Penegakan Hukum Dinilai Lumpuh, GMNI Mamuju Tantang Kapolda Sulbar Buktikan Kinerja atau Mundur
- account_circle Beye
- calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Dicky Wahyudi Ketua GMNI Cabang Mamuju
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan selama lebih dari enam bulan menjabat.
Ketua DPC GMNI Mamuju, Dicky Wahyudi, menyebut sejak dikukuhkan pada 5 Agustus 2025, Kapolda Sulbar belum mampu menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan hukum yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat.
“Sudah lebih dari enam bulan menjabat, tetapi publik belum melihat langkah tegas dan terukur. Banyak persoalan yang seakan dibiarkan berlarut-larut,” tegas Dicky, Jumat (20/2/2026).
GMNI menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Mamuju yang disebut masih terus beroperasi. Aktivitas tersebut bahkan dikabarkan telah menelan korban, namun belum ada tindakan penertiban yang dianggap serius dan menyeluruh.
Tak hanya itu, dugaan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar menggunakan truk tangki juga menjadi sorotan. Menurut Dicky, praktik tersebut merugikan negara dan masyarakat, tetapi belum terlihat adanya penyelesaian yang jelas dari aparat penegak hukum.
Di Kabupaten Polewali Mandar, GMNI turut menyinggung kasus peredaran oli palsu. Meski pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, namun disebut masih bebas berkeliaran. Kondisi ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.
Persoalan lain yang dinilai meresahkan adalah maraknya geng motor di sejumlah wilayah di Sulbar. GMNI menilai belum ada upaya serius dan terstruktur dalam menekan aksi-aksi yang mengganggu ketertiban umum tersebut.
Selain itu, konflik sengketa lahan di wilayah Mamuju Tengah dan Pasangkayu juga disebut belum menemukan penyelesaian yang adil dan transparan.
“Atas dasar itu, kami menilai Kapolda Sulbar belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kami mendesak agar segera menunjukkan kinerja nyata dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Sulawesi Barat. Jika tidak mampu, lebih baik mundur dari jabatan,” ujar Dicky.
GMNI Mamuju menegaskan akan terus mengawal dan mengawasi kinerja Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Mereka juga memastikan tidak akan berhenti menyuarakan kritik sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
- Penulis: Beye
Saluran Whatsapp
Google News
