Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKUM » Jaksa Periksa 54 Orang Terkait Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif di DPRD Mamuju

Jaksa Periksa 54 Orang Terkait Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif di DPRD Mamuju

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Perkembangan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Kabupaten Mamuju terus bergulir. Terbaru Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju telah memeriksa 54 orang saksi.

Kasi Intel Kejari Mamuju, Antonius, mengatakan pemeriksaan saksi pada kasus itu telah mencukupi. Namun untuk penentuan tersangka, kata Antonius, Kejari Mamuju sedang berkoordinasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara.

“Pemeriksaan Saksi sudah selesai atau sudah dianggap cukup, namun kami kami masih menunggu penghitungan kerugian negara dari BPK,” kata Antonius saat di konfirmasi, Selasa, (01/10/2024).

Menurut Antonius dalam waktu dekat, Kejari Mamuju akan segera melakukan Expose di BPK terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju pada tahun Anggaran 2021 dan 2022.

“Dalam waktu dekat Kami akan berkoordinasi dengan BPK untuk Penghitungan Kerugian Negara dan apabila diperlukan Kami akan melakukan Expose di BPK terkait perkembangan hasil pemeriksaan,” ungkapnya.

Sebelumnya, tindakan dugaan korupsi massal perjalanan dinas fiktif menyeruak setelah sejumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju diperiksa oleh Kejari Mamuju.

Tidak tanggung-tanggung, dugaan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 5 miliar pada kasus ini yang diduga melibatkan Sekretariat, Pimpinan, dan Anggota DPRD Mamuju periode 2019-2024.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penyerahan LKPJ APBD 2023

    DPRD Sulbar Terima Penyerahan dan Penjelasan Gubernur Tentang LKPJ Ranperda APBD 2023

    • calendar_month Selasa, 25 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 14
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna Penyerahan dan Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023. Senin, (24/6/2024). Rapat yang dilaksanakan di Gedung DPRD Sulawesi Barat ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Suraidah Suhardi, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris. […]

  • GMNI Polman

    GMNI Polman Tagih Janji 100 Hari Kerja Bupati-Wakil Bupati Assami

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 23
    • 0Komentar

    POLMAN, Mekora.id – Menjelang genapnya 100 hari masa kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman), Samsul Mahmud dan Hj. Andi Nursami Masdar (Assami), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polman menyuarakan kritik terhadap lambannya realisasi program prioritas yang dijanjikan sejak awal kepemimpinan. Ketua Cabang  GMNI Polman, Andi Baraq, menyampaikan bahwa belum terlihat kemajuan […]

  • Arnol Topo Sujadi

    Sekolah Nyaris Tersapu Banjir, Arnol Minta Pembangunan SMPN 6 Kalumpang Diprioritaskan

    • calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 24
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Anggota DPRD Kabupaten Mamuju dari Fraksi Partai Demokrat, Arnol Topo Sujadi, mendesak Pemerintah Kabupaten Mamuju segera mengambil langkah cepat terkait kondisi SMPN 6 Kalumpang di Desa Siraun, Kecamatan Kalumpang. Sekolah tersebut diketahui berada dalam kondisi memprihatinkan dan bahkan nyaris tersapu banjir beberapa waktu lalu. Selain masih berdinding papan, hanya satu bangunan baru […]

  • Pemkot dan DPRD Bontang Resmi Menandatngani Perubahan KUA-PPAS 2025

    Pemkot dan DPRD Bontang Resmi Menandatngani Perubahan KUA-PPAS 2025

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle zul
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Mekora.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang III yang digelar di Auditorium Tiga Dimensi, Kamis (8/8/2025) malam. Kegiatan ini menandai kesepahaman antara eksekutif dan […]

  • Agus Haris Cek Kehadiran Lurah dan Camat Sebelum Paripurna DPRD Bontang Dimulai

    Agus Haris Cek Kehadiran Lurah dan Camat Sebelum Paripurna DPRD Bontang Dimulai

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle zul
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Mekora.id – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memastikan hampir seluruh lurah dan camat hadir dalam rapat paripurna ke-15 masa sidang III DPRD Kota Bontang yang digelar Selasa (19/8/2025). Sebelum rapat dimulai, Agus Haris terlebih dahulu mengecek kehadiran jajaran lurah dan camat di ruang sidang untuk memastikan kesiapan mereka dalam mengikuti agenda penting tersebut. Paripurna […]

  • Pj Bupati Mamasa

    Tokoh Adat Mamasa Turun Tangan, Tolak Isu Pergantian Pj Bupati

    • calendar_month Sabtu, 16 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 27
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Seiring isue pergantian Penjabat (Pj) Bupati Mamasa, Yakub F Solon, sejumlah elemen masyarakat terus berbondong-bondong menunjukan dukungan untuk Asisten II Pemprov Sulbar itu. Dukungan itu juga ditunjukan oleh tokoh masyarakat Mamasa, yang menemui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris di Mamuju, Sabtu (9/12/2023). Ketua Lembaga Adat Kabupaten Mamasa, Benyamin Matasak mengatakan, […]

expand_less