Truk TNI Tewaskan Ibu di Jakbar, Aktivis FPPI Mamuju Desak Pemeriksaan Terbuka
- account_circle mekora.id
- calendar_month 0 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Aktivis perempuan FPPI Mamuju, Nurul Azwanie Ahmad.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Aktivis perempuan FPPI Mamuju, Nurul Azwanie Ahmad, menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Ibu AM (51), korban kecelakaan maut yang melibatkan rombongan truk TNI di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (3/4/2026).
Peristiwa tersebut dinilai tidak dapat dipandang sebagai kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan menjadi peringatan serius terkait keamanan masyarakat sipil di ruang publik, khususnya bagi perempuan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban tengah mengendarai sepeda motor saat iring-iringan lima unit truk TNI melintas. Meski telah berupaya menepi, kendaraan korban tetap tersambar truk kedua hingga terpental dan kemudian terlindas.
Nurul Azwanie Ahmad menegaskan ruang publik seharusnya menjadi tempat yang aman bagi semua orang, terutama perempuan yang kerap memegang peran penting dalam keluarga.
“Kami tidak menerima dalih ‘murni kecelakaan’ tanpa adanya evaluasi sistemik. Prosedur iring-iringan kendaraan militer di wilayah padat penduduk harus ditinjau ulang demi menjamin rasa aman warga sipil,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses hukum. Menurutnya, pemeriksaan terhadap sopir truk oleh Polisi Militer harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
Diketahui, pihak TNI AD melalui Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat telah menyampaikan permohonan maaf serta memastikan proses pemeriksaan tengah berjalan.
Namun demikian, Nurul menilai langkah tersebut belum cukup jika tidak diikuti dengan evaluasi menyeluruh dan tindakan konkret.
Selain itu, ia juga meminta institusi TNI bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup keluarga korban, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga sosial dan ekonomi.
Tak hanya itu, pemerintah bersama instansi terkait didorong untuk mengevaluasi serta membatasi pergerakan konvoi kendaraan berat, khususnya kendaraan militer, pada jam-jam sibuk di kawasan permukiman dan jalan protokol.
”Selain itu, institusi TNI wajib bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan. Kehilangan seorang ibu bukan hanya duka emosional, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan,” ujar Aktivis perempuan FPPI Mamuju.
Langkah ini dinilai penting guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat sipil tetap menjadi prioritas utama.
“Kami juga mendorong pemerintah bersama instansi terkait untuk mengevaluasi dan membatasi pergerakan konvoi kendaraan berat, khususnya kendaraan militer, pada jam-jam sibuk di jalan protokol dan kawasan permukiman, guna mencegah kejadian serupa terulang,” tutupnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
Saat ini belum ada komentar