Tunda Eksekusi Retail Ilegal, GMNI Polman Siap Galang Donasi Jika Satpol PP Kekurangan Dana
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 4 Apr 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua GMNI Polman, Andi Baraq. (Foto : Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
POLMAN, Mekora.id – Penundaan penertiban toko retail modern ilegal di Polewali Mandar (Polman), yang baru-baru ini disampaikan kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), dikritik oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Ketua DPC GMNI Polman, Andi Baraq, mengatakan penundaan penertiban itu menunjukkan lemahnya penegakan Hukum dan Peraturan Daerah di wilayah itu. Padahal kata Baraq, Instruksi penertiban itu dikeluarkan langsung oleh Bupati.
“Padahal surat permintaan penghentian dan penutupan sudah dikeluarkan, namun Satpol PP Polman justru berdalih terkendala operasional. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar, apakah penegakan Perda dan Perbup di Polman benar-benar menjadi prioritas atau justru ada kepentingan lain yang menghambatnya? ,” Kata Baraq, Jumat, (4/4/2025).
Selain itu, Ketua GMNI Polman, menyayangkan Kasatpol PP yang hanya mengeluhkan biaya operasional. Baraq menilai instruksi Bupati diabaikan dengan alasan yang mengada-ada.
“Jika regulasi sudah jelas dan perintah sudah dikeluarkan, maka tidak ada alasan lagi untuk menunda eksekusi. Dalih kekurangan anggaran justru memperlihatkan ketidaksiapan dan lemahnya komitmen dalam menjalankan tugas utama padahal mereka telah digaji,” tegas Baraq.
Atas kinerja buruknya, GMNI Polewali Mandar (Polman) mengaku siap mengumpulkan “donasi koin receh” untuk operasional Satpol PP agar menjalankan perintah Bupati untuk menertibkan retail modern yang tertunda.
“Sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja buruk Satpol PP, GMNI Polman siap menggalang aksi open donasi “uang koin atau receh” untuk membantu biaya operasional mereka. Aksi ini adalah bentuk sindiran tajam bahwa masyarakat, terutama mahasiswa, melihat ketidak tegasan dan lambannya penegakan hukum di daerah ini,” ungkap Baraq.
GMNI Polman juga menantang transparansi pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran untuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).
“Apakah benar ada keterbatasan dana, atau justru ada faktor lain yang membuat Satpol PP ragu bertindak? Jangan sampai alasan operasional ini hanya menjadi dalih untuk membiarkan pelanggaran terus terjadi,” tutup Baraq.
Sebelumnya, GMNI Polewali Mandar juga telah menggelar unjuk rasa menuntut Kepala SatPol PP dicopot pada 5 Maret 2025 lalu. Hal itu ditengarai lambannya kinerja terhadap toko retail modern yang menjamur tanpa izin.
“Seharusnya, sebagai aparat penegak Perda, mereka bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya tanpa alasan anggaran,” tambah Bung Baraq.
GMNI menilai pertumbuhan retail modern yang tidak mengantongi izin di Polewali Mandar (Polman) telah mengkhawatirkan dan akan berdampak hingga menggusur keberadaan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Jika tidak terkontrol maka para UMKM tinggal menunggu waktu tergusur,” pungkas Baraq.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
