Rakyat Dituding Hambat Investasi di Sulbar, FPPI: Jangan Miskin Ide, Investasi Bukan Hanya Tambang
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
- comment 3 komentar
- print Cetak
Ketua FPPI Mamuju, Muh. Irfan. (Dok. Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Pernyataan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, yang baru-baru ini menyebut lesunya investasi dikarenakan penolakan masyarakat, disoroti oleh Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Mamuju. FPPI menilai investasi tidak hanya terbatas pada sektor tambang, tetapi juga harus mencakup sektor lain yang lebih berkelanjutan di Sulbar.
Ketua FPPI Pimkot Mamuju, Muh. Irfan, menyatakan meski Sulawesi Barat kaya dengan kekayaan alam, namun perlu pengelolaan yang lebih teliti dan tidak berdampak pada masyarakat lokal. Hal itu karena penolakan tambang yang akhir-akhir ini mencuat berada di sekitar pemukiman warga.
Irfan menyebut, investasi yang tidak cermat dan ketidak becusan perusahaan tambang dalam mengelola investasi telah menimbulkan konflik di Masyarakat. Dia menyebut keberadaan perusahaan tambang di sepanjang pesisir Sulawesi Barat (Sulbar) sangat rentan bersinggungan dengan masyarakat dikarenakan hampir semua potensi dihuni.
“Dari sekian rentetan masalah atau penolakan investasi yang dilakukan oleh Masyarakat semestinya ini menjadi pelajaran baik itu Pemerintah maupun pengusaha sebaiknya terlebih dahulu memperhatikan sejumlah hal. Terutama menjamin dan melindungi masyarakat lokal dari ketimpangan investasi dan ketidakadilan lingkungan,” kata Irfan.
Irfan mengatakan, pemerintah mestinya lebih cermat dalam mengeluarkan ijin tambang dan melihat akar masalah penolakan warga terhadap keberadaan tambang. Ia mencontohkan, penolakan di Kalukku, Sampaga, hingga Karossa dikarenakan pihak perusahaan menambang di sekitar pemukiman. Dimana kata Irfan, Sungai-sungai di wilayah itu mengalami erosi dan menghilangkan kebun hingga rumah warga yang bermukim disana.
Ia menyebut, penolakan warga terhadap aktivitas tambang itu dikarenakan pemerintah daerah tidak membuka ruang bagi masyarakat sekitar. Ia menyebut keberpihakan pemerintah pada investasi telah membuka ruang ketakutan dan momok bagi warga pesisir.
“Setidaknya Pemerintah memperhatikan beberapa hal dalam proses pembuatan rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan, apakah masyarakat terdampak telah dilibatkan dalam proses pembuatan rekomendasi izin WIUP, Kami rasa jika hal-hal mendasar seperti itu belum diselesaikan, jangan pernah berharap banyak tentang kesejahteraan yang kerap disebut-sebut bakal berdampak langsung kepada masyarakat lokal,” lanjut Irfan.
Irfan menuding, pemerintah hanya asyik membuat narasi investasi untuk menguntungkan kelompok tertentu. Sementara kesejahteraan masyarakat terkait masuknya investasi di korbankan. Ia menegaskan, jika pemerintah ingin mensejahterakan rakyatnya jangan hanya senang berkoar-koar investasi. Tetapi perlu membuka peta jalan investasi sehingga masyarakat disekitar dapat merasakan dampaknya.
“Dalam investasi semestinya pemerintah membuatkan peta jalan investasi bukan hanya narasi yang diperkuat, jangan hanya seakan memberikan jalan tol untuk investor tetapi masyarakatnya tidak diprioritaskan. Tetapi jika hal yang sedemikian saja tidak ada, maka jangan pernah bermimpi masyarakat kelas ekonomi ke bawa sejahtera,” jelas Irfan.
FPPI menegaskan, investasi dan kesejahterakan rakyat bukan hanya datang dari pertambangan, tetapi banyak peluang lain yang mesti di manfaatkan. Ia menyebut, pemerintah dengan sejumlah fasilitas harusnya tidak miskin ide untuk membangun daerah.
“Kita ini jangan miskin ide, investasi itu luas dan bukan hanya di sektor pertambangan. Di sektor pangan dan kelautan kita memiliki daerah pegunungan dan pesisir sepanjang Sulawesi Barat. Jika ini dikelola dengan baik maka akan menghasilkan kesejahteraan yang langsung ke masyarakat tanpa merusak lingkungan,” ungkapnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
