Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Pemerintah Tetapkan Lebaran 2026 Jatuh 21 Maret, Hilal Tak Penuhi Kriteria

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2026 Jatuh 21 Maret, Hilal Tak Penuhi Kriteria

  • account_circle mekora.id
  • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Mekora.id – Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idulfitri atau Lebaran 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Keputusan ini diambil setelah sidang isbat yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan hasil hisab dan rukyat yang menunjukkan hilal belum memenuhi kriteria penetapan awal bulan.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan kriteria MABIMS, yakni kesepakatan negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia.

Dalam kriteria tersebut, tinggi hilal minimal harus mencapai 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Namun, berdasarkan hasil pemantauan, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi syarat tersebut. Tinggi hilal tercatat berkisar antara 0 derajat 54 menit hingga 3 derajat 7 menit, sementara elongasi berada di rentang 4 derajat 32 menit hingga 6 derajat 6 menit.

“Secara hisab, data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas. Dari seluruh titik pemantauan, tidak ada satu pun yang berhasil melihat hilal,” ujar Nasaruddin.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menyepakati 1 Syawal 1447 Hijriah atau Lebaran jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Sebelumnya, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya, juga telah menjelaskan bahwa secara perhitungan, hilal memang belum memenuhi standar MABIMS.

Ia menyebut, meski di sebagian wilayah Aceh tinggi hilal sudah mencapai batas minimum, namun belum memenuhi syarat elongasi.

“Tidak bisa salah satu. Harus dua-duanya terpenuhi,” tegasnya.

Cecep menambahkan, hasil hisab bersifat informatif, sementara rukyat menjadi tahap verifikasi dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Ia juga menilai secara teoritis hilal sulit terlihat karena posisinya berada di bawah ambang batas visibilitas saat matahari terbenam.

Penetapan ini sekaligus menjadi acuan bagi umat Islam di Indonesia dalam merayakan Idulfitri tahun ini.

  • Penulis: mekora.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • APBD Perubahan Sulbar 2025

    DPRD Sulbar Setujui Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 113
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pemerintah Provinsi Sulbar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD Sulbar, Selasa (12/8/2025). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, […]

  • Seminar pendidikan Mamuju

    Bupati Mamuju Ungkap Sejumlah Tantangan di Seminar Pendidikan

    • calendar_month Sabtu, 4 Mei 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 106
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, menghadiri seminar pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju, di Aula Kantor Bupati Mamuju, di Jl, Soekarno Hatta, pada, Sabtu, (4/5/2024). Dalam sambutannya, Sutinah membahas sejumlah tantangan yang dihadapi di era pendidikan saat ini, khususnya di era kurikulum merdeka yang baru saja diterapkan. […]

  • Beri Penghormatan Terakhir, Begini Sosok Obednego Depparinding di Mata Wakil Bupati Mamuju Ado Mas’ud

    Beri Penghormatan Terakhir, Begini Sosok Obednego Depparinding di Mata Wakil Bupati Mamuju Ado Mas’ud

    • calendar_month Rabu, 13 Sep 2023
    • account_circle mekora.id
    • visibility 199
    • 0Komentar

    MAMASA, mekora.id – Wakil Bupati Mamuju Ado Mas’ud menghadiri upacara adat (rambu solo’) pemakaman Mantan Bupati Mamasa 2008-2011 Obednego Depparinding, di Mamasa, Rabu (13/09/2023). Kehadiran Ado Mas’ud sejak Selasa 12 September kemarin itu, untuk memberi penghormatan terakhir pada mendiang Obednego Depparinding yang juga Mantan Anggota DPRD Sulawesi Barat Periode 2019-2022. Ado mengaku mendiang Obednego Depparing […]

  • KPID Sulbar

    Tak Dianggarkan di APBD Perubahan, Seleksi Lanjutan KPID Sulbar 2025 Ditiadakan, Peserta : Kami di Prank

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle mekora.id
    • visibility 226
    • 0Komentar

    MAMUJU, Mekora.id – Lanjutan tahapan seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2025 terpaksa ditiadakan. Penundaan terjadi lantaran usulan anggaran pada APBD Perubahan belum disetujui Pemerintah Provinsi Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Ia menyebut anggaran untuk seleksi lanjutan komisioner KPID Sulbar baru tersedia di […]

  • Survei cadangan migas Sulbar

    Pemerintah Berencana Cari Cadangan Migas Baru di Sulbar Maret Mendatang

    • calendar_month Minggu, 11 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 277
    • 0Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan penelitian dan survei seismik laut 2D (Sulbar) untuk mencari cadangan migas baru di lepas pantai Sulawesi Barat. Penelitian dan survei cadangan migas di Sulbar itu melibatkan perusahaan rekanan PT. Teknology Geophysical Service (TGS) yang juga […]

  • Jadwal PSU Mamuju

    KPU Mamuju Punya Syarat Untuk Pengguna Hak Pilih di PSU, DPK Ini Tidak Dilayani

    • calendar_month Rabu, 21 Feb 2024
    • account_circle mekora.id
    • visibility 149
    • 1Komentar

    MAMUJU, mekora.id – Temuan Bawaslu pada enam TPS di Mamuju yang direkomendasi melakukan PSU diantaranya, disebabkan oleh adanya pemilik KTP-EL yang tidak terdaftar dan bukan penduduk daerah tersebut melakukan pencoblosan. Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengatakan, temuan itu setidaknya terjadi pada tingkat pemilihan Presiden/Wakil Presiden (PPWP), DPR RI, dan DPD terkait pemilih yang ketahuan melakukan pencoblosan […]

expand_less