MAMUJU, Mekora.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi di Sulawesi Barat. Namun di tengah pertumbuhan tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan karena sebagian besar bahan pangan untuk program itu masih dipasok dari luar daerah.
Hal tersebut terungkap dalam konsultasi Tim Sekretariat Satgas MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, di ruang kerja Sekda Sulbar, Selasa (19/5/2026).
Dalam rapat itu, tim membahas perkembangan dapur MBG, kesiapan pasokan pangan, hingga dampak ekonomi yang mulai terlihat sejak program berjalan.
Junda mengatakan, saat ini terdapat 164 dapur MBG di Sulbar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 dapur telah aktif beroperasi, sementara 50 lainnya masih dalam tahap penyelesaian administrasi dan kelayakan.
“Ada 164 kondisi eksisting yang MBG ini. Dapur itu 164 saat ini aktif 114, 50 ini suspend yang sementara dalam proses antara lain itu berkaitan dengan IPAL,” kata Junda.
Menurutnya, sejumlah dapur yang belum beroperasi masih terkendala dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), termasuk pemenuhan standar kebersihan dan kelayakan gizi.
Meski demikian, sejumlah instansi disebut telah turun melakukan pendampingan. Dinas Lingkungan Hidup membantu proses pelayanan IPAL, sedangkan Dinas Kesehatan melalui Labkesda melakukan pemeriksaan kelayakan gizi dan kebersihan dapur MBG.
“Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan pelayanan IPAL dan Dinas Kesehatan melalui Labkesda juga telah melakukan penelitian dan mengeluarkan rekomendasi berkaitan dengan kelayakan gizi dan kebersihan,” ujarnya.
Di sisi lain, data ekonomi yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan program MBG mulai memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Junda menyebut pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan I 2025 mencapai 5,33 persen. Salah satu sektor yang mengalami lonjakan signifikan ialah penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh hingga 33,85 persen.
“Setelah saya melihat data dari biro ekonomi, ternyata MBG di Sulawesi Barat memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.
Dari angka tersebut, sekitar 34 persen pertumbuhan sektor makan minum dipicu aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Namun, peningkatan ekonomi itu belum sepenuhnya dinikmati masyarakat lokal. Sebab, impor bahan pangan justru ikut meningkat dari 2,2 persen menjadi 9,23 persen.
“Impor juga meningkat dari 2,2 menjadi 9,23 persen. Kita ini mengimpor banyak,” ujar Junda.
Ia menjelaskan, sejumlah kebutuhan utama program MBG seperti beras premium, telur ayam, dan daging ayam masih didatangkan dari luar Sulbar karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan.
Padahal, Sulbar disebut memiliki surplus beras. Hanya saja, kualitas beras yang dibutuhkan program MBG merupakan kategori premium.
“Oleh sebab itu, ini menjadi catatan bagaimana caranya agar surplus beras kita bisa memenuhi pasar kita daripada membeli dari luar,” katanya.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemprov Sulbar mulai menyiapkan skema *contract farming* antara dapur MBG dengan pemasok lokal.
Junda mengaku telah meminta dinas terkait segera menyusun draft kerja sama agar dapur-dapur SPPG dapat menyerap lebih banyak komoditas lokal sesuai arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
“Tindak lanjut arahan gubernur yaitu kontrak farming akan kita lakukan,” ucapnya.
Ia juga meminta seluruh tim satgas dan pemerintah kabupaten memperkuat kolaborasi agar pengawasan hingga distribusi pangan dapat berjalan lebih efektif.
“Kalau timnya bekerja sendiri-sendiri akan sulit, maka yang perlu adalah kolaborasi,” kata Junda.
Pemprov Sulbar berharap pertumbuhan ekonomi dari program MBG tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga benar-benar dirasakan masyarakat melalui meningkatnya keterlibatan petani dan pemasok lokal dalam rantai pasok pangan daerah.
