Tambang Emas Ilegal di Kalumpang Kian Masif, Diduga Dapat Bekingan Oknum APH dan Kades
- account_circle mekora.id
- calendar_month Senin, 13 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Aktivitas tambang emas di Kalumpang gunakan alat berat excavator.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kian mengkhawatirkan. Kegiatan penambangan dengan alat berat dilaporkan terus berlangsung di wilayah Desa Karataun dan Desa Makkaliki, meski belum mengantongi izin resmi.
Hasil penelusuran Mekora.id menunjukkan, di dua desa itu sedikitnya ada sebelas unit alat berat jenis excavator yang beroperasi. Di Makkaliki, pengerukan dilakukan di area perbukitan, sementara di Karataun alat berat menggali sepanjang aliran sungai. Akibatnya, bentang alam di sekitar lokasi tambang tampak rusak parah.
Sejumlah warga menyebut aktivitas tersebut sudah berjalan cukup lama dan terkesan dibiarkan. Mereka menduga ada pihak-pihak tertentu yang ikut melindungi kegiatan tambang tanpa izin itu.
“Kalau tidak ada yang melindungi, mana mungkin tambang sebesar itu bisa jalan. Excavator masuk, semua orang tahu, tapi tak pernah ada yang ditindak,” kata salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Senin (13/10/2025).
Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) serta kepala desa setempat dalam melindungi aktivitas tambang. Beberapa sumber bahkan menyebut oknum aparat dan perangkat desa diduga menerima keuntungan dari hasil tambang.
Dugaan ini diperkuat dengan adanya temuan di lapangan yang menunjukkan pemerintah desa diduga memfasilitasi masuknya alat berat dan bahan bakar untuk kebutuhan tambang tersebut.
-
- Aktivitas tambang emas ilegal di Desa Karataun, Kalumpang.
Devisi Pengembangan Desa dan Humas Pemuda Kalumpang Raya (PKR), Akwil, menilai kasus ini menjadi bukti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal di daerah. Menurutnya, praktik semacam ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mencoreng wibawa pemerintah dan aparat hukum.
“Kalau keterlibatan oknum pejabat desa dan aparat benar ada, ini sangat berbahaya. Bukan cuma hutan yang rusak, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisa hilang,” ujarnya.
Akwil menegaskan, jika dalam waktu dekat tak ada langkah tegas dari Polda Sulawesi Barat, pihaknya bersama masyarakat Kalumpang berencana menggelar aksi sebagai bentuk protes atas pembiaran tambang ilegal tersebut.
Warga dan aktivis berharap pemerintah daerah serta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menghentikan operasi tambang ilegal di Kalumpang. Mereka juga mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk jika ada oknum aparat atau pejabat desa, segera diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Harus ada langkah nyata. Jangan sampai masyarakat kecil yang menambang manual justru ditindak, sementara yang pakai alat berat dibiarkan,” tegas Akwil.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
