MAMUJU, Mekora.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar subsidi, di sejumlah wilayah Sulawesi Barat menjadi sorotan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju.
GMNI Mamuju mendesak Polda Sulawesi Barat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi aktif melakukan pengawasan terhadap distribusi solar subsidi di lapangan.
Ketua Bidang Politik dan Jaringan DPC GMNI Mamuju, Akwil, menilai kelangkaan solar subsidi tidak semestinya dianggap sebagai persoalan distribusi biasa. Kondisi tersebut telah menyulitkan masyarakat, termasuk nelayan tradisional dan pelaku angkutan umum yang bergantung pada ketersediaan solar.
“Pemerintah daerah dan Polda Sulbar harus hadir dan jangan tunggu rakyat sengsara. Pemerintah harus serius mengawasi distribusi, terutama di SPBU-SPBU yang rawan terjadi penyalahgunaan,” kata Akwil, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara langsung untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.
GMNI Mamuju juga meminta aparat menelusuri kemungkinan adanya praktik pelangsiran secara ilegal dan berulang yang dapat mengganggu pasokan solar bagi masyarakat yang berhak.
“Rakyat tidak boleh jadi korban dari penyalahgunaan BBM ini. Polda dan Pemprov Sulbar harus serius melihat ini,” tegasnya.
Akwil mengatakan, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan setelah muncul laporan atau keluhan masyarakat. Menurutnya, aparat dan instansi terkait perlu memetakan SPBU yang dianggap rawan serta memastikan mekanisme penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
BBM subsidi, kata dia, harus dipastikan benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran. Jangan sampai masyarakat harus mengantre dan kesulitan memperoleh solar, sementara BBM bersubsidi justru berpindah kepada pihak yang tidak berhak.
GMNI Mamuju juga menyoroti dugaan adanya oknum pelangsir yang memasok BBM untuk kegiatan usaha ilegal, termasuk aktivitas pertambangan yang tidak memiliki legalitas.
“Kalau benar ada BBM yang disalurkan secara ilegal kepada perusahaan atau aktivitas pertambangan ilegal, ini harus ditindak. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, sementara ada pihak tertentu yang justru dapat memperoleh BBM dalam jumlah besar untuk kepentingan bisnis ilegal,” ujarnya.
Karena itu, GMNI Mamuju mendorong Polda Sulbar, pemerintah daerah, Pertamina, serta instansi pengawas memperkuat pengawasan mulai dari proses penyaluran di SPBU hingga penggunaan BBM di lapangan.
Selain penindakan, GMNI juga meminta adanya evaluasi terhadap distribusi solar subsidi dan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab kelangkaan yang terjadi di sejumlah wilayah Sulbar.
“Pemerintah tidak cukup hanya memastikan BBM tersedia di atas kertas. Yang harus dipastikan adalah BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat. Jangan sampai masyarakat antre berjam-jam, sementara BBM justru mengalir kepada pihak-pihak yang tidak berhak,” tutup Akwil.
