Pemerintah Akan Perketat Barang Impor
- account_circle mekora.id
- calendar_month Sabtu, 7 Okt 2023
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, mekora.id – Pemerintah berencana akan memperketat arus impor pada sejumlah barang yang dinilai mengganggu pangsa pasar produksi dalam negeri.
Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Hal tersebut didasari oleh keluhan dari asosiasi atas menjamurnya barang impor di pasar tradisional. Untuk itu pemerintah akan mengambil langkah strategis untuk melindungi penjualan barang dalam negeri.
“Pemerintah tadi arahan Bapak Presiden untuk fokus kepada pengetatan impor komoditas tertentu. Yang dipilih mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, dan juga produksi tas,” ujar Airlangga, Jumat (06/10/2023).
Airlangga menyebut jumlah Harmonized System Code (HS Code) yang diubah ada 327 kode pos untuk produk tertentu. Untuk pakaian 328 kode pos dan tas ada 23 kode pos.
Pemerintah juga akan merubah aturan pengawasan barang-barang yang dilarang atau dibatasi (lartas) menjadi border atau diawasi dalam kawasan pabean.
“Sekarang yang sifatnya post-border diubah menjadi border. Dengan persetujuan impor dan juga laporan surveyor. Indonesia sendiri sudah menangani beberapa komoditas baik yang ada lartas itu ada 60 persen dan non lartas ada 40 persen,” jelasnya.
Pemerintah juga akan melakukan pengawasan kepada importir umum, dari awalnya post-border menjadi border. Untuk merealisasikan perubahan post-border menjadi border, kata Airlangga, regulasi di sejumlah kementerian/lembaga akan disesuaikan.
“Peraturan Menteri Pertanian harus dilakukan perubahan, (menteri) Perdagangan, (menteri) Perindustrian, Badan POM, kemudian Kementerian Kesehatan, menteri ESDM (energi dan sumber daya mineral), dan (menteri) Kominfo (komunikasi dan informatika). Bapak Presiden minta peraturan menteri turunannya ini bisa segera direvisi dalam waktu dua minggu,” ucapnya.
- Penulis: mekora.id
Saluran Whatsapp
Google News
