala BPKPD Sulbar, H. Masriadi Nadi Atjo, yang juga dihadiri Anggota Banggar DPRD […]

expand_less