Pengadaan Dinkes Mamasa Disorot, Alkes Tak Cukup-Ambulans Pernah Sampai ke Puskesmas
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa di Bombong Lambe, Kec. Mamasa.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMASA, Mekora.id – Pengadaan mobil ambulans tahun anggaran 2025 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menuai sorotan. Program yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut dipertanyakan setelah ambulans yang diperuntukkan bagi Puskesmas Salutambun disebut belum terlihat di lokasi.
Dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinkes Mamasa tahun 2025, pengadaan satu unit ambulans dengan spesifikasi 4×4 tercatat dianggarkan sebesar Rp750 juta. Anggaran itu merupakan bagian dari pagu DAK sektor kesehatan sebesar Rp18,7 miliar, yang juga mencakup penguatan bangunan Puskesmas Salutambun senilai Rp475 juta.
Namun hingga kini, ambulans tersebut disebut belum sampai di puskesmas yang menjadi tujuan pengadaan. Kondisi itu memicu pertanyaan dari sejumlah pihak, termasuk kalangan aktivis di Mamasa.
Salah seorang aktivis Mamasa, Irfan, mengatakan program pengadaan tersebut seharusnya menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan di daerah.
Ia menilai pengadaan mobil ambulans tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait kesesuaian spesifikasi barang dengan dokumen perencanaan.
“Dalam RAB tercatat mobil dengan spesifikasi 4×4, tetapi informasi yang kami dapatkan di lapangan kendaraan yang datang justru 4×2. Jika benar demikian, tentu perlu ada penjelasan dari pihak terkait,” kata Irfan, Jumat, 13 Maret 2026.
Selain pengadaan ambulans, Irfan juga menyoroti pengadaan alat kesehatan (alkes) yang dianggarkan sekitar Rp2,31 miliar. Ia mengaku menerima informasi bahwa sebagian barang yang tercantum dalam pengadaan tersebut belum terlihat keberadaannya.
“Pengadaan Alkes juga kami dapatkan informasi ada yang tidak cukup datang,” ujarnya.
Atas dasar itu, Irfan meminta aparat penegak hukum (APH) menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Kami meminta kepada APH agar memanggil dan memeriksa pihak Dinas Kesehatan Mamasa. Setelah Lebaran kami juga berencana melakukan aksi unjuk rasa,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa belum memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Mamasa, dr. Ratna, yang telah dikonfirmasi berulang kali belum memberikan tanggapan.
Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Mamasa, Yunus Ma’dika, saat dihubungi irit komentar. Ia hanya meminta awak media melakukan kepada kepada pejabat pembuat komitmen (PPK).
“Coba tanya sama Ibu Tresia selaku PPK-nya,” ujarnya singkat.
(Laporan : Jupran)
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
