Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Sulawesi Barat » Jelang Akhir Masa Jabatan, GMNI Mamuju Nilai Pj Gubernur Sulbar Lemah pada 3 Aspek

Jelang Akhir Masa Jabatan, GMNI Mamuju Nilai Pj Gubernur Sulbar Lemah pada 3 Aspek

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Senin, 15 Apr 2024
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, mekora.id – Diantara dua pendapat masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Zudan Arif Fakrulloh yang akan berakhir 12 Mei 2024 mendatang. Catatan kritis datang dari kalangan pemuda.

Catatan kritis itu datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju. Sekretaris GMNI Mamuju, Muh. Harfin mengatakan, Zudan dalam menjabat Pj Gubernur Sulbar dalam 11 bulan terakhir berhasil membenahi sejumlah sektor.

Termasuk, perampingan pelayanan publik melalui transpormasi digital, dan peningkatan kinerja sejumlah OPD. Termasuk berhasil menurunkan angka putus sekolah yang sempat menjadi polemik di Sulbar.

Tak terasa jabatan PJ Gubernur Sulawesi Barat dalam hal ini Profesor Zudan Arif Fachrullah sudah berada diakhir masa jabatannya dan belakang ini banyak nya desas-desus atau  polemik tentang perpanjangan masa jabatan PJ Gubernur Sulawesi Barat.

“Prof. Zudan berhasil menyelesaikan sejumlah masalah dasar di Sulbar,” kata Harfin, Minggu (14/04/2024) malam.

Namun begitu, kinerja cukup baik Zudan itu diberi catatan kritis oleh GMNI Mamuju. Terutama pada personalan konflik interes antar masyarakat dan perusahaan, masih kaku dengan kritik, hingga lemahnya pengawasan perizinan pertambangan.

Berikut catatan GMNI Mamuju untuk Pj Gubernur Sulbar :

1. Adanya Dugaan Pembiaran terhadap pembangunan Bunker RS REGIONAL yang didalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan tahapan administrasi hukum, sebagai pejabat gubernur seharusnya bukan hanya mementingkan pembangunan tetapi juga harus melihat apakah didalam pembangunan nya itu sudah sesuai dengan prosedur atau tidak karena yang harus dikedepankan adalah keselamatan dan kesehatan lingkungan dan masyarakat.

2. Pemprov dibawah kepemimpinan Pj Gubernur Prof Zudan lamban dalam menyelesaikan masalah jalan antara Perusahaan PT. BPC dan Masyarakat di Bonehau-Kalumpang, seharusnya ini dapat menjadi salah satu titik fokus dari stake holder terkait,mengingat sebahagian besar para pekerja di PT. BPC itu adalah masyarakat setempat, Jika terlambat dalam memediasi serta mengambil langkah prefentif yang menjadi kekhawatirannya ialah terjadi Konflik Horizontal yang berkepanjangan. Pecahnya keributan antara pekerja dan masyarakat yang notabene nya adalah masyarakat setempat

3. Pj Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fachrullah diduga sempat mempolisikan Mahasiswa ketika hendak memperjuangkan nasib rakyat. Disini kami menyampaikan secara tegas bahwa kami berjuang untuk kepentingan rakyat, kami bukan preman apalagi musuh bagi pemerintah. Kami anggap tindakan mempolisikan Mahasiwa adalah cara ala Diktator untuk membungkam gerakan kritis-revolusioner oleh kaum-kaum gerakan Aktivis maupun Mahasiswa!

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sejuta Tanaman Cabai di Sulbar

    Pemprov Sulbar Mulai Gerakan Sejuta Tanam Cabai

    • calendar_month Sabtu, 6 Jan 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 114
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui gerakan sejuta tanam cabai. Gerakan itu di launching di Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Sabtu (06/01/2024). Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, gerakan tanam sejuta cabai itu dilakukan untuk melakukan pengendalian inflasi. Hal tersebut dikarenakan cabai dan bawang merupakan penyumbang inflasi terbesar […]

  • Wali Kota Neni Tinjau Kelurahan Satimpo dalam Penilaian Lomba Epdeskel Regional 2025

    Wali Kota Neni Tinjau Kelurahan Satimpo dalam Penilaian Lomba Epdeskel Regional 2025

    • calendar_month Sabtu, 19 Jul 2025
    • account_circle zul
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Mekora.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, melakukan kunjungan ke Kelurahan Satimpo dalam rangka mengikuti Lomba Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) Tingkat Regional Wilayah III Tahun 2025, Sabtu (19/7/2025). Lomba yang digelar Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan mengevaluasi perkembangan serta inovasi di tingkat kelurahan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. “Lomba ini […]

  • Indonesia Sepakat Impor Beras dari AS

    RI Setujui Impor 1.000 Ton Beras Khusus dan 580.000 Ekor Ayam dari AS

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 439
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Pemerintah Indonesia menyetujui impor 1.000 ton beras khusus serta 580.000 ekor ayam dari Amerika Serikat (AS) dalam kerangka perjanjian dagang resiprokal kedua negara. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanesto, menjelaskan alokasi impor beras khusus tersebut tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dalam negeri. “Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras […]

  • Munandar Wijaya, Nilam di Mamuju

    Nilam dan Ancaman Lingkungan di Mamuju, Sulawesi Barat

    • calendar_month Selasa, 28 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 334
    • 0Komentar

    Oleh Munandar Wijaya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tanaman nilam (Pogostemon cablin) adalah salah satu komoditas unggulan dalam industri minyak atsiri. Minyak nilam memiliki nilai ekonomi tinggi karena digunakan dalam industri parfum, kosmetik, dan obat-obatan. Mamuju, Sulawesi Barat, memiliki potensi besar dalam pengembangan tanaman nilam karena kondisi iklim dan tanahnya yang mendukung. Ramai masyarakat […]

  • Rapat NPHD DPRD Sulbar

    DPRD Sulbar Bahas NPHD Persiapan Pilkada, Berikut Poinnya

    • calendar_month Selasa, 11 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 71
    • 2Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Rapat Koordinasi DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) terkait persiapan dan konsolidasi pelaksanaan Pilkada serentak 2024, digelar di ruang paripurna, yang dipimpin oleh Wakil Ketua III, Abdul Rahim, Selasam (11/6/2024). Menurut Abdul Rahim, rapat itu akan membahas poin utama yakni NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) kepada penyelenggara Pilkada. Hal itu dikarenakan tahapan Pilkada saat […]

  • Panja DPRD Sulbar

    Panja DPRD Sulbar Bahas Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

    • calendar_month Jumat, 26 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 151
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Tim Panitia Kerja (Panja) DPRD Sulawesi Barat melangsungkan Rapat Kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rapat ini dihadiri oleh Ketua Panja Syahrir Hamdani didampingi Anggota Panja Ebsan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Sulawesi Barat. Jumat, (26/7/2024). Dalam rapat tersebut, Tim […]

expand_less