Pemerintah Tetapkan Rancangan APBN 2026 Sebesar Rp 3.786,5 triliun
- account_circle mekora.id
- calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Rapat Paeripurna pembahasan APBN 2025 di Gedung DPR RI.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, Mekora.id – Pemerintah menyusun arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk mendukung agenda pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global. Hal ini disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR, Jumat (15/8/2025).
Presiden menyebut, Belanja Negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun, sementara Pendapatan Negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), ditopang pembiayaan yang dinilai prudent, inovatif, dan berkelanjutan.
“Belanja Negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun. Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang Rp638,8 trilun atau 2,48 persen PDB, ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable,” ungkap Presiden Prabowo.
APBN 2026 dirancang fleksibel agar mampu merespons potensi guncangan global dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal. Pemerintah menekankan optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, serta penguatan inovasi pembiayaan. Pajak ditegaskan sebagai instrumen keadilan sosial, sementara subsidi energi dan bantuan sosial diarahkan lebih tepat sasaran berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain itu, pengelolaan Sumber Daya Alam akan diperkuat agar lebih produktif dan memberi nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat. Belanja negara juga didorong lebih efisien dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan perbaikan layanan publik.
“Ke depan, Belanja Negara baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga Transfer ke Daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Prabowo.
Pemerintah menargetkan sejumlah indikator ekonomi utama pada 2026, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN 6,9 persen, serta nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500 per dolar AS. Tingkat pengangguran ditargetkan turun menjadi 4,44–4,96 persen, angka kemiskinan 6,5–7,5 persen, rasio gini 0,377–0,380, serta peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,57.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
