Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Pemkab Mamasa Didesak Tindaki SDN 007 Botteng, Guru Sering Absen Buat Belajar Mandek

Pemkab Mamasa Didesak Tindaki SDN 007 Botteng, Guru Sering Absen Buat Belajar Mandek

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MAMASA, Mekora.id – Aktivitas belajar mengajar di SDN 007 Botteng, Dusun Kata-Kata, Desa Botteng, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, kembali menjadi sorotan. Proses belajar siswa dilaporkan berulang kali mandek akibat tidak hadirnya guru di sekolah tersebut.

Sejumlah orang tua siswa menyebut praktik “libur” di luar kalender akademik bukan kejadian baru. Sekolah disebut kerap tidak beroperasi dengan alasan tenaga pengajar tidak berada di tempat.

“Sudah sering tidak ada guru. Anak-anak kami jalan kaki jauh, tapi sampai di sekolah kosong,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Bagi siswa di wilayah tersebut, bersekolah membutuhkan perjuangan fisik karena harus menempuh jarak cukup jauh dengan berjalan kaki. Kondisi sekolah yang kosong bukan hanya mengecewakan, tetapi juga berpotensi merusak motivasi belajar anak.

Potensi Pelanggaran Disiplin ASN
Ketidakhadiran guru secara berulang memunculkan pertanyaan serius soal disiplin aparatur sipil negara (ASN). Guru berstatus ASN terikat kewajiban jam kerja, kehadiran, serta tanggung jawab pelayanan publik di sektor pendidikan.

Apabila ketidakhadiran terjadi tanpa alasan yang sah, kondisi ini berpotensi masuk kategori pelanggaran disiplin ASN yang seharusnya ditindak melalui mekanisme pembinaan, evaluasi, hingga sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa terkait pemeriksaan absensi, evaluasi kinerja, maupun langkah pembinaan terhadap guru di SDN 007 Botteng.

Lemahnya Kontrol Birokrasi?
Pemerhati Pendidikan Kabupaten Mamasa, Stenly Gadion Buntukareang, menilai persoalan tersebut mencerminkan lemahnya kontrol birokrasi dalam pengawasan tenaga pendidik, khususnya di wilayah terpencil menimbulkan masalah seirus seperti di SDN 007 Botteng.

“Ini bukan sekadar soal guru tidak masuk. Ini soal sistem pengawasan. Kalau kejadian berulang dan tidak ada evaluasi terbuka, berarti ada yang tidak berjalan dalam mekanisme pembinaan ASN,” tegasnya.

Ia mendesak Bupati Mamasa dan Dinas Pendidikan segera melakukan audit kehadiran, memeriksa absensi guru secara menyeluruh, serta menyampaikan hasilnya secara transparan kepada publik.

Menurutnya, fakta bahwa SDN 007 Botteng kembali viral dengan persoalan yang sama memperkuat dugaan adanya pembiaran administratif.

“Kalau tidak ada sanksi tegas, ini bisa menjadi contoh buruk. Disiplin ASN tidak bisa ditawar, apalagi menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan,” ujarnya.

Wilayah Terpencil Bukan Alasan
Stenly juga mengingatkan bahwa faktor geografis tidak dapat dijadikan alasan permanen atas buruknya layanan pendidikan. Justru di wilayah dengan akses terbatas, pengawasan seharusnya lebih ketat karena kontrol sosial dari masyarakat relatif lebih lemah.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa belum memberikan pernyataan resmi terkait evaluasi maupun langkah penanganan terhadap SDN 007 Botteng. Upaya konfirmasi kepada kepala sekolah juga belum membuahkan hasil.

Mekora.id akan terus melakukan penelusuran guna memastikan apakah telah ada pemeriksaan internal, pembinaan, atau sanksi terhadap tenaga pendidik yang diduga tidak menjalankan tugasnya secara optimal.

Kasus ini kini bukan sekadar tentang sekolah yang kosong, melainkan ujian atas komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin ASN serta menjamin hak pendidikan anak-anak di pelosok Mamasa.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Pasangkayu dilantik

    25 Anggota DPRD Pasangkayu 2024-2029 Dilantik

    • calendar_month Rabu, 28 Agt 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Pasangkayu, Mekora.id – 25 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu, periode 2024-2029 resmi dilantik dan melakukan sumpah jabatan, Selasa, (27/8/2024). Pelantikan 25 Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu itu dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pasangkayu di ruang rapat paripurna DPRD pasangkayu. Pelantikan itu dipimpin Ketua DPRD Pasangkayu periode 2019-2024, Alwiaty, dan Sekretaris Dewan […]

  • ASN Sulbar edar uang palsu

    Pj Gubernur Sulbar Tanggapi Dua ASN yang Terlibat Sindikat Uang Palsu UIN Makassar

    • calendar_month Rabu, 18 Des 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 134
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Terungkapnya sindikat uang palsu dari UIN Alauddin Makassar yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar), menggemparkan publik, pada Selasa, (17/12/2024) kemarin. Kasus itu berawal dari pengungkapan pembuatan uang palsu di Kampus Alauddin Makassar, kasus itu kemudian dikembangkan hingga menyeret dua nama ASN Pemprov Sulbar. Dalam aksinya mereka bertugas […]

  • Demo GMNI Sulbar

    Sambut Gubernur Sulbar, GMNI Bawa 14 Tuntutan

    • calendar_month Senin, 3 Mar 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 99
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Di tengah euforia penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gerakan Front Marhaenis dari DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Barat (Sulbar), GMNI Mamuju, dan Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) cabang Mamuju melakukan unjuk rasa, Senin, (3/3/2025). Dalam orasinya di depan Kantor Gubernur, Ketua DPD GMNI Sulbar, Sugiarto Alberth, menyampaikan mereka turun ke […]

  • RAPBN 2026

    RAPBN 2026 Dinilai Perlebar Ketimpangan Fiskal Pusat dan Daerah

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 204
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mekora.id – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang diawali dengan penyampaian Nota Keuangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto menuai sorotan. Direktur Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU), Aco Hatta Kainang, menilai postur RAPBN 2026 berpotensi menimbulkan ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. Menurut Hatta Kainang, alokasi belanja pemerintah pusat direncanakan mencapai […]

  • NTP Sulbar

    NTP Sulbar November 2025 Anjlok 2,8 Persen, Picu Daya Beli Petani Tertekan

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 192
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id — Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Barat (Sulbar) turun signifikan pada November 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP Sulbar melemah dari 130,63 menjadi 126,96, atau turun 2,80 persen dibanding bulan sebelumnya. Penurunan ini menjadi sinyal kuat melemahnya daya beli petani di tengah tekanan harga komoditas pertanian. BPS menyebut, pelemahan NTP disebabkan oleh […]

  • RENJA DPRD Sulbar di Polman

    Panja DPRD Sulbar ke Polman, Tinjau Penanganan Anak Tidak Sekolah

    • calendar_month Minggu, 24 Mar 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 79
    • 0Komentar

    POLMAN, mekora.id – Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja terhadap LKPJ Gubernur terkait dengan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan rencana strategis penanganannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polman, Selasa, (2/4/2024). Dalam pertemuan tersebut dengan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Polman tim Panja telah mendapatkan sajian data tentang […]

expand_less