MAMUJU, Mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memperoleh tambahan anggaran Rp81 miliar dari pemerintah pusat melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Tambahan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2026.

Tambahan anggaran itu disampaikan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam rapat paripurna DPRD Sulbar, Senin (14/9/2026), di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulbar.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi tersebut, gubernur menyerahkan sekaligus menyampaikan penjelasan mengenai Ranperda APBD Perubahan 2026.

“Dari total tambahan Rp81 miliar, sebesar Rp71 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan Rp10 miliar lainnya bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH),” kata Suhardi Duka dihadapan DPRD.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar.

Wakil Ketua I DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi mengatakan, DPRD telah menerima penjelasan gubernur dan selanjutnya akan melanjutkan proses pembahasan sesuai tahapan yang berlaku.

“DPRD Sulbar sudah menerima dan mendengar penjelasan Gubernur Suhardi Duka terhadap Ranperda tentang APBD Perubahan 2026, dan sekarang tahapannya di DPRD, walaupun memang beberapa hari lalu tahapan APBD Perubahan itu sudah berjalan,” kata Suraidah.

Ia berharap pembahasan antara DPRD dan pemerintah provinsi dapat berlangsung efektif sehingga kesepakatan bersama segera tercapai.

Setelah disepakati, Ranperda APBD Perubahan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Semoga pembahasannya tidak lama agar segera terjadi kesepakatan bersama antara gubernur dan DPRD agar bisa segera dibawa ke Kemendagri untuk penyesuaian,” ujarnya.

Suraidah menjelaskan, tahapan pembahasan telah dimulai sejak Agustus 2026. Ia optimistis seluruh proses dapat diselesaikan pada September.

Menurutnya, pembahasan APBD Perubahan tidak serumit APBD pokok karena perubahan yang dilakukan relatif tidak terlalu banyak.

“Tahapannya kan dari Agustus kemarin. Jadi, sudah berjalan, mudah-mudahan bisa selesai di September ini, karena memang perubahan APBD ini tidak terlalu banyak. Beda dengan APBD Pokok,” tutupnya. (**)