Program Kapal Perempuan dan YKPM ini akan berlangsung lima tahun yang dilaksanakan di dua wilayah di Sulawesi yakni Kabupaten Pangkep dan Mamuju.
“Saat ini program kami baru tiga desa, tetapi khusus di Mamuju, kami telah mendapat sambutan hangat dari Bupati dan akan melakukan MoU tahun depan untuk menambah Ploting di Desa lain,” kata Syaiful Ahmad.
Berikut enam isu Inklusi prioritas YKPM dan Kapal Perempuan di Mamuju :
1. Identitas hukum
Memberikan layanan administrasi hukum berupa KTP, KK, Kartu Anak dan Buku Nikah untuk seluruh masyarakat di wilayah dampingan.
2. Perkawinan Anak
Perkawinan anak merupakan salah satu penyumbang stunting. Isu ini menjadi prioritas untuk mengurangi angka stunting di Sulawesi Barat.
3. Kekerasan Perempuan dan Anak
Melakukan pendampingan pada korban kekerasan seksual dan menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai UU TPKS.
4. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi
Fokusnya adalah kelompok perempuan di Desa melakukan pelatihan dan bantuan usaha untuk ibu-ibu desa.
5. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
Membentuk kelompok beranggota 30 orang perempuan dengan berbagai pendidikan tentang tata kelola pembangunan desa. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi peremuan untuk mengawasi proses pemerintahan di Desa. Didalamnya dibentuk pos pengaduan untuk perempuan yang belum dapat layanan.
6. Disabilitas
Layanan ini mencakup pendampingan untuk kaum disabilitas agar mendapatkan pelayanan dan hak yang sama dengan warga lainnya.
