Warga Kabuloang Desak Polda Sulbar Usut Pencaplokan Lahan 79 Hektar oleh PT Polemaju
- account_circle mekora.id
- calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Pemilik lahan dan Pendamping Hukum setelah berikan keterangan di Polda Sulbar.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Polemik pencaplokan lahan seluas 79 hektar di Desa Kabuloang, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat, oleh PT Polemaju Mineral Mandiri memasuki babak baru. Warga yang didampingi kuasa hukum telah menyerahkan keterangan dan bukti ke Polda Sulawesi Barat pada Kamis, (16/1/2025).
Pendamping Hukum warga Kabuloang, Imanuddin, menyatakan keterangan yang diberikan di Polda Sulawesi Barat, terkait laporannya atas sangkaan pencaplokan lahan warga yang dimasukkan beberapa saat lalu.
“Pelapor telah dimintai keterangan dan telah menyerahkan bukti bukti yang dibutuhkan oleh pihak penyidik kepolisian Polda Sulbar.
Imanuddin meminta, Polda Sulbar tidak tebang pilih atas laporan warga itu. Ia juga mendesak penyidik segera melayangkan panggilan pada pihak terlapor, dalam hal ini PT. Polemaju Mineral Mandiri.
“Ini bentuk keseriusan Polda Sulbar untuk melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih dan pihak penyidik Polda Sulbar telah berjanji untuk segera melakukan pemanggilan kepada pihak terlapor dalam waktu dekat,” kata Imanuddin.
Menurut Imanuddin, pencaplokan lahan warga di Kabuloang seluas 79 hektar itu oleh PT. Polemaju Mineral Mandiri ilegal dan melawan hukum. Sebab pihak perusahaan telah menerbitkan WIUP (Wilayah izin usaha pertambangan) dan IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) tanpa sepengetahuan pemilik lahan.
“Pemilik lahan telah dirugikan oleh pihak perusahaan PT. Polemaju Mineral Mandiri yang telah menerbitkan WIUP dan IUP OP tanpa sepengetahuan masyarakat selaku yang menguasai lahan. Bukti tanah sporadik adalah surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang dibuat oleh pemegang hak atas tanah,” kata Imanuddin.
Kata Imanuddin, hingga proses hukum yang ditempuh warga pihak perusahaan tidak memiliki itikad baik. Padahal menurutnya, warga sebelumnya warga dijanjikan pembayaran ganti rugi.
“Seharusnya kan ada dulu Pembayaran ganti rugi, kompensasi atau sewa baru mereka buat badan hukum. Tapi sampai saat in tidak pernah dilakukan,” ujar Imanuddin.
Kasus ini pertama kali terkuak setelah puluhan warga Kabuloang mendatangi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Jumat (20/9/2024).
Warga yang mengaku pemilik lahan sejak turun temurun, memprotes upaya pencaplokan yang dilakukan oleh pihak PT. PT. Polemaju Mineral Mandiri atas lahan seluas 79 hektar. Hingga pada laporan ke Polda Sulbar, warga dan pihak perusahaan tidak kunjung menemui titik temu.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
