Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Soal Pencabutan Izin Tambang, Gubernur Sulbar Minta Warga Tempuh Jalur Hukum

Soal Pencabutan Izin Tambang, Gubernur Sulbar Minta Warga Tempuh Jalur Hukum

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menanggapi keresahan masyarakat terkait aktivitas tambang pasir di Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, di Kalukku Barat dan Desa Beru–Beru, Kabupaten Mamuju.

Dalam keterangannya pada Senin (5/5/2025), SDK menyatakan bahwa pencabutan izin tambang harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa izin tersebut bukan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar, melainkan oleh pemerintah pusat.

“Izin itu ada sebelum saya menjabat sebagai gubernur. Tapi tentu kita akan evaluasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat,” ujar SDK.

Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang langsung untuk mencabut izin, apalagi tanpa dasar hukum yang kuat.

“Saya bukan yang mengeluarkan izin, dan saya tidak bisa sembarang mencabut. Semua ada aturan. Kalau perusahaan melanggar, pasti kita tegur, bahkan bisa minta pencabutan izin,” tegasnya.

Sebagai solusi, SDK menyarankan agar masyarakat yang menolak aktivitas tambang menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kalau masyarakat mengajukan gugatan ke PTUN dan pengadilan memutuskan izin dicabut, maka saya akan melaksanakannya,” kata Suhardi Duka.

Sebelumnya, sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sulbar Tolak Tambang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulbar. Mereka menuntut pencabutan izin operasi tambang pasir yang dinilai mengancam lingkungan dan mata pencaharian masyarakat, khususnya nelayan.

Namun, pada saat aksi berlangsung, Gubernur Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Sulbar, Mayjen (Purn) Salim S. Mengga, serta para kepala daerah se-Sulbar tengah berada di Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah kementerian.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hasil PI Blok Sebuku Untuk Sulbar

    Terungkap Sulbar Telah Terima PI Rp 33 M Dari Blok Sebuku, DPRD Minta Dikelola Transparan

    • calendar_month Selasa, 14 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 483
    • 1Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Sulawesi Barat (Sulbar) ternyata telah menerima Participating Interest (PI) hasil pengelolaan Blok Migas Sebuku sebesar Rp 33 miliar. Hal itu terungkap dalam Rapar Komisi II di DPRD Sulbar, pada Selasa (14/1/2024). Dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pempprov Sulbar itu, Anggota Fraksi PDIP, Habsi Wahid, meminta pihak Biro Ekonomi dan […]

  • Reses M Khalil Qibran di Papalang

    M Khalil Qibran Disambut Aspirasi Soal Drainase dan Bantuan Petani saat Reses di Papalang

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 120
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Dalam rangka menjalankan fungsi konstitusional sebagai wakil rakyat, DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), M Khalil Qibran, melaksanakan kegiatan reses tahap kedua (II) masa sidang ke-III tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 26 Mei 2025, bertempat di Dusun Garuda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Kegiatan reses tersebut disambut dengan antusias oleh masyarakat setempat. […]

  • Ruslan di sambut hangat Masyarakata Mamasa

    Masyarakat Mamasa Sambut Hangat Niat Ruslan D Pandayai Maju Pilbup Mamasa

    • calendar_month Selasa, 16 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 159
    • 0Komentar

    MAMASA, mekora.id – Masyarakat di Mamasa menyambut hangat keputusan Ruslan D Pandayai untuk maju pada Pilkada Mamasa 2024 mendatang. Hal tersebut, setelah Anggota DPRD Sulbar dari PDI Perjuangan itu melakukan pertemuan dan sowan pada sejumlah tokoh masyarakat di tiga Desa di Kecamatan Mamasa, pada Senin (15/04/2024). Ambe Silo, Salah satu tokoh masyarakat di Desa Lambanan […]

  • Rancangan APBD Sulbar 2025 disahkan

    Rancangan APBD Sulbar 2025 Sebesar Rp 2,09 Triliun Disahkan

    • calendar_month Minggu, 1 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 309
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Kesepakatan itu ditandatangani di Ruang Paripurna DPRD Sulbar, di Jl. Abdul Pattana Endeng, Sabtu, (30/11/2024) malam. Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyampaikan APBD 2025 ditargetkan sebesar Rp 2.092.274.673.979 meningkat Rp201.392.121.059 atau 10,65 persen dibandingkan […]

  • Bawaslu Mamuju

    Bawaslu Notif 4 Kecamatan di Mamuju Rawan Netralitas ASN

    • calendar_month Kamis, 19 Okt 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 139
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Indeks kerawanan Pemilu (IKP) menempatkan Kabupaten Mamuju masuk jadi salah satu wilayah dengan indeks kerawanan tertinggi di Indonesia. Dari data Bawaslu RI, Konflik sosial menempati urutan 56 dari 85 kota. Sedangkan netralitas aparatur negeri sipil (PNS) masuk dalam kategori rawan tinggi dengan menempati urutan 8 dari 25 kota. Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju, […]

  • Penurunan Bendera HUT ke-80 RI di Bontang Berlangsung Khidmat, Wali Kota Kenakan Baju Bodo

    Penurunan Bendera HUT ke-80 RI di Bontang Berlangsung Khidmat, Wali Kota Kenakan Baju Bodo

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • account_circle zul
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Mekora.id – Upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bontang berlangsung khidmat dan penuh penghormatan. Sore itu, Stadion Bessai Berinta menjadi saksi momen bersejarah ketika Sang Merah Putih diturunkan dengan iringan lantunan lagu nasional. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, bertindak sebagai inspektur upacara. Tampil anggun dalam balutan Baju […]

expand_less