Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » PMII Desak Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif di DPRD Mamuju Diusut

PMII Desak Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif di DPRD Mamuju Diusut

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Kamis, 7 Nov 2024
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMUJU, Mekora.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Mamuju, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Mamuju.

Tuntutan itu disampaikan PMII Mamuju melalui aksi unjuk rasa yang digelar, di depan Kantor Kejari Mamuju di Jl. KS Tubun, pada, Rabu, (6/11/2024) kemarin.

Dalam orasinya, Ketua Cabang PMII Mamuju, Refli Sakti Sanjaya, menyampaikan jika sampai saat ini penyidikan lanjutan dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Mamuju itu berjalan di tempat. Sehingga mereka mendesak Kejari Mamuju segera menuntaskan upaya hukum.

“Dugaan kasus korupsi ini menjadi wajah buruk Kabupaten Mamuju, terutama karena ini diduga melibatkan para Anggota DPRD Mamuju. Untuk itu kami mendesak Kejari Mamuju segera menyelesaikan kasus ini,” kata Sakti dalam orasinya.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Mamuju, Antonius, kepada Mekora.id mengatakan perkara dugaan kasus korupsi perjalanan dinas itu terus berlanjut. Namun saat ini, kata Antonius menyebut pihaknya masih menunggu perhitungan kerugian negara.

Antonius menjelaskan, saat ini pihak Kejari Mamuju telah menggandeng pihak/Instansi lain untuk mempercepat proses perhitungan kerugian negara yang dimaksud.

“Proses Penanganan Perkara tersebut masih berjalan dan karena untuk menghitung Kerugian Negara Kami menggandeng pihak/Instansi lain, maka kami masih menunggu hasil dari Penghitungan Kerugian Negara. Kami berharap adik-adik mahasiswa tetap mendukung dan mengawal Kami dalam Penanganan Perkara tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya, perkara dugaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif di DPRD Mamuju disidik Kejari yang diduga merugikan negara hingga Rp 5 miliar.

Penyidik Kejari Mamuju pun telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pimpinan dan anggota DPRD Mamuju. Selain itu manager salah satu hotel ternama juga ikut diperiksa sebagai saksi.

Berikut tuntutan PMII Mamuju :
1. Tuntaskan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Mamuju.
2. Tuntaskan semua penanganan kasus yang ada di KEJARI Mamuju.
3. Berantas Oknum Jaksa yang bermain proyek.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kabag keuangan DPRD Sulbar

    Kabag Umum dan Keuangan Sekrtariat DPRD Sulbar Bertemu PT. Brantas Abipraya Bahas Rekonstruksi Gedung DPRD

    • calendar_month Jumat, 19 Jul 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 138
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Kabag Umum dan Keuangan, Sekretariat DPRD Sulbar, Stephanus BM, bersama PT. Brantas Abipraya Mengadakan Rapat Koordinasi Terkait Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. pertemuan ini dilaksanakan di ruang rapat direksi. Kamis, (18/7/2024).   Rapat ini membahas berbagai aspek teknis dan administratif yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan proyek, termasuk […]

  • Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar

    DPRD Terpilih Maju Pilkada Wajib Mundur?, Ini Kata Ketua KPU Sulbar

    • calendar_month Jumat, 3 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 146
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Setelah tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mulai berjalan, sejumlah mekanisme masih menjadi pertanyaan publik. Salah satunya yakni, polemik terkait mundur tidaknya Anggota DPRD terpilih pada Pemilu 2024 saat mengajukan diri sebagai bakal kepala daerah dalam Pilkada 2024. Namun begitu, Ketua KPU Sulawesi Barat, Said Usman Umar menerangkan, Anggota DPRD yang […]

  • Aksi tolak tambang Sulbar

    Gagal Berdialog Dengan Gubernur Sulbar, Massa Aksi Tolak Tambang Kecewa dan Merasa Dikibuli

    • calendar_month Sabtu, 10 Mei 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 243
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Massa aksi tolak tambang Karossa dan Kalukku kecewa karena tidak sempat berdialog dengan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK). Pertemuan massa aksi dan SDK hanya berlangsung singkat di depan pagar pintu utama kantor Gubernur Sulbar tersebut. “Kami sudah penuhi undangan pertemuan. Tapi hasilnya mengecewakan, kami tidak diberi ruang (dialog) menyampaikan segala […]

  • Azwar Anshari Habsi

    Eks Ketua DPRD Mamuju Azwar Anshari Mangkir Dari Panggilan Jaksa, Terancam Dijemput Paksa

    • calendar_month Selasa, 3 Sep 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Mamuju, Mekora.id – Eks Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Azwar Anshari Habsi, mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Kasi Pidsus Kejari Mamuju, Arfandi, mengatakan Ketua DPRD Mamuju periode 2019-2023 itu dipanggil untuk melakukan klarifikasi dalam dugaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif 2021-2023 yang sedang disidik Oleh Kejaksaan. “Kami sudah panggil satu […]

  • Damkar Mamuju Cari HP

    HP Tercebur ke Laut, Pemuda di Mamuju Panggil Petugas Damkar

    • calendar_month Senin, 17 Feb 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 125
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Petugas pemadam kebakaran (Damkar) nampaknya kini sedang menjadi primadona masyarakat di Mamuju dalam setiap kendala yang dihadapi. Itu terlihat saat seorang pemuda di Mamuju, Sulawesi Barat, menghubungi personil Damkar ketika handphone miliknya terjatuh ke laut saat sedang bersantai di Pinggir Tanggul Jl. Arteri, Minggu, (16/2/2025) sore. “Iya kejadiannya tadi sore, saat kantor […]

  • Kepala Diskominfo Sulbar, Mustari Mula.

    Diskominfo Sulbar Akan Perkuat Monitoring TPS di Area Blank Spot

    • calendar_month Senin, 12 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 164
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Salah satu potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemilu 2024 adalah akses informasi dan pengiriman data dari TPS yang berada di wilayah blank spot. Data KPU tercatat 381 TPS yang tidak terakses jaringan internet. Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar menjelaskan, pentingnya jaringan Internet untuk mendorong proses perhitungan suara menggunakan Aplikasi Sirekap Untuk itu, […]

expand_less