Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Tambang Ilegal di Kalumpang Jadi Sorotan PKR, Diduga Libatkan Oknum APH

Tambang Ilegal di Kalumpang Jadi Sorotan PKR, Diduga Libatkan Oknum APH

  • account_circle Beye
  • calendar_month Sabtu, 4 Okt 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Aktivitas tambang emas ilegal di Desa Makkaliki dan Desa Batuisi, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, kian menuai sorotan. Pasalnya, penambangan yang menggunakan alat berat ini dikhawatirkan merusak lingkungan dan merugikan warga lokal.

Sejumlah warga mengaku keberatan dengan aktivitas tambang liar tersebut. Mereka menilai para penambang yang menggunakan alat berat lebih diuntungkan, sementara warga hanya mampu menambang dengan peralatan seadanya.

“Ini orang berlaga datang di kampung menambang dengan excavator seenaknya, kami sangat dirugikan,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya, Sabtu (4/10/2025).

Selain meresahkan, warga juga menduga para penambang ilegal mendapat perlindungan dari oknum Aparat Penegak Hukum (APH) sehingga bisa beroperasi dengan leluasa.

Sorotan Pemuda Kalumpang Raya
Dugaan keterlibatan oknum aparat ini mendapat perhatian serius dari kelompok Pemuda Kalumpang Raya (PKR). Divisi Advokasi Lingkungan dan HAM PKR, Jack Paridi, menilai aparat dan pemerintah daerah gagal menegakkan aturan, bahkan terkesan membiarkan aktivitas ilegal tersebut.

“Kami minta Polda Sulbar segera menindak oknum APH yang ikut melindungi praktik ilegal ini. Jika dibiarkan, ini jelas merusak lingkungan dan merugikan masyarakat setempat,” tegas Jack.

Jack juga menekankan bahwa aktivitas tersebut tidak bisa disebut sebagai tambang rakyat. Pasalnya, penggunaan alat berat seperti excavator menunjukkan skala operasi yang besar dan dilakukan secara “bar-bar.”

“Dari beberapa dokumentasi di lapangan, jelas terlihat penggunaan alat berat. Ini bukan tambang rakyat, tapi operasi ilegal yang merusak,” tambahnya.

  • Penulis: Beye

Rekomendasi Untuk Anda

  • 4 Paslon di Pilkada Sulbar

    Pilkada Sulbar 2024 Diikuti 4 Paslon : 1 Mantan Gubernur, 2 Mantan Bupati, 1 Eks Rektor

    • calendar_month Jumat, 30 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 158
    • 1Komentar

    Mamuju, Mekora.id – Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub Cawagub) di Pilkada Sulawesi Barat (Sulbar), resmi ditutup oleh KPU, pukul 00.00 WITA, Jumat, (30/8/2024) dini hari. Selama dibuka sejak 27 hingga 29 Agustus 2024, sebanyak empat pasangan calon mendaftar untuk maju di Pilkada Sulawesi Barat. Pasangan Suhardi Duka (SDK) dan Salim S Mengga (JSM) […]

  • Rapat Komisi III DPRD Sulbar

    Komisi III DPRD Sulbar dan OPD Bahas Evaluasi APBD 2024 serta Rencana Kerja 2025

    • calendar_month Sabtu, 18 Jan 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 65
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 serta rencana kerja tahun anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang Komisi III DPRD pada 13–15 Januari 2025. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Fredy Boy, […]

  • Dampak Bencana Banjir Sumatera

    JATAM : Pencabutan Izin di Sumatera Tebang Pilih, Bukti Negara Lindungi Korporasi

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 351
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengkritik langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mencabut izin 28 perusahaan di Sumatera. JATAM menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan kerusakan lingkungan dan bencana ekologis yang menelan ribuan korban jiwa. Pada 20 Januari 2025, Satgas PKH mengumumkan pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) […]

  • Ketua DPRD Sulbar Hadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan Pemprov dan BPJS Kesehatan

    Ketua DPRD Sulbar Hadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan Pemprov dan BPJS Kesehatan

    • calendar_month Senin, 24 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 63
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Amalia Fitri Aras, menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BPJS Kesehatan Wilayah Sulbar, yang digelar di ruang oval, lantai tiga Kantor Gubernur Sulbar, Senin (24/3/2025). Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan […]

  • Demo HUT Sulbar

    Demo HUT Sulbar Berujung Ricuh, Mahasiswa dan Petugas Kejar-Kejaran di Kantor Gubernur

    • calendar_month Minggu, 22 Sep 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 105
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Sejumlah aliansi mahasiswa di Mamuju, menggelar unjuk rasa untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang ke-20 tahun. Mereka berkumpul dan melakukan orasi di depan Kantor Gubernur Sulbar, Minggu, (22/9/2024). Unjuk rasa mahasiswa dari berbagai organisasi itu berlangsung ricuh, sejumlah massa aksi terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian dan […]

  • Lampiran keterangan Muh. Syarif Muhayyang

    Beri Klarifikasi, Syarif  Bawaslu Mateng Bantah Tudingan Terlibat Dalam Kasus Ijazah Haris

    • calendar_month Jumat, 20 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 105
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju (Mateng), M. Syarif Muhayyang menuangkan hak jawab dan berita klarifikasi terhadap pemberitaan di laman ini, yang berjudul “Saksi Bongkar Peran Syarif Bawaslu Mateng dalam Legalisasi Ijazah Haris” yang terbit pada Kamis, 19/12/2024 kemarin. Berita itu memuat kesaksian dua orang saksi dari SMK Negeri 3 Makassar yang dihadirkan oleh […]

expand_less