RAPBN 2026 Dinilai Perlebar Ketimpangan Fiskal Pusat dan Daerah
- account_circle mekora.id
- calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
RAPBN 2026
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, Mekora.id – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang diawali dengan penyampaian Nota Keuangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto menuai sorotan. Direktur Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU), Aco Hatta Kainang, menilai postur RAPBN 2026 berpotensi menimbulkan ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah.
Menurut Hatta Kainang, alokasi belanja pemerintah pusat direncanakan mencapai Rp2.663,4 triliun, sementara belanja daerah hanya Rp650 triliun. Padahal, dalam lima tahun terakhir, anggaran belanja daerah tercatat turun sekitar 29 persen.
“Ini bertolak belakang dengan semangat Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan TAP MPR Nomor XV/MPR/1998, yang memberikan kewenangan luas dan adil dalam pembagian sumber daya antara pusat dan daerah. Postur RAPBN 2026 justru memperlihatkan porsi belanja pusat 84,9 persen dan daerah hanya 15,1 persen. Ketimpangan ini jelas menghambat percepatan pembangunan dan kesejahteraan di daerah,” kata Hatta dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).
Ia menilai kondisi tersebut akan mendorong pemerintah daerah mencari tambahan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk dari sektor pajak dan retribusi. Hal ini, kata dia, berisiko menimbulkan kasus serupa dengan yang terjadi di Kabupaten Pati, di mana kebijakan pajak daerah menimbulkan polemik di masyarakat.
“Ini menunjukkan bahwa ketimpangan fiskal ini menganggu semangat Otonomi daerah sehingga cita-cita mengerakkan pembangunan ,kesejahteraan di daerah menjadi lambat dan sulit sehingga Daerah akan berpikir keras dalam mencari pendapatan
-
- Aco Hatta Kainang.
LOHPU kemudian menyampaikan tiga sorotan utama terkait RAPBN 2026:
- Pemerintah dan DPR RI diminta merevisi postur anggaran pusat dan daerah dengan prinsip keadilan berbasis potensi sumber daya, agar daerah lebih leluasa menuju kemandirian fiskal.
- Revisi UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diperlukan, khususnya terkait porsi daerah atas penerimaan PPN, PBB, PPh Badan, PNBP, serta pemberian saham bagi daerah pengelola sumber daya alam. Daerah minim SDA perlu mendapat subsidi dari daerah kaya SDA.
- DPD RI didorong mengeluarkan rekomendasi untuk memastikan kepentingan daerah terakomodasi secara adil sesuai amanat reformasi dan TAP MPR Nomor XV/MPR/1998.
“Masih ada ruang pembahasan sebelum RAPBN 2026 disahkan menjadi undang-undang. Kami berharap pemerintah dan DPR mendengar aspirasi ini agar cita-cita otonomi daerah dapat terwujud sesuai amanat reformasi 1998,” pungkas Hatta.
Totoal Dana Transfer ke Daerah lima tahun terkahir :
- 2026 Rp 650 Triliun
- 2025 Rp 848,52 triliun
- 2024 RP 863,5 triliun
- 2023 Rp 814,72 triliun
- 2022 Rp 816,2 Triliun
(Sumber : JDIH Kemenkeua, Web Kemenkeu RI)
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
