Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » HMI Kritik Tarif Parkir RSUD Mamuju : Bebani Pengunjung dan Tidak Masuk Akal  

HMI Kritik Tarif Parkir RSUD Mamuju : Bebani Pengunjung dan Tidak Masuk Akal  

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Kamis, 26 Des 2024
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Mahalnya tarif parkir itu, kata Arrazaq juga tidak di imbangi fasilitas di parkiran. Hal itu setelah ia mengaku kecewa dengan pemberitahuan di sejari kertas karcis yang bertuliskan ‘pengelola tidak bertanggung jawab atas barang hilang’.

Ia menuding pengelola parkiran di RSUD Mamuju lari dari tanggung jawab padahal telah memungut biaya.

“Berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata, pihak pengelola parkir RSUD mamuju mencoba melawan hukum karena upaya pengalihan tanggung jawabnya,” ujar  Arrazaq.

Menurutnya, setiap pengelola layanan publik yang memungut biaya pada masyarakat harus bertanggung penuh. Hal itu sesuai Undang-Undang perlindungan konsumen.

“Pencantuman tulisan seperti di atas pada karcis atau lokasi parkir yang berisi pernyataan bahwa tidak bertanggung jawab atas kehilangan dikenal dengan klausula baku. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha adalah dilarang,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari pihak terkait terkait pemberlakuan portal di RSUD Mamuju.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bimtek PPK KPU Mamuju

    KPU Mamuju Gelar Bimtek Pemungutan Suara dan Penggunaan Aplikasi Sirekap Untuk PPK dan PPS

    • calendar_month Selasa, 26 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 79
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju melaksanakan bimbingan teknis perhitungan, rekapitulasi dan penggunaan menggunakan aplikasi di Hotel Grand Mutiara, Mamuju, pada 18-19 Desember 2023. Dalam Bimtek itu, seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dihadirkan untuk menerima bimbingan simulasi pemungutan suara. Menurut Komisioner KPU Mamuju, Divisi Hukum dan Pengawasan, […]

  • Nelayan ke Polairud Sulbar

    Nelayan Datangi Ditpolairud Polda Sulbar, Protes Penyitaan Dokumen Kapal dan Minta Dugaan Pungli Diusut

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 255
    • 0Komentar

    Dirpolairud Janji Tindak Tegas Oknum Jika Terbukti Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Sulawesi Barat, Kombes Pol Muhammad Iqbal, membenarkan adanya laporan dugaan pungli yang disampaikan para nelayan. Ia menegaskan pihaknya akan melakukan pengecekan internal. “Nanti kita cek kebenarannya. Kalau memang terbukti, pasti akan ada tindakan. Ada mekanisme dan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran […]

  • Paripurna APBD 2026 Sulbar

    Fiskal Sulbar Tertekan, APBD 2026 Turun Lebih dari Rp300 Miliar Dipastikan Tanpa DAK

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 181
    • 0Komentar

    Meski demikian, Pemprov Sulbar memastikan tetap mengupayakan pengelolaan anggaran secara efektif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah bersama DPRD akan merumuskan prioritas baru agar program yang menyentuh langsung kepentingan publik tetap berjalan. Meski demikian, Pemprov Sulbar memastikan tetap mengupayakan pengelolaan anggaran secara efektif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah bersama DPRD […]

  • Ketua FPPI Mamuju, Muh. Irfan. (Dok. Istimewa)

    Rakyat Dituding Hambat Investasi di Sulbar, FPPI: Jangan Miskin Ide, Investasi Bukan Hanya Tambang

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 151
    • 3Komentar

    “Setidaknya Pemerintah memperhatikan beberapa hal dalam proses pembuatan rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan, apakah masyarakat terdampak telah dilibatkan dalam proses pembuatan rekomendasi izin WIUP, Kami rasa jika hal-hal mendasar seperti itu belum diselesaikan, jangan pernah berharap banyak tentang kesejahteraan yang kerap disebut-sebut bakal berdampak langsung kepada masyarakat lokal,” lanjut Irfan. Irfan menuding, pemerintah hanya asyik […]

  • Kunjungan Panjan Ranperda BMD DPRD Sulbar ke SMK Negeri 1 Polewali

    Panja DPRD Sulbar Bahas Ranperda Aset Pemprov Saat Tinjau SMK Negeri 1 Polewali

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 89
    • 0Komentar

    POLMAN, Mekora.id – Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2024, Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Polewali Mandar. Anggota DPRD Sulbar yang hadir dalam kunjungan Panja tersebut yakni H.Sudirman, Daniel Pundu, Bonggalangi, Yulianti, Darman Ardi, dan Ebsan. Minggu, (14/7/2024). Kunjungan ini […]

  • Bontang Dapat 10.553 Sambungan Rumah Jargas, Wali Kota Neni: Target City Gas Segera Terwujud

    Bontang Dapat 10.553 Sambungan Rumah Jargas, Wali Kota Neni: Target City Gas Segera Terwujud

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle zul
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Mekora.id – Senyum optimis terpancar dari wajah Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, saat menorehkan tanda tangan pada Nota Kesepahaman (MoU) bersama Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM. Bagi ribuan keluarga di Kota Taman, momen ini menandai babak baru hadirnya energi yang lebih efisien, murah, dan aman di rumah tangga mereka. Penandatanganan berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta, […]

expand_less