DPRD Kabupaten Mamuju Laksanakan Inspeksi Lapangan Program MBG
- account_circle Beye
- calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menindaklanjuti rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur MBG di wilayah Kabupaten Mamuju.
Sidak tersebut dipimpin Ketua Komisi II Asdar dan Ketua Komisi III Yuslifar bersama anggota gabungan komisi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut RDP bersama koordinator wilayah SPPG, para kepala SPPG se-Kabupaten Mamuju, serta sejumlah dinas terkait yang digelar di Kantor DPRD Mamuju pada Rabu, (25/02/2026).
Langkah pengawasan ini dilakukan menyusul polemik menu kering selama bulan puasa yang beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi perhatian publik. DPRD Mamuju menilai isu tersebut perlu disikapi dengan verifikasi langsung di lapangan.
Dari hasil pemantauan di sejumlah dapur, DPRD menemukan beberapa persoalan, di antaranya dugaan ketidaksiapan infrastruktur dapur, belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan sertifikat Izin Kesehatan Lingkungan (IKL), serta belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Salah satu dapur MBG di Desa Kabuloang yang berada di bawah naungan Yayasan Insan Sehat Lestari dinilai belum memenuhi standar kelayakan infrastruktur dan operasional. DPRD mencatat belum adanya IPAL serta fasilitas dapur yang belum sesuai standar pelayanan operasional.
Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Asdar, menyatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap dapur-dapur MBG di daerah tersebut. Berdasarkan hasil rapat sebelumnya, dari 28 dapur yang beroperasi, sebanyak 20 dapur disebut belum memiliki SLHS dan izin IKL.
“Kami turun langsung untuk memastikan program Bapak Presiden benar-benar berjalan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh anak-anak sekolah,” ujar Asdar.
Ia menegaskan, DPRD juga ingin memastikan keseimbangan antara kandungan gizi dan nilai bahan baku yang disalurkan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Pada hari pertama sidak, DPRD telah mengunjungi tiga dapur di wilayah Kecamatan Kalukku. Kegiatan serupa dijadwalkan berlanjut ke kecamatan lain di Kabupaten Mamuju.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Andi Abd Malik, dalam kunjungannya ke dapur MBG turut menekankan pentingnya menjaga kualitas bahan baku. Ia mengingatkan kepala SPPG agar memperhatikan standar kandungan gizi sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ada ketetapan nilai yang telah ditentukan. Jangan sampai bermain-main dengan nilai tersebut karena dapat mempengaruhi kandungan gizi yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah,” tegasnya.
DPRD Mamuju memastikan pengawasan akan terus dilakukan guna menjamin pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik di Kabupaten Mamuju.
- Penulis: Beye
Saluran Whatsapp
Google News
