MAMUJU, mekora.id – Alokasi BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk kabupaten di Sulbar tengah jadi sorotan Fraksi Demokrat di DPRD Sulbar.
Hal tersebut lantaran dalam rancangan APBD 2024 Sulbar, Kabupaten Mamuju satu-satunya kabupaten yang tidak menerima bantuan subsidi BPJS PBI.
Anggota DPRD Sulbar Fraksi Demokrat, Firman Argo Waskito, dalam pandangan umumnya menyebut Mamuju seperti dianak tirikan. Padahal kabupaten lain dapat suntikan Rp 13 Miliar.
Firman menilai, Kabupaten Mamuju seharusnya ikut mendapatkan bantuan BPJS PBI. Dimana sejak 2022, Mamuju telah menerapkan coverage layanan BPJS PBI kepada Hampir 100 Persen Penduduknya.
“Pertanyaannya sekarang kenapa tidak adil. Disinilah Pemprov harusnya turut memberikan reward. Padahal kita semua memahami bahwa mengcover layanan BPJS kepada masyarakatnya berarti mengorbankan alokasi anggaran di sektor lain seperti infrastruktur ke PU-an, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, UMKM dan lain sebagainya,” tegas Firman Argo.
