Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HOME » ADVERTORIAL » Pemkot Bontang Gelar Advokasi Program Makanan Bergizi Gratis Anak Sekolah

Pemkot Bontang Gelar Advokasi Program Makanan Bergizi Gratis Anak Sekolah

  • account_circle zul
  • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Mekora.id – Komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kembali dibuktikan melalui penyelenggaraan Advokasi Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis.

Kegiatan ini digelar pada Jumat (29/08/2025) di Auditorium 3D, dan menjadi salah satu upaya strategis Pemkot dalam memperkuat intervensi gizi anak usia sekolah.

Acara diikuti oleh perwakilan satuan pendidikan mulai dari jenjang TK/PAUD, SD, hingga SMP se-Kota Bontang, menandakan betapa pentingnya sinergi lintas jenjang pendidikan dalam mendukung keberhasilan program prioritas daerah ini.

Mewakili Wali Kota Bontang, Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan, Bahauddin, menegaskan bahwa program makanan bergizi gratis bukan hanya intervensi sesaat, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.

“Pemerintah tidak hanya ingin mencerdaskan anak-anak kita melalui pendidikan formal, tetapi juga memastikan mereka tumbuh sehat secara fisik dan mental. Makanan bergizi bukan sekadar asupan harian, tapi juga pondasi bagi prestasi belajar dan perkembangan anak secara optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahauddin menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan dukungan para stakeholder pendidikan di Bontang. Ia menekankan bahwa sekolah tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai pelaksana sekaligus pengawas jalannya program.

“Peran sekolah sangat penting, bukan hanya menerima manfaat, tapi juga menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat. Kita semua harus bergerak bersama memastikan program ini berjalan tepat sasaran,” tambahnya.

Acara advokasi ini turut menghadirkan Kepala Regional SPPG BGN Kota Bontang, Surya Dwi Saputra, yang memberikan pemaparan teknis terkait pelaksanaan program. Materi yang disampaikan meliputi mekanisme distribusi makanan, standar menu bergizi yang sesuai kebutuhan anak, hingga pemenuhan gizi harian yang mendukung tumbuh kembang optimal.

Dengan adanya advokasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengelolaan program secara profesional, transparan, dan berkesinambungan.

Program makanan bergizi gratis juga menjadi bukti nyata bahwa pembangunan manusia tidak bisa dijalankan oleh satu sektor saja. Kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial harus saling berkolaborasi untuk mewujudkan generasi unggul dan sehat.

Kegiatan ini pun menjadi langkah awal Pemkot Bontang dalam memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan hak yang sama atas pendidikan dan kesehatan.

“Melalui program ini, kita ingin memastikan tidak ada lagi anak di Bontang yang terkendala belajar karena masalah gizi. Kesehatan dan pendidikan harus berjalan seiring untuk melahirkan generasi masa depan yang tangguh,” pungkas Bahauddin.

  • Penulis: zul

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPP GMNI

    GMNI Kritik Ketergantungan Investasi Asing, Minta Hilirisasi Perkuat Industri Dalam Negeri

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 376
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai kebijakan hilirisasi industri yang dijalankan pemerintah sejak 2010 hingga kini belum mencerminkan arah industrialisasi nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penilaian tersebut disampaikan sebagai bagian dari evaluasi kritis GMNI terhadap arah pembangunan ekonomi nasional yang dinilai masih bertumpu pada logika investasi asing […]

  • Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP GMNI

    DPP GMNI Dukung Masyarakat Adat Tano Batak Usai PT Toba Pulp Lestari Ditutup

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle mekora.id
    • visibility 276
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan (DPP) Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyatakan dukungan kepada Masyarakat Adat Tano Batak atas keberhasilan mempertahankan kedaulatan adat sekaligus meraih kemenangan ekologis setelah puluhan tahun berjuang melawan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Kemenangan tersebut ditandai dengan pencabutan izin operasional PT Toba Pulp Lestari yang beroperasi di Kecamatan Parmaksian, Kabupaten […]

  • Longsor di Mamasa

    14 Titik Longsor di Mamasa, Jalur Trans Mamuju-Mamasa Tertutup Total

    • calendar_month Kamis, 23 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 103
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Jalan trans Mamuju-Mamasa dilaporkan masih dalam keadaan lumpuh setelah jalan di wilayah Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle dan Kecamatan Bambang dihantam longsor, sejak Selasa, 21 Mei 2024 malam. BPBD Mamasa melaporkan setidaknya ada 14 desa yang menjadi titik longsor pada tiga kecamatan, di wilayah III Kabupaten Mamasa itu. Namun Kepala BPBD Mamasa, Gusti […]

  • Pertemuan warga Tamalea dan BPC

    Pasca Nyaris Bentrok, Warga Tamalea dan PT BPC Bertemu dan Sepakati Sejumlah Poin

    • calendar_month Kamis, 25 Apr 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 134
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pasca kisruh dan nyaris bentrok warga dan karyawan perusahaan tambang batubara di Dusun Tamalea, Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, pada Senin 22 April 2024 lalu. Tokoh masyarakat, pemuda, hingga pemerintah setempat, bersama PT. Bonehau Prima Coal melakukan pertemuan untuk melakukan musyawarah. Pertemuan itu digelar di Rumah salah satu tokoh adat di […]

  • Bupati Mamuju

    Terkait Peralihan Jadi Kota Madya, Begini Kata Bupati Mamuju

    • calendar_month Sabtu, 11 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 210
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Sulawesi Barat menjadi satu dari lima provinsi yang belum memiliki kota, Namun demikian keempat Provinsi lainnya yakni, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, baru terbentuk pada 30 Juni 2022 lalu. Mengomentari hal itu, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi mengatakan, pengusulan perubahan status Mamuju jadi kota masih terbentur dengan moratorium. […]

  • Ketua HMI Badko Sulselbar

    HMI Badko Sulselbar Minta Tokoh-Tokoh Redam Gejolak Pergantian Pj Bupati Mamasa

    • calendar_month Minggu, 21 Jan 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 102
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Ketua HMI Badko Sulselbar, Muh. Ahyar, mengomentari persoalan pergantian Penjabat (Pj) Bupati Mamasa yang menimbulkan gelombang unjuk rasa beberapa pekan lalu. Menurut Ahyar, saat ini Pj hanyalah sebagai penyambung kepemimpinan. Untuk itu butuh butuh dukungan dari masyarakat, agar pelaksana kepemimpinan dapat berjalan baik serta keluar dari transisi hingga Pilkada nanti. “Tentu kita […]

expand_less