Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » RPJPD Sulbar 2025-2045 Disepakati, Abdul Halim : Ini Jadi Kitab Pembangunan Sulbar 20 Kedepan

RPJPD Sulbar 2025-2045 Disepakati, Abdul Halim : Ini Jadi Kitab Pembangunan Sulbar 20 Kedepan

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Rabu, 24 Jul 2024
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Abdul Halim, pimpin rapat paripurna bersama Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, dalam pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar 2025-2045di Kantor Sementara DPRD  Sulbar, Senin (22/7/2024) malam.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim, menyampaikan, DPRD Sulbar dapat menerima rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

“Untuk selanjutnya dilakukan asistensi di Kemendagri pada 29 Juli 2024,”

Lebih lanjut, Politisi PDIP Perjuangan itu mengatakan, selangkah lagi arah pembangunan Sulbar selama 20 tahun ini akan resmi dalam arsip negara. Rencana DPRD Sulbar akan menyerahkan hasil RPJPD tersebut di Kemendagri 28 Juli 2024 mendatang.

“kesepakatan ini merupakan sejarah penting dalam merumuskan arah pembangunan Sulbar selama 20 tahun mendatang,” ungkap Abdul Halim.

Sementara, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bangga dan mengapresiasi Panitia Kerja (Panja) DPRD Sulbar atas penyempurnaan tema yang menjadi visi dalam RPJPD. Hal ini menjadi sejarah sebab telah menyepakati rencana pembangunan dalam jangka 20 Tahun ke depan.

“Kita rumuskan dalam satu nafas yaitu Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju, Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang Inklusif. Kita tidak mau sekedar malaqbi, tidak sekedar maju, tidak juga sekedar berkelanjutan. Inilah visi kuat sangat besar,” ucap Bahtiar.

Menurut Bahtiar, yang dihadapi 20 tahun kedepan telah dirumuskan dalam Ranperda RPJPD Sulbar 2025-2045. Kata Bahtiar, daerah ini mesti dipersonifikasikan seperti seorang manusia. Hidup tumbuh dan berkembang dan tidak ada yang dalam keadaan sehat terus dan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka seorang manusia harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, daerah pun demikian.

“BMKG telah memperingatkan 25 tahun ke depan, 2050 itu kemungkinan akan terjadi bencana kelaparan seluruh dunia akibat perubahan iklim yang sangat ekstrim dengan ditandai nanti akan mencairnya es di kutub Utara dan saudaraku semua yang mengalami haji tahun ini bagaimana merasakan panas 48- 50 derajat dan beberapa orang meninggal,” kata Bahtiar.

“20 tahun kedepan terjadi perubahan sangat signifikan tentang masa depan Indonesia dan Sulbar, dengan hadirnya IKN, dengan ibukota berpindah maka diikuti perubahan ekosistem udara, pergerakan ekonomi, pergerakan barang dan jasa, dan lainnya termasuk kapal melintas di Alki II sehingga kita harus memanfaatkan pulau Balabalakang agar menjadi persinggahan sehingga dapat menjadi nilai tambah,” sambung Bahtiar.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Duta Pemuda Sulbar

    Penolakan Perpanjangan Masa Jabatan Zudan Dinilai Politis

    • calendar_month Senin, 15 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 160
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Penolakan perpanjangan masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) dinilai cenderung politis. Hal tersebut dikemukakan oleh Duta Pemuda Indonesia Sulawesi Barat, Haeril Ghalib. Menurutnya, prestasi Zudan Arif Fakrulloh selama 11 bulan menjabat Pj Gubernur Sulbar termasuk sukses. Itu terlihat dengan banyaknya prestasi yang ditorehkan Zudan, melalui 24 penghargaan yang diperoleh. “Penolakan […]

  • Ajbar Anggota DPR RI Dapil Sulbar

    Anggota DPR RI Desak Polda Sulbar Evaluasi Penerimaan Polri Pasca Pengeroyokan Kader HMI

    • calendar_month Kamis, 2 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 125
    • 1Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Peristiwa pengeroyokan terhadap seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, yang diduga melibatkan sekelompok polisi pada 1 Januari 2024, memicu kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Ajbar. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengecam tindakan tersebut, menilainya sebagai pelanggaran serius terhadap semangat […]

  • RSUD Mamuju Lulus Akreditasi Predikat Paripurna

    RSUD Mamuju Lulus Akreditasi Predikat Paripurna

    • calendar_month Jumat, 8 Sep 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 182
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju, kini resmi mendapatkan akreditasi paripurna. Akreditasi berbintang lima itu diterima RSUD Mamuju dari Lembaga Akreditasi dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAK-KPRS) sejak, 30 Agustus 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 12 tahun 2012, akreditasi merupakan pengakuan pada rumah sakit yang dilaksanakan lembaga independen yang telah […]

  • Operadi Marano 2025

    Operasi Marano 2025 Mulai, Ini Pelanggaran yang Disasar

    • calendar_month Senin, 10 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 160
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Operasi Keselamatan Marano 2025 resmi dimulai Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar). Itu ditandai dengan dengan apel gelar pasukan dan penyematan pita operasi di Mapolda Sulbar, Senin (10/2/25). Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adang Ginanjar, mengatakan Operasi Keselamatan Marano 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Operasi […]

  • Penghinaan Gelar Uwe Mamuju

    Kasus Dugaan Penghinaan Gelar Uwe di Mamuju Berlanjut, Polda Sulbar Periksa Terlapor

    • calendar_month Selasa, 5 Nov 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 139
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kasus dugaan penghinaan gelar bangsawan “Uwe’” di Mamuju berlanjut. Terbaru Polda Sulawesi Barat (Sulbar) telah memeriksa empat (4) orang dalam kasus tersebut. Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Slamet Wahyudi, mengatakan masing-masing yang diperiksa itu yakni Pelapor, Akriadi serta dua orang saksi dari tokoh masyarakat yakni Almalik Pababari dan Andi Sandi Achmad […]

  • BKK Sulbar

    Gubernur Sulbar Bakal Salurkan BKK Tambahan Penghasilan Perangkat Desa Sebesar Rp3,3 Miliar Untuk di Polman

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 110
    • 0Komentar

    POLMAN, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menghadiri sosialisasi petunjuk teknis (juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tambahan penghasilan kepala desa, kepala urusan (KAUR), dan kepala seksi (Kasi) desa di Kantor Bupati Polewali Mandar, Jumat, (13/3/2026). Kegiatan tersebut diikuti perangkat desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Polewali Mandar. Program BKK ini memiliki total anggaran […]

expand_less