Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Diduga Kesal Tak Diberi Uang, Wartawan Bodrek Beri Amplop Berisi Rp5 Ribu ke Bupati Mamasa

Diduga Kesal Tak Diberi Uang, Wartawan Bodrek Beri Amplop Berisi Rp5 Ribu ke Bupati Mamasa

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMASA, Mekora.id – Sekelompok orang yang diduga mengaku-ngaku sebagai wartawan alias wartawan bodrek menjadi sorotan publik setelah menyerahkan sebuah amplop kepada Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, saat meninjau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Lapangan Kondosapata, Jumat (13/3/2026).

Amplop tersebut diketahui berisi uang pecahan Rp5 ribu. Aksi itu diduga dilakukan sebagai bentuk sindiran kepada Bupati Mamasa karena kelompok (wartawan bodrek) tersebut tidak menerima uang dalam kegiatan tersebut.

Peristiwa itu langsung memicu perbincangan di kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap profesional seorang wartawan.

Ketua Harian Sinergi Muda Mamasa, Ryan Mewa’, menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan profesi wartawan tersebut.

Menurutnya, jika benar dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai wartawan, tindakan tersebut sangat tidak terpuji karena dapat merusak citra profesi pers yang selama ini bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik.

“Perilaku seperti ini sangat disayangkan karena dapat mencederai marwah profesi pers. Wartawan sejati bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik, profesional, dan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya,” ujar Ryan dalam keterangannya.

Ia menilai tindakan yang menimbulkan kesan tidak etis tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap profesi wartawan yang selama ini bekerja secara profesional.

Karena itu, Sinergi Muda Mamasa meminta Dewan Pers untuk turun tangan menelusuri serta menindak oknum-oknum yang mengaku sebagai wartawan namun tidak menjalankan profesinya sesuai standar dan kode etik jurnalistik.

“Kami berharap Dewan Pers dapat mengambil langkah tegas untuk menertibkan oknum-oknum yang mengatasnamakan wartawan tetapi justru merusak citra pers. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap dunia jurnalistik tetap terjaga,” tegasnya.

Selain itu, Ryan juga mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk tetap mendukung kerja-kerja jurnalistik yang profesional. Ia meminta agar pihak yang menemukan praktik penyalahgunaan profesi wartawan tidak ragu untuk melaporkannya.

Sinergi Muda Mamasa menilai penertiban terhadap oknum yang mengatasnamakan profesi wartawan perlu dilakukan secara serius guna menjaga kehormatan serta kredibilitas dunia pers di Indonesia.

(Laporan : Jupran)

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pajak Kendaraan Sulbar

    Pemprov Sulbar Diskon 50 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan, Berlaku Hingga Akhir 2025

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 293
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kembali resmi meluncurkan Program Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2025. Program ini berlaku mulai 20 November hingga 31 Desember 2025, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak di enam kabupaten se-Sulawesi Barat. Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulbar memberikan […]

  • Ketua GMNI Mamuju

    GMNI Mamuju Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 268
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju mengecam keras tindakan penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Insiden tersebut diduga dilakukan oleh orang tidak dikenal dan dinilai sebagai bentuk teror terhadap gerakan masyarakat sipil. Ketua GMNI Cabang Mamuju, Dicky Wahyudi, menilai serangan […]

  • Dinas Pertanian Mamasa

    Petani Milenial Alternatif Ketersediaan Tenaga Kerja di Mamasa

    • calendar_month Selasa, 26 Sep 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 294
    • 1Komentar

    MAMASA, mekora,id – Salah satu cara efektif untuk mengatasi permasalahan ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian Kabupaten Mamasa yakni melalui pengembangan petani milenial dan peningkatan keterampilan mereka. Hal ini akan merangsang minat generasi milenial untuk terlibat aktif dalam dunia pertanian. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa Bernard mengatakan, ada banyak potensi yang seharusnya dimanfaatkan oleh petani […]

  • Rakor Pemberantasan Korupsi DPRD Sulbar

    Ketua DPRD Sulbar ke KPK, Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 134
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Dr. Hj. Amalia Fitri, SE., MM, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Barat Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (7/8/2025). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK RI ini bertujuan memperkuat […]

  • Polresta Mamuju Larang Petasan

    Polresta Mamuju Larang Penggunaan Petasan di Malam Tahun Baru 2024

    • calendar_month Sabtu, 30 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 247
    • 3Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Polresta Mamuju melarang penggunaan petasan untuk malam pergantian tahun di Mamuju. Hal itu disampaikan oleh Kasatgas Preemtif Operasi Lilin Marano 2023 Polresta Mamuju, Akp H. Muh. Arafah. Jumat (29/12/2023). Kata Muh. Arafah, penggunaan petasan atau mercon dapat mengakibatkan kebakaran dan ledakan pada tubuh penggunanya, serta mengganggu kenyamanan masyarakat menjalankan aktifitas. “Memiliki petasan […]

  • Didin Indra Jaya Eks Aktivis GMNI

    Wacana Revisi UU Pilkada Menguat, Eks Aktivis GMNI Ingatkan Demokrasi Jangan Mundur

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 246
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Wacana revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang kembali bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuai beragam respon dari kalangan akademisi dan aktivis demokrasi. Salah satunya datang dari Didin Indra Saputra, Demisioner Ketua DPP GMNI Bidang Kajian Perundang-undangan dan Kebijakan Publik, yang menegaskan bahwa demokrasi lokal tidak boleh mengalami kemunduran. […]

expand_less