Sulawesi Barat Jatuh Dalam Kemiskinan Ekstrim, Tertinggi Nasional
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 30 Agt 2024
- comment 3 komentar
- print Cetak
Sauasana penjual di salah satu pasar lokal di Sulawesi Barat. (Foto : Instagram/hasbymakkarana)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat (Sulbar) makin memprihatinkan, padahal pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat dicatat tumbuh positif. Namun ternyata pertumnuhan itu juga dibarengi kenaikan harga kebutuhan pokok tapi pendapatan masyarakat menengah kebawah tidak meningkat, akibatnya daya beli masyarakat menurun.
Hal ini menjadikan Sulawesi Barat jatuh dalam kemiskinan ekstrem, bahkan hal itu tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia.
Menurut Dosen Universitas Muhammadiyah Mamuju, Jeffriansyah DSA, S.E., M.Adm. Pemb., kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat dipengaruhi oleh inflasi, terutama harga kebutuhan pokok.
“Kenaikan harga kebutuhan pokok di Sulbar memang terbilang rendah dibanding daerah lain, namun kenaikan ini tidak di imbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat,” ujar Jefriansyah.
Ia mencontohkan, inflasi pada harga beras yang meningkat, terutama saat perayaan Lebaran di awal tahun 2024. Harga kebutuhan pokok yang meningkat pada waktu-waktu tertentu membuat daya beli masyarakat kelas bawah menurun.
“Meskipun ekonomi tumbuh, inflasi yang tinggi terutama pada kebutuhan pokok seperti pangan, transportasi, dan perumahan, dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Selain inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Barat juga menjadi faktor. TPT pada Februari 2024 tercatat menurun 0,65 persen secara tahunan, namun jika dibandingkan dengan Agustus 2023, TPT naik dari 2,27 persen menjadi 3,02 persen pada Februari 2024.
“Banyak masyarakat Sulawesi Barat bekerja, tetapi penghasilan mereka tidak mencukupi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Sulbar masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP),” tambah Jefriansyah.
Jefriansyah juga menyoroti daya beli masyarakat yang diukur melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTN Sulbar masih di bawah 100, menunjukkan bahwa pendapatan nelayan dari hasil tangkapan cukup untuk membiayai produksi dan tambahan modal, namun belum cukup untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga mereka. “Pada bulan Maret 2024, inflasi saat Lebaran semakin memperburuk situasi ini,” lanjutnya.
Menanggapi langkah-langkah pemerintah daerah, Jefriansyah menilai bahwa program Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, selama tiga bulan terakhir sudah menunjukkan perhatian pada sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, dan peternakan.
“Program ini sudah baik dan sesuai dengan karakteristik Sulbar, yang memiliki PDRB dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 44,59 persen,” ujarnya.
Namun, Jefri menekankan bahwa program di sektor perkebunan dan pertanian perlu dikaji lebih mendalam. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya Bappeda Sulbar telah melakukan kajian tentang pengembangan sumber daya alam di sektor ini, seperti kelapa, kakao, dan jagung.
Jefriansyah juga mengusulkan agar gagasan Pj Gubernur terkait pengembangan pisang Cavendish dilengkapi dengan ekosistem yang jelas, termasuk proses pemeliharaan, rencana pengolahan, dan pasar produk tersebut. Ia juga menyoroti masalah harga komoditas yang sering berubah dan menjadi masalah bagi petani.
“Pemerintah perlu memberikan kepastian kepada petani dengan menetapkan atau menstabilkan harga produk. Misalnya, pelatihan pengolahan hasil produk untuk meningkatkan nilai tambah dan menyiapkan pasarnya,” tandasnya.
Jefriansyah menutup dengan saran agar APBD 2025 diarahkan untuk mencari solusi dalam menetapkan harga produk petani dan nelayan, serta mendukung mereka melalui pelatihan dan pengolahan hasil untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
