Pernikahan Anak Jadi Penyumbang Utama Stunting di Sulawesi Barat
- account_circle mekora.id
- calendar_month Jumat, 1 Sep 2023
- comment 2 komentar
- print Cetak
Ketua Tim Pokja Elsimil Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Dudi Fahdiansyah, di Maleo saat jumpa wartawan, Jumat (01/09/2023).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, mekora.id– Stunting di Sulawesi Barat (Sulbar), jadi masalah klasik yang masih terus jadi sajian hangat data kesehatan gizi Provinsi Malaqbi ini. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Sulbar naik dari 33,8 persen (2021) menjadi 35.0 persen (2022).
Ketua Tim Pokja Elsimil Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Dudi Fahdiansyah, mengungkap angka perkawinan anak dibawah usia 18 tahun ada pada angka 4:1.
Dudi mengatakan, tingginya angka perkawinan anak ini jadi penyumbang utama stunting di Sulawesi Barat. Data BKKBN Sulawesi Barat mencatat, sebanyak 17,71 persen wanita menikah dibawah 18 tahun dan bercerai.
Angka tersebut didukung dengan tingginya sumbangsi dari sejumlah Kabupaten di Sulawesi Barat. Kabupaten Pasangkayu jadi penyumbang signifikan angka pernikahan anak dengan angka 27,41 persen, diikuti Mamuju 19,29 persen.
Mamuju Tengah 19,92 persen, Mamasa 19,79 persen, Polewali Mandar 17,42 persen, dan Majene 5,56 persen.
Kata Dudi, pernikahan anak akan berdampak buruk pada Pendidikan, terjerat dalam kemiskinan, mental yang tidak stabil, serta kesehatan pada ibu hamil.
“Anak yang menikah di usia matang dianggap aib, sehingga masyarakat banyak menikah di usia dini. Selain itu, dampak pada pendidikan adalah banyak anak putus sekolah dan menikah. Kemudian menikah dan tidak jadi ibu ideal, sehingga berdampak pada stunting,” kata Dudi, di Hotel Maleo Mamuju, Jumat (01/9/2023)
Dengan setumpuk permasalahan yang ditemui, Dudi mengatakan, Pemerintah Provinsi telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) 4+1 yang diisi Forkompinda Sulbar.
Nantinya Pokja 4+1 akan berfokus pada Penurunan Kemiskinan, Stunting, Anak tidak sekolah, dan pengendalian inflasi.
“Jadi Pokja ini dibentuk dari gabungan Forkopimda, untuk berfokus melakukan penurunan stunting. Harapan kita tahun 2024 stunting bisa ditekan di angka 8 Persen,” terang Dudi.
Nantinya, Pokja 4+1 akan bekerja hingga tingkat Desa/Kelurahan dengan dibentuk relawan penurunan stunting yang tersebar pada 6 Kabupaten Sulawesi Barat.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
