Masih Kurang, Suhardi Duka Usulkan Kuota BBM Sulbar Ditambah
- account_circle mekora.id
- calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gubernur Sulbar Usulkan Kuota BBM Ditambah.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, meminta pemerintah pusat menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk wilayah Sulbar. Permintaan itu disampaikan usai mengikuti rapat high level meeting pengendalian inflasi di Mamuju, Selasa, 10 Maret 2026.
Menurut Suhardi Duka, jatah BBM yang diterima Sulbar saat ini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut, kata dia, turut berdampak pada mobilitas dan aktivitas ekonomi di daerah.
“Kita minta Sulawesi Barat ditambah kapasitas dan jumlah BBM-nya karena dari jatah yang diberikan masih belum cukup dengan pemakaian yang ada,” kata Suhardi Duka.
Selain soal BBM, Suhardi juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjaga laju inflasi tetap terkendali. Pemerintah daerah menargetkan inflasi daerah berada di bawah angka 2,5 persen.
Ia menjelaskan, secara bulanan inflasi Sulbar pada Februari 2026 tergolong baik karena berada di kategori terendah dibanding daerah lain. Namun secara tahunan, posisi inflasi Sulbar masih berada di tingkat menengah.
“Untuk bulan Februari kita masuk kategori terendah, itu bagus. Tapi kalau dari tahun ke tahun kita masih cukup tinggi, berada di posisi tengah,” ujarnya.
Dari laporan yang diterima pemerintah daerah, beberapa komoditas tercatat menjadi pemicu inflasi, di antaranya harga emas dan tarif listrik. Kedua faktor tersebut, menurut Suhardi, berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
“Emas dan tarif listrik itu bukan dalam kendali saya. Harga listrik ditentukan presiden, sementara harga emas mengikuti pasar global,” jelasnya.
Selain itu, komoditas perikanan seperti ikan cakalang dan ikan layang juga ikut menyumbang kenaikan harga di Sulbar. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Suhardi menginstruksikan lima pemerintah kabupaten di Sulbar agar menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan pada 2027 guna meningkatkan produksi ikan.
“Pemicu berikutnya adalah ikan cakalang dan layang. Saya instruksikan supaya masing-masing kabupaten menyiapkan pengadaan kapal tangkap nelayan tahun 2027 supaya pasokan bisa mencukupi,” katanya.
Sementara untuk komoditas bawang, Suhardi menyebutkan kondisi harga dan produksi relatif terkendali. Meski demikian, Pemprov Sulbar tetap memperketat pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok, terutama menjelang Idulfitri.
Ia menegaskan seluruh jalur distribusi harus dipantau secara intensif agar tidak terjadi gangguan pasokan di lapangan.
“Kita pastikan distribusi dipantau semua. Kalau ada distribusi yang putus, saya beri waktu enam jam untuk diselesaikan. Kalau lewat enam jam, TPP-nya saya potong,” tegasnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
Saat ini belum ada komentar