Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Pemprov Sulbar Percepat Alokasi BTT Untuk Korban Kebakaran Di Polman

Pemprov Sulbar Percepat Alokasi BTT Untuk Korban Kebakaran Di Polman

  • account_circle Beye
  • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

POLEWALI MANDAR, Mekora.id – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, mengikuti rapat terbatas yang digelar di Ruang Rapat Gubernur Sulawesi Barat, Senin (2/3/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. Turut hadir para Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pertemuan membahas percepatan pengalokasian Belanja Tidak Terduga (BTT) guna penanganan korban bencana kebakaran di Desa Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menekankan pentingnya respons cepat pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak segera terpenuhi. Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait bergerak cepat, tepat, dan tetap mengedepankan akuntabilitas dalam proses administrasi maupun penyaluran bantuan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Mohammad Ali Chandra menyampaikan kesiapan BPKAD dalam mengawal proses pengalokasian dan pencairan BTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Arahan Bapak Gubernur sangat jelas, bahwa penanganan korban kebakaran harus menjadi prioritas. Kami di BPKAD akan memastikan pengalokasian BTT dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tegas Ali Chandra.

Ia menambahkan, BTT merupakan instrumen fiskal yang disiapkan untuk kondisi darurat seperti bencana, sehingga penggunaannya harus responsif tanpa mengabaikan aspek regulasi.

“Kami akan berkoordinasi intensif dengan perangkat daerah teknis agar proses administrasi berjalan efektif, sehingga bantuan dapat segera dirasakan oleh masyarakat terdampak di Galung Tuluk,” tambahnya.

Rapat terbatas ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat yang tertimpa musibah, sekaligus menjaga tata kelola keuangan daerah tetap tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan langkah percepatan tersebut, diharapkan proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak kebakaran di Desa Galung Tuluk dapat segera terealisasi.

  • Penulis: Beye

Rekomendasi Untuk Anda

  • Keracunan di Pamboang

    Balita-Remaja Diduga Keracunan Bubur di Pamboang Jadi 42 Orang

    • calendar_month Selasa, 7 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 166
    • 0Komentar

    MAJENE, mekora.id – Sebanyak 42 balita hingga remaja di Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dilarikan ke Puskesmas setelah diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi bubur, pada Senin (6/5/2024) sore. Kepala Puskesmas Pamboang, Muhammad Taslim mengatakan, kasus pertama muncul sekitar Pukul 14.30 WITA, setelahnya puluhan anak hingga remaja terus berdatangan hingga mencapai 42 orang. “Mulai pada pukul […]

  • Pertemuan warga Tamalea dan BPC

    Pasca Nyaris Bentrok, Warga Tamalea dan PT BPC Bertemu dan Sepakati Sejumlah Poin

    • calendar_month Kamis, 25 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 262
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pasca kisruh dan nyaris bentrok warga dan karyawan perusahaan tambang batubara di Dusun Tamalea, Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, pada Senin 22 April 2024 lalu. Tokoh masyarakat, pemuda, hingga pemerintah setempat, bersama PT. Bonehau Prima Coal melakukan pertemuan untuk melakukan musyawarah. Pertemuan itu digelar di Rumah salah satu tokoh adat di […]

  • Suasana PSU di TPS 7 Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju

    PSU di Mamuju Lengang, Partisipasi Pemilih Merosot

    • calendar_month Kamis, 5 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 221
    • 1Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan KPU Kabupaten Mamuju di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, pada Kamis, (5/12/2024). Nampak lengang dan sunyi. Hal itu terlihat saat kelompok penyelenggara pemilihan suara (KPPS) mulai membuka TPS 7 Mamunyu sejak pukul 07.00 WITA. Hingga pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 WITA, […]

  • Polresta Mamuju Larang Petasan

    Polresta Mamuju Larang Penggunaan Petasan di Malam Tahun Baru 2024

    • calendar_month Sabtu, 30 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 226
    • 3Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Polresta Mamuju melarang penggunaan petasan untuk malam pergantian tahun di Mamuju. Hal itu disampaikan oleh Kasatgas Preemtif Operasi Lilin Marano 2023 Polresta Mamuju, Akp H. Muh. Arafah. Jumat (29/12/2023). Kata Muh. Arafah, penggunaan petasan atau mercon dapat mengakibatkan kebakaran dan ledakan pada tubuh penggunanya, serta mengganggu kenyamanan masyarakat menjalankan aktifitas. “Memiliki petasan […]

  • Bawaslu Sulbar

    Jelang Pencoblosan, Bawaslu Sulbar Ungkap 655 TPS Rawan Kecurangan

    • calendar_month Minggu, 11 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 140
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Badan Pengawas Bawaslu (Bawaslu) Sulawesi Barat (Sulbar) mengumumkan 655 Tempat Pemungutan Suara (TPS) kategori rawan mengalami kecurangan pada Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Pengawasan dan Humas Bawaslu Sulbar, Muh. Darwis, saat melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama sejumlah media massa di Mamuju, Minggu (11/02/2024). Jumlah tersebut tersebar pada seluruh kabupaten […]

  • Mahasiwas Hukum Unsulbar

    Meluas, Mahasiswa Hukum Unsulbar Deklarasi Tolak Tambang di Karossa dan Kalukku

    • calendar_month Minggu, 11 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 272
    • 0Komentar

    MAJENE, Mekora.id – Dukungan terhadap gerakan penolakan tambang pasir di Sulawesi Barat (Sulbar) terus meluas. Terbaru, Himpunan Mahasiswa Hukum (HMH) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) secara resmi menyatakan sikap menolak aktivitas pertambangan di wilayah Karossa dan Kalukku, melalui deklarasi yang dibacakan pada Minggu (11/5/2025). Ketua HMH Unsulbar, Yeremia, menegaskan Deklarasi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap seluruh […]

expand_less