Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » OPINI » Nilam dan Ancaman Lingkungan di Mamuju, Sulawesi Barat

Nilam dan Ancaman Lingkungan di Mamuju, Sulawesi Barat

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Selasa, 28 Jan 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh Munandar Wijaya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Tanaman nilam (Pogostemon cablin) adalah salah satu komoditas unggulan dalam industri minyak atsiri. Minyak nilam memiliki nilai ekonomi tinggi karena digunakan dalam industri parfum, kosmetik, dan obat-obatan.

Mamuju, Sulawesi Barat, memiliki potensi besar dalam pengembangan tanaman nilam karena kondisi iklim dan tanahnya yang mendukung. Ramai masyarakat beralih jadi petani nilam. Bahkan ekspansi perkebunan nilam secara masif sudah sangat sulit dibendung.

Nilam menjadi alternatif sumber pendapatan bagi petani karena harga jual minyaknya yang relatif stabil dan menjanjikan di pasar internasional. Bahkan beberapa petani nilam dimamuju dijuluki sebagau petani bermobil.

Namun, pertumbuhan pesat perkebunan nilam ini tidak selalu berjalan tanpa konsekuensi. Beberapa petani mulai membuka lahan secara besar-besaran yang sering kali dilakukan dengan metode tebang-bakar atau penggundulan hutan yang suatu saat dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan keseimbangan ekosistem setempat.

Mayoritas petani dan pengrajin minyak nilam di Mamuju menggunakan sistem penyulingan tradisional bahan bakar kayu. Praktik ini sudah cukup lama berlangsung tanpa perhatian serius dari pemerintah setempat.

Kayu bakar dianggap lebih ekonomis dibandingkan bahan bakar alternatif seperti gas dan listrik. Tak jarang sepanjang jalan-jalan pedesaan petani nilam kita temui tersusun rapi kayu bakar untuk dijual ke penyulingan.

Entah, hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan terkait efek samping nilam, atau karena desakan kebutuhan. Petani seperti tak punya pilihan, disisi lain ingin menjaga lingkungan, tapi kebutuhan perut tampak tak bisa ditunda.

Selain intervensi dan keterlibatan dari pemerintah, diharapkan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk lebih bijak khususnya dalam bertani nilam, solusi jangka pendek yang dapat dilakukan diantaranya menggunakan bahan kayu kering tanpa merusak hutan, kemudian penanaman nilam di lokasi kebun tanah datar atau perbukitan yang jauh dari resiko longsor pemukiman.

Semoga segera ada solusi kongkret dan perhatian dari pihak terkait terutama Pemerintah Daerah guna menunjang aktivitas pertanian nilam masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup anak cucu kedepan.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekwan DPRD Sulbar

    Pasca Mutasi, Sekwan DPRD Sulbar Serah Terima Jabatan

    • calendar_month Kamis, 25 Jan 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 105
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pasca pergantian Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulbar, serah terima jabatan dari kedua pejabat utama di legislatif itu melakukan serah terima jabatan, Rabu (24/01/2024). Acara Serah Terima Jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) itu dilakukan dari pejabat lama Abdul Wahab ke pejabat baru Muhammad Hamzih di Rumah Aspirasi Kantor DPRD Sulbar, Rabu (24/1/2024). Kegiatan itu […]

  • BKK Kades Sulbar

    Gubernur Sulbar : Tambahan Penghasilan Kades Rp1 Juta, Sekdes-Kaur Rp500 Ribu per Bulan Segeera Ditunaikan

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 104
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, memastikan tambahan penghasilan bagi aparatur desa melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) akan dialokasikan penuh pada tahun 2026. Kebijakan tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para kepala desa dan perangkat desa di tengah keterbatasan fiskal daerah. Suhardi Duka menegaskan, program BKK tersebut merupakan komitmen yang pernah ia […]

  • Hasil PI Blok Sebuku Untuk Sulbar

    Terungkap Sulbar Telah Terima PI Rp 33 M Dari Blok Sebuku, DPRD Minta Dikelola Transparan

    • calendar_month Selasa, 14 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 431
    • 1Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Sulawesi Barat (Sulbar) ternyata telah menerima Participating Interest (PI) hasil pengelolaan Blok Migas Sebuku sebesar Rp 33 miliar. Hal itu terungkap dalam Rapar Komisi II di DPRD Sulbar, pada Selasa (14/1/2024). Dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pempprov Sulbar itu, Anggota Fraksi PDIP, Habsi Wahid, meminta pihak Biro Ekonomi dan […]

  • BKK Sulbar

    Gubernur Sulbar Bakal Salurkan BKK Tambahan Penghasilan Perangkat Desa Sebesar Rp3,3 Miliar Untuk di Polman

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 121
    • 0Komentar

    POLMAN, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menghadiri sosialisasi petunjuk teknis (juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tambahan penghasilan kepala desa, kepala urusan (KAUR), dan kepala seksi (Kasi) desa di Kantor Bupati Polewali Mandar, Jumat, (13/3/2026). Kegiatan tersebut diikuti perangkat desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Polewali Mandar. Program BKK ini memiliki total anggaran […]

  • Toilet Bersih Sulbar

    Toilet Bersih Jadi Fokus Pemprov Sulbar Untuk Layanan Kesehatan

    • calendar_month Rabu, 28 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 118
    • 2Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Gerakan Toilet Bersih yang dilaksanakan Pemprov Sulbar terus dioptimalkan khususnya di pusat layanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hingga kini tim satgas Tolsih bersama OPD Pemprov Sulbar terus memassifkan penyediaan toilet bersih di layanan publik utamanya pusat layanan kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi […]

  • tenaga kerja Sulbar

    Jumlah Kecelakaan Kerja di Sulbar Terendah Nasional Sepanjang 2023

    • calendar_month Minggu, 4 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 168
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Sulawesi Barat (Sulbar) jadi provinsi dengan angka kecelakaan kerja terkecil secara nasional. Angka tersebut sesuai dengan data Kemen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang didapatkan dari data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023. Kemenaker mencatat, sepanjang tahun 2023 total 347.855 kasus kecelakaan kerja dengan kategori pekerja Penerima Upah (PU). Sementara ada 19.921 kasus kecelakaan kerja yang […]

expand_less