Dekat Dengan Pemukiman, Warga Tolak Rencana Pembangunan TPA di Matakali
- account_circle mekora.id
- calendar_month Minggu, 3 Des 2023
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto udara Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sementara di Kelurahan Matakali, Polewali Mandar. (Foto : Yusuf Wahil)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
POLMAN, mekora.id – Warga di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), menolak rencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di wilayah mereka.
Menurut salah satu warga Matakali yang tidak ingin disebutkan namanya, penolakan itu lantaran warga sekitar khawatir pada dampak lingkungan yang akan berdampak buruk pada kesehatan mereka.
Hal itu lantara, TPA sementara yang saat ini telah beroperasi dekat dengan pemukiman warga.
“Kami sudah berkali-kali menyuarakan penolakan ini, tapi sepertinya suara kami tidak didengar. Kami merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai warga yang akan langsung merasakan dampaknya,” kata Warga Matakali.
Meski telah melakukan aksi protes dan konsultasi publik, penolakan warga Matakali pada rencana pembangunan TPA tidak direspon oleh DLHK Polman.
“Sejak pengumuman rencana tersebut, warga telah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan penolakan mereka, termasuk rapat umum, petisi, dan pertemuan dengan perwakilan Dinas Terkait,” lanjut Warga Matakali.
Sementara itu, WALHI Sulawesi Barat mengatakan, penolakan warga tersebut karena lokasi rencana pembangunan TPA Matakali berada di pinggir sungai yang juga dimanfaatkan warga sekitar.
“Lokasi rencana pembangunan TPA Matakali berada di pinggir sungai kurang lebih hanya berjarak 100 meter. Sementara sungai itu dimanfaatkan warga mengairi sawah, kolam ikan, hingga jadi kebutuhan lain,” kata Asnawi, Minggu (3/12/2023).
Untuk itu kata Asnawi, saat ini WALHI Sulbar sedang melakukan pendampingan pada warga Matakali untuk mengambil sejumlah langkah.
“Warga setempat yang didampingi oleh WALHI Sulbar kini sedang mempertimbangkan langkah-langkah advokasi lanjutan untuk menghentikan rencana tersebut.” tutur Asnawi.
Hingga saat ini redaksi mekora.id masih berupaya melakukan konfirmasi pada DLHK Polewali Mandar, maupun sejumlah pejabat terkait.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
