Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Sulawesi Barat Darurat Konsesi, Diambang Ekspansi Perusak Lingkungan

Sulawesi Barat Darurat Konsesi, Diambang Ekspansi Perusak Lingkungan

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 23 Jul 2024
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Usulan lain juga kata Alfarat, ada di wilayah III Kabupaten Mamasa. Wilayah tersebut menjadi perkampungan dan lokus dari penganut kepercayaan Mappurondo. Akibat pengusulan itu tempat bermukim para suku dan penganut kepercayaan tersebut kata Alfarat terancam hilang.

“Usulan ini benar-benar gila dan sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi lokalitas masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Ini akan menjadi ruang perampasan secara masif yang di mulai oleh negara, padahal negara seharusnya hadir melindungi segenap bangsa,” ujar Alfarat.

Sementara di Kabupaten Polewali Mandar, Koalisi Masyarakat Sipil menyebut, setidaknya terdapat 3 IUP dengan luasan konsesi mencapai ribuan hektar. Konsesi-konsesi itu masing-masing mencakup, PT. Isco Iron (943 Hektar/ tambang biji besi), PT. Isco Polman Resources, (199 Hektar/Timbal),  PT .Inti Karya Polman (776 Hektar/tambang Galena), dan Blok Pasiang 1.867 Hektar.

“2 dari 3 perusahaan di atas akan mulai beroperasi 2024 ini. Fakta bahwa beberapa waktu terakhir Polewali Mandar seringkali di landa banjir dengan skala besar. Tentunya telah memberikan kerugian materi dan psikologis bagi masyarakatnya,” ungkap Alfarat.

Sulawesi Barat Tumbal Proyek IKN

Sulawesi Barat di tetapkan menjadi salah satu wilayah untuk menopang berdirinya Ibu Kota Nusantara (IKN). Demi memenuhi ambisi itu, ribuan ton material pasir dan batu gaja akan di suplai ke IKN. Pelabuhan-pelabuhan dengan kapal tongkang mulai berdiri untuk menyediakan material IKN. Material ini di ambil dari tambang-tambang di Kabupaten Mamuju dan Majene.

JATAM mengatakan, konsesi tambang batu gajah di Desa Lebani, Kabupaten Mamuju di bawah PT. ABL seluas 383 hektar dan Desa Labuan Rano oleh PT. TBA dengan luas konsesi 45,83 hektar, telah menimbulkan penolakan dan perlawanan dari warga sipil.

“Perlawanan yang serupa juga di lakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana, yang sampai saat ini berjuang untuk mempertahankan ruang hidupnya. Ada ancaman daya rusak pertambangan batu gajah PT Putra Bonde Mahatidana (PBM),” ungkap Alfarat.

Sedangkan di Kabupaten Pasangkayu, JATAM mengatakan terdapat tambang pasir laut yang di kelola oleh PT Kulaka Jaya Perkasa dengan luas 1000 Hektar, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lariang yang juga di kepung oleh konsesi pertambangan pasir dan batuan.

Sementara Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Budong-budong. Ini merupakan bendungan pertama di Sulawesi Barat. Letaknya di Desa Salulebo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Bendungan ini mulai di kerjakan Desember 2020, memiliki kapasitas tampung 65,18 juta m3. Proyek itu disebut pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi (DI) seluas 3.577 hektar. Bendungan yang di bangun senilai Rp 1,02 triliun ini juga memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik.

“Pembangunan bendungan ini telah menyingkirkan dan merampas lahan-lahan warga. Ini juga akan memicu bencana alam besar, mengingat di wilayah Sulawesi Barat terdapat sesar aktif. Sesar itu menyulut gempa bumi awal 2021 dan 100 korban jiwa, 7.800 rumah rusak dan 37.000 orang mengungsi,” ungkap Alfarat.

Melihat kondisi itu, koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Barat mengatak, wiayah mereka darurat konsesi. Hal itu di perparah oleh ancaman ekspansi industri ekstraktif yang di permudah oleh pemerintah.

“Kami menuntut, hentikan segala upaya perluasan perusakan ruang hidup warga di Sulawesi Barat. Kementerian ESDM segera mencabut seluruh izin tambang mineral batubara yang telah merusak ekosistem, mencemari lingkungan dan merampas lahan warga. Batalkan pengusulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Logam Tanah Jarang. Hentikan Operasi dan cabut izin PLTU Mamuju serta hentikan penambangan dan cabut izin tambang pasir batu untuk suplai IKN. Sulawesi Barat Bukan Tumbal IKN,” tutupnya

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Cabang GMNI Polewali Mandar

    GMNI Polman Dukung Upaya Kejari Usut Dugaan Korupsi di Sekretariat Daerah

    • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 84
    • 0Komentar

    “Ini menjadi angin segar bagi penegakan hukum di Polman. Kami berharap pemanggilan Plt Kabag Umum dapat mengungkap fakta yang beredar di publik. Namun, kami juga menegaskan agar Kejari tetap profesional, teliti, dan bertindak tegas jika ditemukan bukti pelanggaran,” tambahnya. Selain itu, GMNI Polman juga mendesak Kejari untuk segera memanggil sejumlah pejabat yang dinilai memiliki keterkaitan […]

  • Kepanikan bank mereda di Wall Street. Selanjutnya: Kepanikan Fed

    Kepanikan bank mereda di Wall Street. Selanjutnya: Kepanikan Fed

    • calendar_month Rabu, 15 Mar 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Tidak ada bank yang gagal pada hari Senin, meskipun ada kekhawatiran bahwa gejolak dari keruntuhan Silicon Valley Bank akan menyebar, menyebabkan bank-bank indigenous yang berada di posisi yang sama mengalami kerugian. Saham bank-bank itu, termasuk First Republic, telah bangkit kembali dengan tajam pada Selasa setelah aksi jual brutal pada Jumat dan Senin.

  • Diterkam buaya di Karossa

    Seorang Warga di Karosso Diterkam Buaya Saat Pasang Pukat di Sungai

    • calendar_month Rabu, 3 Jan 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 101
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Seorang pria bernama Jamaiang (45) dikabarkan diterkam buaya saat sedang memasang pukat (alat tangkap ikan) di Sungai Desa Kadaila, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Rabu (03/01/2024) pagi. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama rekannya sedang memasang perangkap ikan di Sungai sekitar pukul 08.00 WITA, namun naas bagi Jamaiang ia diterkam […]

  • Rapat pembahasan RTRW Sulbar

    Pembahasan Revisi RTRW di DPRD Sulbar Berlangsung Alot

    • calendar_month Rabu, 12 Jun 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 74
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), kembali menggelar rapat lanjutan terkait pembangunan beberapa Terminal khusus yang akan dibangun oleh PT. Tambang Batu Andesit. Selasa, (12/6/2024). Rapat ini cukup menguras energi para dewan dan peserta rapat, dikarenakan titik koordinat tersus di Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, […]

  • Kantor Perumda Majene

    Perkara Adu Jotos Pejabat Perumda Majene, Kini Naik ke Tahap Penyidikan

    • calendar_month Rabu, 11 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Menurut Budi, naiknya tahap penyidikan itu, dikarenakan bukti awal yang didapati dalam perkara adu jotos Pejabat Perumda Majene ini cukup untuk menduga adanya tindak pidana. Kedua belah pihak kini berstatus sebagai korban sekaligus tersangka. “Polres Majene menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara adil dan profesional. Proses hukum diharapkan dapat segera dilimpahkan ke Kejaksaan untuk […]

  • Adinda Putri Pawan

    Prestisius, Adinda Putri Pawan Jadi Wakil Pertama Sulbar Tembus 16 Besar Puteri Indonesia

    • calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 78
    • 5Komentar

    “Semoga kesuksesan Adinda menjadi inspirasi bagi generasi muda Sulawesi Barat. Terima kasih telah merepresentasikan daerah dengan sangat baik di kancah nasional. Kami bangga,” tutupnya. Ajang Puteri Indonesia 2025 diikuti oleh 45 finalis dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Keberhasilan Adinda Putri Pawan mencerminkan kualitas dan potensi generasi muda Sulbar dalam bersaing di tingkat nasional. Profil […]

expand_less