Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » 8 Bulan Gaji dan BPJS Tak Dibayarkan, Ratusan Kades Geruduk Kantor Bupati Mamasa

8 Bulan Gaji dan BPJS Tak Dibayarkan, Ratusan Kades Geruduk Kantor Bupati Mamasa

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Jumat, 27 Sep 2024
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMASA, Mekora.id – Ratusan Kepala Desa serta Aparat Desa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, kembali melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut gaji dan klaim BPJS segera dibayar Pemda, yang mandek sejak beberapa bulan lalu. Aksi itu dilakukan di depan Kantor Bupati Mamasa, Jumat (26/9/2024).

Massa secara bergantian melakukan orasi, menuntut Penjabat (Pj) Bupati Mamasa, Muhammad Zain, segera merespon persoalan Penghasilan Tetap (SILTAP) yang tak kunjung dibayarkan. Unjuk rasa itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

“Yang kami suarakan hari ini adalah persoalan SILTAP Kepala Desa, Aparat Desa, BPD serta dana klaim BPJS yang sudah berbulan-bulan tidak dibayarkan pemerintah daerah,” ungkap salah satu massa aksi, Warman Wirawan.

Kata Warman, SILTAP yang belum dibayarkan bahkan menyisakan 2 bulan sejak 2023 tahun lalu. Sejumlah Desa pun disebut belum menerima penghasilan tetap itu.

Sementara untuk tahun 2024, massa mengaku SILTAP dan klaim BPJS sudah delapan bulan menunggak dan tidak dibayarkan pemerintah daerah.

“Kami berharap tuntutan ini segera direspon Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa bukan hanya janji,” lanjutnya

Sementara Pj Bupati Mamasa, Muh. Zain, kepada massa pengunjuk rasa mengatakan SILTAP para Kepala Desa dan Aparat Desa akan segera dibayarkan.

Dalam keterangannya, Pj Bupati Mamasa menyebut kendala pembayaran SILTAP dan klaim BPJS itu lambat dikarenakan kondisi keuangan daerah yang masih terbelit defisit.

“Pembayaran Siltap kepala desa akan segera diproses,” singkat Zain.

Setelah berdialog, ratusan pengunjuk rasa dari Kepala Desa dan Aparat Desa ini bubar dengan tertib, meski demikian mereka mengancam akan kembali melakukan aksi yang sama jika  tuntutan mereka tak dipenuhi Pemda Mamasa.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahasiswa Sulbar Bergerak Bulat Tolak UU TNI Baru

    Mahasiswa Sulbar Bergerak Bulat Tolak UU TNI Baru

    • calendar_month Selasa, 25 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 184
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Sulbar Bergerak, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Jalan Abd. Malik Pattana Endeng No. 02, Rangas Mamuju, Senin (24/3/2025) Siang. Mereka menyoroti pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah memicu perdebatan luas di berbagai kalangan dan berpotensi mengancam demokrasi […]

  • BPJS Kesehatan

    BPJS Kesehatan Bentuk Badan Anti Kecurangan Untuk Awasi JKN

    • calendar_month Kamis, 7 Des 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 136
    • 0Komentar

    JAKARTA, mekora.id – Pelaksanaan jamininan kesehatan nasional (JKN) nampaknya jadi perhatian serius BPJS Kesehatan, hal tersebut setelah badan pelaksana kesehatan ini membentuk tim untuk mencegah kecurangan dalam program kesehatan nasional tersebut. Menurut Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno, pihaknya telah membentuk struktur dalam BPJS Kesehatan yang berjumlah  1.947 orang di seluruh Indonesia. […]

  • RPJPD Sulbar 2025-2045

    Panja DPRD Sulbar Rapat Bersama Kemendagri Bahas Evaluasi RPJPD 2025-2045

    • calendar_month Senin, 29 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 107
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Panitia Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang dilaksanakan via zoom oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, Senin, (29/7/2024). Wakil Ketua II Abdul Halim dan Wakil Ketua II, Abdul Rahim, bersama sejumlah Anggota DPRD Sulbar hadir langsung dalam kegiatan yang Analis […]

  • Direktur Logos Politika, Maenunis.

    Menakar Jadwal Pilkada 2024, Jika Dimajukan Kursi Dukungan Gunakan Hasil Pileg 2019

    • calendar_month Senin, 13 Nov 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 115
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pengamat politik dari Logos Politika, Maenunis, mengatakan wacana perubahan jadwal Pilkada dari November 2024 menjadi September 2024 semakin menguat. Hal tersebut setelah rapat bersama antara Komisi II DPR RI, Mendagri dan KPU RI membahas jadwal untuk memajukan pemungutan suara Pilkada, pada 20 September 2023 lalu. “Kalau dilihat berbagai komentar dari Mendagri, KPU […]

  • Wawali Agus Haris Buka Turnamen Voli Putri Antar Kelurahan se-Bontang

    Wawali Agus Haris Buka Turnamen Voli Putri Antar Kelurahan se-Bontang

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle zul
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Mekora.id – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, secara resmi membuka Turnamen Bola Voli Putri Antar Kelurahan se-Kota Bontang di halaman Kantor Kelurahan Loktuan, Sabtu sore (26/7/2025). Ajang olahraga ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, yang digagas Karang Taruna Bina Mandiri Loktuan dengan dukungan penuh PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sebagai […]

  • APBD 2024 Sulbar

    Gubernur Sulbar Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 ke DPRD, Realisasi Capai 99,81 Persen

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 91
    • 2Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 kepada DPRD Sulbar, Selasa (24/6/2025). Penyerahan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam pidatonya, Suhardi Duka menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda tersebut merujuk pada hasil audit Badan […]

expand_less