Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Nasional » JATAM : Pencabutan Izin di Sumatera Tebang Pilih, Bukti Negara Lindungi Korporasi

JATAM : Pencabutan Izin di Sumatera Tebang Pilih, Bukti Negara Lindungi Korporasi

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JATAM menilai relasi ini menciptakan konflik kepentingan serius, karena pengurus negara berperan ganda sebagai regulator sekaligus pihak yang memiliki kedekatan dengan pelaku usaha.

Korporasi Besar dan Hulu DAS
Selain jejaring elite politik, JATAM juga menyoroti peran korporasi besar yang telah lama menguasai bentang alam Sumatera. Bakrie Group disebut mengendalikan konsesi pertambangan dan perkebunan di wilayah rawan gempa, longsor, dan banjir di Sumatera Utara dan Aceh.

Sinar Mas Group dan Musim Mas Group juga disebut memiliki keterhubungan operasional dan rantai pasok di wilayah yang berulang kali dikaitkan dengan deforestasi, banjir, dan krisis air, termasuk di sekitar Kawasan Ekosistem Leuser dan Rawa Singkil.

Menurut JATAM, tanpa pembongkaran jejaring kepentingan tersebut, penanganan bencana akan terus berulang pada pola yang sama.

Cabut Izin Tanpa Penjara
JATAM menilai pencabutan izin tanpa proses pidana dan gugatan perdata merupakan bentuk pengosongan makna penegakan hukum. Menurut organisasi ini, negara seolah bertindak tegas, namun pada saat yang sama melindungi korporasi dari tanggung jawab hukum.

“Tidak ada kewajiban pemulihan lingkungan, tidak ada perhitungan kerugian sosial-ekologis, dan tidak ada jaminan perusahaan tidak kembali beroperasi dengan nama baru,” kata Alfarhat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 21 Januari 2026, jumlah korban meninggal akibat rangkaian bencana di Sumatera mencapai 1.200 orang, 143 orang dinyatakan hilang, dan sekitar 113,9 ribu warga masih mengungsi.

Menurut JATAM, angka tersebut mencerminkan kegagalan negara melindungi warganya dari dampak kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkeadilan.

JATAM mendesak pemerintah membuka seluruh dokumen pencabutan izin, melakukan audit kerusakan lingkungan secara independen, mengusut relasi kuasa antara penguasa dan korporasi, serta memastikan pemulihan ekosistem dan perlindungan jangka panjang bagi warga di wilayah rawan bencana.

  • Penulis: mekora.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Calo Casis Polda Sulbar

    Jadi Calo Penerimaan Casis, Oknum Polisi di Sulbar Dipecat

    • calendar_month Sabtu, 18 Nov 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 44
    • 2Komentar

    Setelah PTDH itu, Kabid Propam Polda Sulbar, Kombes Budi Yudantara, mengingatkan jika penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya alias gratis. Untuk itu Kombes Budi meminta masyarakat tidak tertipu kepada Calo yang menjanjikan kelulusan apalagi dengan memberi imbalan uang. “Awas tipu muslihat calo dan percayalah saja pada kemampuan anak-anak kita, Insyaa Allah doa dan usaha tidak […]

  • Kepala Dinas Kesehatan Sulbar

    Mirip DBD dan Leptospirosis, Dinkes Sulbar Ingatkan Bahaya Virus Hanta

    • calendar_month Kamis, 3 Jul 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 28
    • 3Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Penyebaran virus Hanta di sejumlah wilayah Indonesia mulai menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Kesehatan RI mencatat setidaknya delapan kasus virus Hanta tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) telah ditemukan. Meski belum ditemukan kasus di Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Hal ini sejalan dengan instruksi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, […]

  • Kecelakaan di Pangasaan Mamuju

    Mobil Pick Up Terjun ke Jurang 30 Meter di Pangasaan Mamuju, 2 Penumpang Tewas di Tempat

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 39
    • 0Komentar

    “Mereka hendak cari ikan penja di Desa Lebani, tapi nahas, mobil justru tergelincir dan jatuh ke jurang,” lanjutnya. Evakuasi dan Penanganan Mengetahui kecelakaan itu, warga setempat dibantu aparat desa melakukan evakuasi. Sementara petugas medis dan kepolisian tiba beberapa saat kemudian untuk mengevakuasi korban dan mengamankan lokasi. Korban meninggal langsung dibawa ke rumah duka di Botteng, […]

  • KPPS Mamuju

    Buruan Daftar, KPU Mamuju Rekrut 5852 Anggota KPPS Untuk Pemilu 2024

    • calendar_month Senin, 11 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 28
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – KPU Mamuju mengumumkan perekrutan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk Pemilu 2024. KPU Mamuju akan merekrut 5852 anggota KPPS untuk 836 TPS, yang diumumkan melalui surat NOMOR : 717 /PP.04.1-PU/7602/2023, Pada Senin (11/12/2023). Bagi warga negara Indonesia yang minimal telah berumur 17 tahun, kamu bisa jadi bagian dari penyelenggara ditingkat TPS. […]

  • Ketua Percasi Sulbar

    Percasi Sulbar Bantah Isu Negatif soal Kejurnas Catur ke-50, Sebut Sukses dan Lancar

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Kejurnas Terkendala Dana Jayadi mengakui pelaksanaan Kejurnas sempat menghadapi kendala dari sisi pendanaan. Meski sudah mendapat hibah dari KONI Sulbar sebesar Rp500 juta dan dukungan PB Percasi Rp150 juta, dana tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal. “Proposal awal kami sebesar Rp2,7 miliar dengan perkiraan seribu peserta. Tapi yang hadir hanya sekitar 600 orang, dan itu […]

  • Pemkot Bontang dan OJK Gelar Sosialisasi SLIK, Perkuat Akses UMKM ke Pembiayaan

    Pemkot Bontang dan OJK Gelar Sosialisasi SLIK, Perkuat Akses UMKM ke Pembiayaan

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • account_circle zul
    • visibility 33
    • 0Komentar

    Mekora.id – Sekretariat Daerah Kota Bontang melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Bankaltimtara menggelar Sosialisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK bagi pelaku UMKM. Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (23/9/2025). Acara dibuka […]

expand_less